Rapor Penyelenggara Pilpres

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Rapor Penyelenggara Pilpres<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Ramlan Surbakti  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Guru Besar Perbandingan Politik <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">pada FISIP Universitas Airlangga, Surabaya</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 12 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">APAKAH penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis? Seperti pernah ditulis di rubrik ini, saya merumuskan tujuh parameter pemilu demokratis yang merupakan penjabaran dari Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, Deklarasi Accra tentang Principles of Electoral Justice, dan Electoral Integrity dari Komisi Global tentang Pemilu, Demokrasi, dan Keamanan yang diketuai Kofi Annan. Uraian berikut merupakan versi ringkasan hasil evaluasi tentang penyelenggaraan Pilpres 2014 berdasarkan ketujuh parameter tersebut. Penyelenggaraan Pilpres 2014 secara umum telah berlangsung secara demokratis.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pertama, jumlah warga negara yang berhak memilih di Indonesia diperkirakan mencapai 75 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada hari pemungutan suara (sekitar 253 juta) bukan hanya karena umur penduduk Indonesia sangat muda, melainkan terutama karena syarat umum memilih di Indonesia merupakan terendah di dunia (umur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kesetaraan antarwarga negara dalam pilpres relatif telah terjamin: 95-97 persen warga negara Indonesia berhak memilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pilpres yang mencapai 190.307.134 jiwa. Setiap suara pemilih tidak hanya dihitung, tetapi juga dihitung secara setara. Selain itu, mereka yang berhak memilih, tetapi belum terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 sampai pukul 13.00 pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, jumlah WNI berhak memilih akan melebihi DPT.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, sejumlah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pilpres terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tak diubah. Namun, ketakpastian hukum ini telah diperbaiki: anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dipastikan amar putusan MK ketika merespons permohonan uji materi terhadap Pasal 260 UU No 42/2008; kriteria keterpilihan pasangan capres dalam pilpres yang hanya diikuti dua peserta dipastikan MK dalam merespons permohonan uji materi terhadap Pasal 159 UU No 42/2008; dan apakah PPS akan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dipastikan peraturan KPU berdasarkan UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketiga, persaingan antar-pasangan capres telah berlangsung secara bebas dan adil, yang dibuktikan fakta berikut: kedua pihak menggunakan kesempatan yang sama berkampanye melalui lima kali debat capres dan cawapres yang disiarkan 11 stasiun televisi; kedua pihak memasang iklan kampanye melalui televisi dan surat kabar relatif sama durasi dan frekuensinya; kedua pihak menerima dan menggunakan sumbangan dana kampanye yang tidak berbeda secara signifikan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, persaingan menjadi kurang adil oleh dua fakta: (a) kampanye yang berisi berita bohong dan fitnah (kampanye hitam) mengenai ras dan agama capres nomor urut 2, terutama dengan penerbitan tabloid Obor Rakyat yang disebarkan tanpa biaya di sejumlah pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kampanye hitam seperti ini dinilai wujud persaingan yang tidak adil karena berisi berita bohong. Kalaupun, misalnya, seorang calon berasal dari keturunan etnik tertentu dan memeluk agama tertentu, hal itu tidak menjadi soal karena warga yang berasal dari keturunan etnik dan memeluk agama tertentu tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kampanye hitam seperti ini dipandang sebagai wujud persaingan yang tidak adil karena bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) Huruf c tentang larangan kampanye pada UU No 42/2008.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dan (b), pemberitaan kegiatan kampanye kedua pasangan berlangsung kurang seimbang: enam stasiun televisi dinilai menyiarkan kegiatan kampanye yang serba positif dari pasangan capres nomor urut 1, sedangkan satu stasiun televisi menyiarkan kegiatan kampanye serba positif mengenai pasangan capres nomor urut 2. Namun, pemberitaan stasiun TV lain relatif obyektif dan berimbang.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Partisipasi dan transparansi<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Keempat, partisipasi dari beragam unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pilpres sangat besar berdasarkan semangat voluntarisme. Sumbangan sukarela dari pemilih kepada salah satu pasangan capres merupakan fenomena voluntarisme yang merupakan tandingan terhadap fenomena jual beli suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Partisipasi pemilih di luar negeri mengalami peningkatan signifikan. Bentuk partisipasi lain warga negara adalah (a) keterlibatan 12 lembaga survei yang melibatkan puluhan ribu petugas untuk melakukan hitung cepat (quick count) atas hasil penghitungan suara TPS yang menjadi sampel, (b) satu kelompok anak muda yang terlatih dalam bidang teknologi informasi yang melibatkan 700 mahasiswa untuk merekam dan memublikasikan hasil penghitungan suara semua TPS (Kawal Pemilu), serta satu kelompok lagi yang juga melibatkan ratusan petugas untuk merekam dan memublikasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi seluruh Indonesia (rekapdal).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Prakarsa sejumlah seniman (musisi dan artis) menyelenggarakan konser di Gelora Bung Karno menampilkan 100 penyanyi Indonesia terkenal tanpa dibayar dan dihadiri lebih dari 100.000 orang. Sejumlah pesohor Indonesia menggunakan media sosial untuk mengajak jutaan pengikutnya memberikan suara kepada pasangan capres tertentu. Sekitar 70 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2014 (lebih rendah daripada Pemilu Legislatif 2014, tetapi secara kualitatif lebih baik).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kelima, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) telah berupaya keras bertindak independen/netral, profesional, transparan dan akuntabel, serta melayani pemilih. KPU telah menyelenggarakan pilpres sesuai tahapan, program, dan jadwal pilpres yang telah ditetapkan sejak awal. Panwas/Bawaslu merespons hampir semua keberatan atau pengaduan dari saksi dengan mengajukan rekomendasi kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota. Pada gilirannya KPU merespons hampir semua rekomendasi Panwas/Bawaslu dengan mengadakan perbaikan seperlunya, membuka kotak suara secara terbuka untuk membuktikan apakah keberatan/pengaduan saksi terbukti atau tidak, mengadakan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang sesuai tingkatan (TPS, PPS, PPK, dan seterusnya) dan jangka waktu yang ditetapkan UU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">KPU dan Bawaslu mengganti semua petugas dan pengawas pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu legislatif sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau keputusan pengadilan. KPU telah melakukan inovasi dalam transparansi hasil pemilu dalam arti mendorong dan mengizinkan semua pihak merekam dan memublikasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK sampai KPU. Berbagai pihak menggunakan kesempatan ini: 12 lembaga survei hasil hitung cepat, Bawaslu, Polri, TNI AD, pemerintah daerah, Kawal Pemilu pada tingkat TPS, serta rekapdal pada tingkat PPS dan PPK memiliki data (real count) secara lengkap. Tidak ada negara demokrasi di dunia ini yang menjalankan keterbukaan seperti ini dalam pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Keenam, integritas pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara lebih terjamin daripada pemilu legislatif. Logistik diadakan dan didistribusikan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tetapi masih banyak yang rusak (lebih dari satu juta lembar surat suara yang harus dicetak ulang). Pelayanan kepada pemilih, terutama pemilih dengan kebutuhan khusus seperti difabel, pasien di RS, narapidana di lapas, dan mahasiswa yang berasal dari daerah, mengalami perbaikan dibandingkan dengan pemilu legislatif. Fasilitasi yang diberikan KPU adalah mahasiswa dan pekerja dari daerah lain tak perlu pulang ke daerah asal untuk mendapatkan formulir A5, tetapi cukup mendatangi KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan formulir A5. Lembaga Pemantau Pemilu memiliki akses dan kebebasan melakukan pemantauan seluruh tahapan pemilu di seluruh Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada umumnya berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel. Bahkan hasil penghitungan suara TPS yang dicatat pada kertas plano, sertifikat hasil penghitungan suara TPS, dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS sampai tingkat provinsi dapat direkam dan dipublikasikan siapa saja. Inovasi dalam keterbukaan yang telah mampu membangkitkan partisipasi dari banyak pihak mempunyai fungsi ganda: sebagai pembanding atas hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan KPU, dan sebagai informasi yang terpercaya bagi rakyat untuk menilai kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Penyelesaian sengketa<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hampir semua TPS disaksikan saksi kedua pasang capres. Yang jadi pertanyaan, mengapa gugatan terhadap persoalan yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS tak muncul dari saksi di TPS atau PPS, tetapi dari tim pemenangan pasangan capres tingkat nasional? Persoalan yang digugat tim pemenangan pasangan capres nomor urut 1 semuanya terjadi pada pemungutan suara di TPS. Apakah karena pasangan capres tidak mampu menghadirkan saksi di seluruh TPS ataukah tidak mampu menghadirikan saksi yang terlatih? Sertifikat hasil penghitungan suara (C1) TPS seluruh Indonesia dipindai dan dikirimkan kepada KPU serta dipublikasikan dan dapat diakses publik.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kredibilitas hasil pilpres relatif terjamin berdasarkan dua bukti berikut. Bukti-bukti itu adalah (1) hasil pilpres yang ditetapkan dan diumumkan KPU 22 Juli 2014 tak berbeda secara signifikan dari hasil hitung cepat (<i>quick count</i>) yang dilakukan dan diumumkan tujuh dari 12 lembaga survei secara ilmiah. Lalu (2) satu kelompok masyarakat yang terlatih dalam teknologi informasi merekam dan memublikasikan hasil pilpres berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara seluruh TPS di Indonesia (Kawal Pemilu), dan satu kelompok lain merekam dan memublikasikan hasil pilpres berdasarkan rekapdal. Keduanya menyajikan data hasil pilpres persis sama hasil pilpres yang ditetapkan dan diumumkan KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketujuh, penyelesaian sengketa pemilu belum seluruhnya selesai ketika tulisan ini dibuat. Penyelesaian sengketa model korektif (mengoreksi keputusan KPU/KPU daerah jika ditemukan kesalahan) melalui Panwas/Bawaslu telah berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hampir semua keberatan atau pengaduan telah direspons Panwas/Bawaslu dalam bentuk rekomendasi, berupa pembukaan kotak suara untuk memastikan kebenaran pengaduan dari saksi, perbaikan atas data tak akurat, pemungutan suara ulang, atau penghitungan ulang kepada KPU atau aparat KPU di daerah. KPU atau aparatnya di daerah melaksanakan rekomendasi Panwas/Bawaslu sepanjang sesuai tingkatan dan jangka waktu yang ditetapkan UU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Penyelesaian sengketa pemilu model korektif oleh MK melalui penyelesaian sengketa pemilu tengah berlangsung. Pasangan capres nomor urut 1 pada 24 Juli 2014 mengajukan permohonan ke MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pilpres 2014. MK memutuskan menyidangkan permohonan Prabowo-Hatta meski pasangan capres itu telah menyatakan mengundurkan diri dari penyelenggaraan pilpres pada 22 Juli 2014 ketika rekapitulasi hasil pilpres secara nasional hampir selesai dan selisih jumlah suara kedua pasangan capres mencapai 8,5 juta suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Penyelesaian sengketa pemilu model punitif (pihak yang terbukti melanggar UU dikenai sanksi pidana: penjara dan denda, atau sanksi administratif berupa peringatan tertentu atau pemberhentian), baik melalui penegak hukum (Polri, kejaksaan, dan pengadilan) untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun melalui DKPP untuk dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tengah berlangsung. Penerbitan dan peredaran tabloid Obor Rakyat yang berisi berita bohong dan fitnah mengenai ras dan agama yang dipeluk capres nomor urut 2 terlambat direspons Bawaslu dan Polri.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Penggunaan UU Pers terhadap kasus yang menurut Dewan Pers bukan produk jurnalistik mencederai rasa keadilan karena sanksi bagi pelaku pelanggaran berdasarkan UU Pers hanya berupa denda. Seharusnya Polri menggunakan KUHP/Pidana Umum. DKPP menerima tujuh pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik, tetapi hanya lima yang memenuhi syarat untuk disidangkan segera. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Rapor Penyelenggara Pilpres Ramlan Surbakti  ;    Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, Surabaya KO...

Baca selengkapnya »

Partisipasi Masyarakat di Pemilu

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                              </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Partisipasi Masyarakat di Pemilu<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Ramlan Surbakti  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Universitas Airlangga, Surabaya</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 30 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan parameter keempat untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas. Peran serta warga negara yang telah dewasa secara politik (baca: memiliki hak pilih) dalam proses penyelenggaraan pemilu tak hanya memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal agar proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan suara yang diberikan ikut menentukan hasil pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sembilan bentuk partisipasi    <o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Setidaknya terdapat sembilan bentuk partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Pertama, keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD, serta dalam memberikan masukan untuk perumusan visi, misi, dan program parpol dalam pemilu. Untuk pemilu anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan tak ada parpol peserta pemilu yang melibatkan anggota di akar rumput dalam proses seleksi calon dan penyusunan visi, misi, dan program partai. Yang dilibatkan hanya sekelompok kecil anggota yang jadi elite partai pada kepengurusan partai tingkat nasional dan daerah.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kedua, keterlibatan para aktivis LSM dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (<i>voter’s education</i>). Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kecerdasan pemilih dalam menentukan perilaku memilih. Untuk menyongsong Pemilu 2014 boleh dikatakan tak ada LSM yang melaksanakan program pendidikan pemilih secara sistematik. Dua faktor penyebab utama mengapa ormas sipil absen dalam melakukan pendidikan pemilih: tidak tersedia dana karena sejumlah negara donor sudah menghentikan dana hibah untuk pendidikan pemilih, serta para aktivis LSM yang berminat dan berpengalaman dalam bidang ini sudah beralih ke bidang kegiatan lain, sementara pendatang baru kurang berminat.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ketiga, mendukung secara aktif parpol peserta pemilu atau calon tertentu, baik dengan menjadi peserta kampanye pemilu maupun ikut menyumbang dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang dan jasa. Jumlah peserta kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD, khususnya kampanye dalam bentuk rapat umum, kian berkurang termasuk pada kampanye parpol papan atas. Bahkan, partisipasi perseorangan dalam memberikan dukungan dana kampanye untuk pemilu anggota DPR dan DPRD lebih rendah lagi.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kepercayaan warga masyarakat kepada parpol memang kian rendah, selain rapat umum masih banyak bentuk kampanye pemilu lain (pemasangan alat peraga, iklan melalui media, pertemuan tatap muka, dan kampanye dari rumah ke rumah), dan sebagian pemilih lebih suka meminta uang daripada memberikan sumbangan dan kampanye kepada partai/calon. Bahkan, sebagian calon lebih memilih kampanye dari rumah ke rumah. Transaksi jual-beli suara justru terjadi pada bentuk kampanye seperti ini. Partisipasi sebagai peserta kampanye rapat umum dan pemberian sumbangan dana kampanye (dana gotong royong) jauh lebih besar pada Pemilu Presiden (Pilpers) 2014 daripada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Keempat, mengajak orang lain mendukung parpol/calon tertentu dan/atau untuk tidak mendukung parpol/calon lain dalam pemilu. Karena hampir semua parpol memiliki ideologi yang sama, yaitu pragmatisme, pemilu lebih banyak merupakan persaingan antarcalon dari segi popularitas daripada persaingan ideologik (baca: persaingan alternatif kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideologi/<i>platform</i> tertentu). Kampanye pihak ketiga, sebagai tim pendukung tak resmi atau bersifat independen, praktis lebih banyak muncul pada pilpres daripada pileg. Partisipasi relawan seperti ini jauh lebih besar pada Pilpres 2014 daripada Pileg 2014.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kelima, keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap satu atau lebih tahapan pemilu di sejumlah daerah pemilihan. Hanya sebagian dari 17 lembaga pemantau yang dapat akreditasi dari KPU yang melaksanakan program pemantauan Pileg 2014. Yakni, LP3ES untuk pemutakhiran daftar pemilih; Perludem untuk proses pemungutan dan penghitungan suara; JPPR untuk proses pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi pemilih difabel; Migrant Care untuk pemilih di luar negeri; Kemitraan untuk kampanye dan dana kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara; KIPP untuk proses pemungutan dan penghitungan suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Karena keterbatasan sumber daya, pemantauan pemilu tak dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi tahapan maupun provinsi. Kemitraan, misalnya, hanya melakukan pemantauan di lima provinsi (Jateng, Sumut, NTB, Papua, dan Maluku). Kontribusi utama lembaga ini menjaga agar pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Keenam, keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu: mengawasi apakah pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu menentukan tiga pihak yang dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran atas Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, atau Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga pihak tersebut adalah pemilih terdaftar, pemantau pemilu, dan peserta pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ini disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwas)/Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena Panwas/Bawaslu hanya akan bertindak jika ada pengaduan dari satu atau lebih dari tiga pihak itu dan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu seluruh Indonesia mencapai ribuan, dapat diduga cukup banyak yang menyampaikan pengaduan. Belum diketahui seberapa banyak pemilih yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ke Panwas/Bawaslu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ketujuh, ikut memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara (<i>voting turnout</i>). Jumlah warga negara yang berhak memilih yang terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2014 mengalami peningkatan dari sekitar 85 persen pada Pileg 2009 menjadi 95-97 persen untuk Pileg 2014. Peningkatan ini terjadi karena daftar pemilih tak lagi disamakan dengan daftar penduduk ber-NIK. Partisipasi pemilih terdaftar dalam memberikan suara untuk Pileg 2014 mengalami peningkatan dari 70,29 persen pada Pemilu 2009 menjadi 76,11 persen untuk Pemilu 2014. Peningkatan ini terjadi karena pengaruh para capres yang sudah melakukan kampanye lebih awal.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Jumlah suara sah mengalami peningkatan dari 85,59 persen (jumlah suara tak sah 14,41 persen) pada Pileg 2009 menjadi 90 persen (jumlah suara tak sah 10 persen) untuk Pileg 2014. Meski cara nyoblos sudah menggantikan cara nyontreng, ternyata jumlah suara tak sah masih tinggi.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Peran lembaga survei dan media<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Selanjutnya, kedelapan, keterlibatan aktif lembaga survei untuk melakukan exit poll (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah memberikan suara di TPS) atau penghitungan cepat (<i>quick count</i>) atas hasil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel. Pada 9 April 2014 terdapat 11 lembaga yang melakukan penghitungan cepat atas hasil penghitungan suara rata-rata 2.200 TPS dari 546.278 TPS pileg seluruh Indonesia. Antara lain, CSIS-Cyrus, SMRC, Poltracking, Indikator Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, Barometer Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, dan RRI.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kalau setiap lembaga survei menetapkan 2.200 TPS sebagai sampel dan setiap TPS ada seorang peneliti, ke-11 lembaga survei mengerahkan tak kurang dari 24.200 peneliti lapangan. Ditambah tenaga koordinator di daerah, tenaga operator penerima, pengolah data, dan analisis data pada tingkat nasional, jumlah warga yang berpartisipasi melalui lembaga survei ini mencapai 30.000 orang. Lembaga survei seperti ini mempunyai dua kontribusi: menawarkan prediksi hasil pemilu dan menjadi pembanding bagi hasil pemilu yang ditetapkan KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kesembilan, keterlibatan pekerja media cetak dan elektronika secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu. Mengingat jumlah media cetak (surat kabar, tabloid, majalah) dan elektronik (radio, TV, dan media sosial) yang meliput kegiatan pemilu sekarang ini begitu banyak, baik pada aras nasional maupun lokal, diperkirakan semua jenis media ini mengerahkan jutaan warga negara, baik yang bertugas di lapangan maupun di kantor redaksi dan studio. Kontribusi utama media dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu lebih besar daripada apa yang dilakukan KPU dengan seluruh aparatnya dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                              Partisipasi Masyarakat di Pemilu Ramlan Surbakti  ;    Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP ...

Baca selengkapnya »