Intelijen dan Pemilu 2014

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Intelijen dan Pemilu 2014<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Soleman B Ponto  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Kepala Badan Intelijen Strategis (ka-BAIS) TNI 2011-2013<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">TEMPO.CO, 12 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam setiap peristiwa "besar" di dunia dan tentunya juga negeri ini, intel selalu mengiringi. Dari aksi terorisme hingga perhelatan akbar seperti pemilu. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Baru-baru ini, kembali muncul sinyalemen dari salah satu partai yang menyatakan ada indikasi gerakan mengacaukan Pemilihan Umum 2014. Informasi itu, menurut dia, diperolehnya berdasarkan pengumpulan data dan informasi intelijen yang diklaimnya akurat.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Selama ini persepsi yang ditangkap oleh publik ketika mendengar atau membaca tentang peran intelijen relatif selalu dialamatkan ke institusi (negara) yang berlabelkan intelijen. Anggapan ini terbentuk karena selama puluhan tahun, khususnya selama era Orde Baru, fungsi institusi ini berkonotasi negatif. Akibatnya, ketika kata intelijen digulirkan kembali pada saat ini, anggapan tersebut seakan masih melekat dan susah dihilangkan. Selagi tidak ada fakta dan bukti, anggapan bahwa institusi negara yang berlabel Intelijen berada di balik aksi negatif harus dibuang jauh-jauh. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Secara harfiah, intelijen mengandung pengertian kecerdasan, akal, kecerdikan, atau inteligensia. Dengan kata lain, dalam konteks menjelang Pemilu 2014, ketika ada anggapan terjadi <i>"perang intelijen"</i>, yang terjadi sebenarnya adalah perang antar-kecerdasan untuk mencapai tujuan masing-masing. Tiap-tiap partai dan institusi lain menggali potensi diri, menyiapkan amunisi, mengukur kelemahan lawan, menilai momentum yang tepat, dan segala macam analisis dengan "kecerdasan" tingkat tinggi untuk mencapai tujuannya. Tentang hal ini, Sun Tzu sudah pernah berpesan, <i>"Know your enemy, know yourself; your victory will never be endangered."</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jika dicermati lebih mendalam tentang upaya mengacaukan Pemilu 2014, sebenarnya ada sebuah fenomena kecerdasan (intelijen) tingkat tinggi yang justru seharusnya lebih diperhatikan daripada <i>"sekadar"</i> soal kotak suara yang terbuat dari kardus. <span style="color: #002060;">Menurut analisis penulis, aspek legalitas pemilu akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Januari 2014, bahwa Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adalah sebuah masalah besar. Bisa jadi hal ini adalah skenario dengan kecerdasan (intelijen) yang amat tinggi.</span><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mengapa demikian? Karena sudah jelas, terang-benderang landasan hukum Pemilu 2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tapi masih dijadikan dasar hukum. Dengan kata lain, hasil pemilu bisa dinilai inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik presiden, wakil presiden, maupun anggota DPR, semuanya menjadi tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (<i>Tentang hal ini, penulis telah menyajikannya di Koran Tempo edisi 28 Februari 2014 dengan judul "Peluang Kudeta Konstitusional 2014"</i>)<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Anehnya, "saran" MK bahwa dasar hukum pemilu tersebut bisa dilaksanakan pada 2014, dan mulai berlaku pada 2019 dan pemilihan umum seterusnya diikuti oleh penyelenggara pemilu (pemerintah dan KPU). Padahal MK tidak berhak dan tidak punya kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 untuk menyatakan waktu berlakunya sebuah undang-undang. <span style="color: #0070c0;">"Kecerdasan" tingkat tinggi seperti inilah yang seharusnya digulirkan oleh partai politik, akademikus, dan sejumlah elemen bangsa.</span> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam sejarah perjalanan peralihan kekuasaan di negeri ini, beberapa kali kita dihadapkan pada benturan antara konstitusi dan kondisi politik. Kita bisa menyaksikan dan membaca dari sejarah bagaimana situasi politik dan konstitusi yang berlaku pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke B.J. Habibie, dan dari KH Abdurahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Idealnya, intelijen dari semua elemen bangsa, baik dari pemerintah maupun partai politik, melakukan sejumlah langkah. Dalam pandangan penulis, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilaksanakan. Pertama, penyelidikan secara terencana dan terarah dengan mengumpulkan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, membuat perkiraan mengenai kemungkinan yang akan dihadapi serta menyusun perencanaan tindakan yang akan diambil terhadap kemungkinan munculnya peng-(ke)-gagalan Pemilu 2014. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kedua, pengamanan terhadap semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang ditujukan guna menghindari terjadinya kekacauan dan kehancuran material yang merugikan bangsa. Dan ketiga, penggalangan, yakni aksi yang diarahkan untuk menciptakan sebuah kondisi kehidupan berbangsa menjadi aman, tentram, serta demokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan diterima oleh semua elemen bangsa. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #0070c0; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Langkah cerdas ini perlu segera dirintis dan dilakukan, sebelum (kemungkinan) peristiwa besar yang merugikan bangsa ini terjadi.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Intelijen dan Pemilu 2014 Soleman B Ponto  ;    Kepala Badan Intelijen Strategis (ka-BAIS) TNI 2011-2013 TEMPO.CO, 12 April 2014...

Baca selengkapnya »

Diktator Konstitusional Vs Kudeta Konstitusional

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Diktator Konstitusional Vs Kudeta Konstitusional<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Soleman B Ponto  ;</span>   <i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013</span></i><i><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 03 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">“Lebih baik mengabaikan perintah diktator konstitusional, yang memerintah di luar kewenangannya daripada harus menghadapi kudeta konstitusional.”<o:p></o:p></span></i></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">TAHUN 2014 menjadi tahun anomali bagi hukum ketetanegaraan kita. Hal itu disebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan keputusan yang aneh bin ajaib. Pada 23 Januari 2014, MK memutuskan bahwa Undang-Undang No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga pemilihan umum harus dilaksanakan serentak. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang (UU) yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai pada pelaksanaan Pemilu 2014.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Atas hal itu, penulis telah memberikan analisisnya dan menjadi wacana publik akan risiko munculnya <span style="color: #c00000;">kaos</span> akan `legalitas' pelaksanaan Pemilu 2014 sehingga dengan sejumlah argumen hukum penulis katakan; keputusan MK yang tidak dijalankan pada Pemilu 2014 tersebut memberi `peluang kudeta konstitusional' bagi TNI.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bukan kewenangan <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan MK berwenang; pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik (parpol), dan keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">MK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni menguji UU No 42/2008 dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Yang menjadi masalah dan aneh ialah putusan kedua MK yang menyatakan amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Artinya, dalam pandangan penulis, MK telah menyatakan waktu pelaksanaan UU. Padahal, itu tidak ada dalam kewenangan MK.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tiga bulan setelah memberi putusan aneh atas pengajuan <i>judicial review</i> atas tuntutan Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak seperti dijelaskan sebelumnya, pada 20 Maret 2014, MK kembali memberikan keputusan yang ajaib terhadap pengajuan <i>judicial review</i> Yusril Ihza Mahendra terhadap UU yang sama dengan yang diajukan Effendi Gazali (UU No 42/2008), tapi pada pasal yang berbeda. Dalam uji materinya, Yusril mempersoalkan tentang <i>presidential threshold</i> dan jadwal pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) tiga bulan setelah pemilihan legislatif.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Atas hal itu, MK menyatakan (1) Permohonan pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima; (2) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Berani dan tidak berani <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jika mencermati pada dua fenomena itu, tentu menjadi sangat ironis kondisi institusi bernama MK. <span style="color: #002060;">Di satu sisi, ketika memutuskan tuntutan Effendi Gazali, MK begitu berani, bahkan di luar kewenangannya untuk menyebutkan masa berlakunya putusan tersebut. Padahal, sekali lagi, penentuan waktu bukanlah wilayah MK. Di sisi lain, ketika memutuskan tuntutan Yusril, MK menjadi institusi yang tidak berani dan tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, MK telah melanggar UUD 1945.</span><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di sinilah wibawa MK yang menjadi penafsir tunggal konstitusi dipertanyakan. Keberadaan MK yang seyogianya memberikan kepastian terhadap problem hukum justru menjadi pusaran masalah</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">. Apalagi UU yang diujikan ialah yang menyangkut hidup dan hak orang banyak. Kita bisa menyaksikan di sejumlah negara lain yang gara-gara pemilunya amburadul, tatanan sosial, politik, dan ekonomi menjadi kacau dan berantakan. Indonesia tentu tidak ingin seperti itu. Namun, bagaimana jika <span style="color: #c00000;">kaos</span> terjadi akibat ketidakjelasan dasar hukum?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">`Runtuhnya' MK menjadikan institusi TNI sebagai benteng terakhir penjaga UUD 1945. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan, `Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara'.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sangat jelas positioning TNI yang akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD 1945. Dengan demikian, TNI dapat melaksanakan kudeta terhadap pemerintah yang tidak konstitusional</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">. TNI menjadi palang pintu terakhir dalam mempertahankan UUD 1945. <span style="color: #002060;">Karena itu, tidaklah salah apabila TNI melakukan kudeta untuk tegaknya konstitusi, atau <i>`kudeta konstitusional'</i> untuk menegakkan konstitusi dan atas perintah konstitusi</span>.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Nah, <span style="color: #002060;">agar hal itu tidak terjadi, putusan MK harus dilaksanakan sekarang juga dan jangan ditunda sampai 2019, karena itulah yang konstitusional. Lebih baik mengabaikan perintah diktator konstitusional, yang memerintah di luar kewenangannya daripada harus menghadapi kudeta konstitusional.</span> Karena jika tetap <i>`dipaksakan'</i>, akan menjadi dosa besar bagi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dan KPU. Guna menjembatani hal itu, lebih baik melakukan kompromi politik ketimbang melanggar konstitusi. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Diktator Konstitusional Vs Kudeta Konstitusional Soleman B Ponto  ;    Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013 MEDIA INDONE...

Baca selengkapnya »