Arjuna Web

Tampilkan postingan dengan label RUU MD3 - Kontroversi. Tampilkan semua postingan

Home > Posts filed under RUU MD3 - Kontroversi

Saat DPR Memakan Ekor Sendiri

On Jumat, 25 Juli 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Redhi Setiadi, RUU MD3 - Kontroversi

Saat DPR Memakan Ekor Sendiri Redhi Setiadi ; Master Administrasi Publik dari University of Delawa...

Manuver Koalisi

On Minggu, 20 Juli 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Bivitri Susanti, RUU MD3 - Kontroversi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                                      </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Manuver   Koalisi<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Bivitri Susanti  ;</span>    <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Indonesia Fellow Ash Center for Democratic Governance and   Innovation Harvard Kennedy School of Government</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS,  19 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">DUNIA   politik di Amerika Serikat mengenal istilah <i>lame duck session</i> atau secara harfiah ’sesi bebek pincang’.   Istilah ini digunakan untuk menamakan masa sidang Kongres AS yang waktunya   berada di antara dua pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Lame duck</span></i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">  adalah istilah untuk menggambarkan seorang politisi yang mendekati akhir masa   jabatan, sementara pimpinan penerusnya sudah terpilih, tetapi belum disahkan.   Seperti halnya bebek yang tak berdaya karena luka tertembak pemburu, politisi   dalam kondisi ini tak bisa lagi efektif karena tak punya kekuatan. Namun,   bisa jadi sebaliknya: keputusan yang diambil dalam situasi semacam ini justru   bisa berupa manuver berbahaya. Sebab, politisi yang mengambil keputusan dalam   <i>lame duck session</i> tidak lagi   mempertaruhkan popularitasnya. Apa pun yang ia putuskan tidak akan mengubah   popularitasnya karena pemilu sudah selesai.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Inilah   yang baru saja terjadi di Indonesia pada 8 Juli 2014. Hanya beberapa jam   menjelang waktu Pemilu Presiden 2014, DPR menyetujui RUU tentang MPR, DPR,   DPD, dan DPRD atau RUU MD3. Salah satu pengaturan RUU MD3 adalah cara   pemilihan pimpinan DPR dan DPRD.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pimpinan   Dewan memiliki peran strategis bagi parpol karena wewenangnya untuk mengatur   agenda Dewan dan jalannya sidang. Dalam UU yang berlaku sekarang, pimpinan   DPR dan DPRD otomatis dijabat partai pemenang pemilu. Sementara dalam RUU   MD3, penentuan pimpinan tidak lagi secara otomatis, tetapi diserahkan   mekanisme pemilihan. PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif April lalu tak   menyetujui ketentuan ini. Bersama fraksi-fraksi yang partainya mendukung   pencalonan Joko Widodo—Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai   Hanura—Fraksi PDI-P keluar dari sidang untuk menyatakan ketidaksetujuan (<i>walk out</i>).<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Menguatkan Dewan<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Karena   situasi politik yang menghangat akibat pilpres, perhatian pada RUU MD3   terfokus pada masalah pimpinan Dewan. Namun, sebenarnya isi RUU MD3 sangat   banyak dan penting bagi demokrasi. Secara umum, RUU MD3 ini memberikan   kekuatan yang lebih kepada Dewan, sementara soal transparansi dan   akuntabilitas yang sudah ada dalam UU MD3 yang berlaku sekarang (UU Nomor 27   Tahun 2009) justru dikurangi.  <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kewajiban   evaluasi fraksi terhadap kinerja anggotanya dan pelaporan kepada publik yang   sebenarnya sudah diatur dalam UU MD3 yang berlaku justru dihilangkan dalam   RUU yang baru disetujui. Demikian pula laporan atas kinerja komisi hanya   dilakukan pada akhir masa jabatan/keanggotaan DPR sehingga tak ada alat   kontrol atas kinerja DPR di tengah masa periode.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sementara   itu, jika RUU MD3 berlaku nanti, anggota semua lembaga yang diatur dalam RUU   itu akan menikmati hak imunitas yang diperluas. Hak imunitas berarti anggota   lembaga perwakilan tak dapat dituntut secara perdata di muka hukum karena apa   yang dinyatakannya dalam sidang. Hak yang jamak diterapkan di berbagai   parlemen ini bertujuan mendorong kebebasan berpendapat legislator dalam   sidang. Karena itu, hak imunitas terbatas pada hal-hal yang disampaikan dalam   sidang. Masalahnya, RUU MD3 memberikan hak imunitas tidak hanya untuk   pernyataan anggota Dewan di dalam rapat, tetapi juga di luar rapat, bahkan   sikap, tindakan, serta kegiatan di dalam dan di luar rapat Dewan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ada   batasan yang diberikan dengan menambahkan frasa ”yang berkaitan dengan fungsi   serta wewenang dan tugas DPR”. Namun, frasa ini bisa berarti luas, apalagi   karena pemeriksaan terhadap indikasi tindak pidana, menurut RUU MD3, harus   dilakukan setelah ada persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah   Kehormatan berpotensi bias dalam mengartikan fungsi dan wewenang Dewan. Tanpa   adanya persetujuan Mahkamah Kehormatan, pemeriksaan terhadap anggota Dewan   dalam konteks hak imunitas yang salah kaprah ini tidak dapat dilakukan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Masih   soal hukum, RUU MD3 juga mengharuskan adanya izin pemeriksaan oleh Mahkamah   Kehormatan Dewan jika ada anggota Dewan yang harus menjalani penyidikan.   Mahkamah Kehormatan diberi batas 30 hari untuk mengeluarkan izin ini. Izin   ini tidak berlaku dalam hal anggota Dewan tertangkap tangan, disangka   melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur   hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara,   atau disangka melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi. Namun, dalam   kasus lain, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan   penipuan, izin ini mutlak diperlukan. Selain tidak sesuai dengan prinsip   persamaan di depan hukum, jangka waktu 30 hari juga berpotensi menjadi celah   bagi penghilangan alat bukti atau melarikan diri.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Gentong babi<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Topik   lain yang muncul adalah adanya aturan ”gentong babi” (<i>pork barrel</i>). Istilah yang juga mengacu pada istilah politik di   AS ini mengacu pada pengeluaran yang diusahakan oleh politisi untuk   konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk   kampanye maupun suara pada pemilihan umum. Tujuannya agar mereka dapat   terpilih kembali dalam pemilu berikutnya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Aturan   bagi-bagi uang ini terdapat dalam pasal mengenai ”program pembangunan daerah   pemilihan”. RUU MD3 memberikan kewajiban bagi anggota DPR mengusulkan dan   memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tanpa memerinci apa yang   dimaksud dengan program ini, apa skema operasionalnya, serta bagaimana   kebijakan pengelolaannya yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya paket   kebijakan untuk menjaga akuntabilitasnya, ketentuan ini hanya akan membuka   peluang bagi anggota DPR untuk membagi-bagi uang ke daerah pemilihannya dalam   konteks gentong babi.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Koalisi<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Proses   persetujuan RUU MD3 yang kontroversial pada 8 Juli lalu membuat mata publik   terbuka mengenai bagaimana para politisi bisa mengatur dirinya sendiri dalam   sebuah undang-undang dengan manuver-manuver tak etis. Apakah undang-undang   yang diloloskan dalam <i>”lame duck   session”</i> ini sah? Ya, secara kasatmata tidak ada yang salah dalam   prosedur pebuatan RUU ini. Masalahnya terletak pada etik. Namun, barangkali   etik bukanlah kata yang cukup penting bagi politisi di DPR.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Melalui   langkah meloloskan RUU ini, mereka bukan hanya mengatur ketentuan yang   menguntungkan dirinya sendiri di saat banyak orang lengah karena persiapan   pilpres, melainkan juga menggunakannya sebagai momentum untuk menunjukkan   kekuatan koalisi. Secara tak langsung, ada ”unjuk kekuatan” yang meresahkan   bagi demokrasi. Bayangkan apabila koalisi yang meloloskan RUU MD3 ini juga   memenangkan pilpres dan mengontrol eksekutif. Praktis tidak akan ada lagi   checks and balances. Eksekutif dan legislatif akan seiya sekata dan   pembalikan proses demokratisasi bisa dimulai dari sini.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Namun,   koalisi tidaklah permanen, apalagi dalam konteks sistem presidensial yang   dianut Indonesia. Demikian pula disetujuinya sebuah undang-undang, bukanlah   titik akhir. Undang-undang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi dan diubah. Ke   depannya, undang-undang sepenting ini tidak boleh lolos lagi dari perhatian   publik. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

Manuver Koalisi Bivitri Susanti ; Indonesia Fellow Ash Center for Democ...

Baca selengkapnya »

Nalar Koruptif Pengesahan RUU MD3

On Jumat, 18 Juli 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Pangki T Hidayat, RUU MD3 - Kontroversi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                      </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Nalar   Koruptif Pengesahan RUU MD3<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Pangki T Hidayat  ;</span>    <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education   di Yogyakarta dan alumnus dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri   Yogyakarta </span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">SINAR HARAPAN,  18 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Demokrasi   di negara ini benar-benar sedang mendapatkan ujian pascaberlangsungnya   Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Skandal dualisme orientasi hitung cepat (<i>quick count</i>) hasil pilpres menjadi   ujian pertama yang menyeruak ke permukaan, beberapa jam setelah pemungutan   suara selesai. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Beberapa   lembaga survei merilis hitung cepat hasil pilpres dengan memberikan   keunggulan kepada pasangan nomor urut 1, yaitu Prabowo Subianto-Hatta   Radjasa. Sementara itu, beberapa lembaga survei lainnya merilis hitung cepat   hasil pilpres dengan memberikan keunggulan kepada pasangan nomor urut 2, Joko   Widodo-Jusuf Kalla. Alhasil, publik dibuat kebingungan oleh hitung cepat   hasil pilpres yang dirilis lembaga-lembaga survei tersebut. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ujian   selanjutnya adalah manuver yang dilakukan dewan terhormat negara ini di   Senayan. Tepat sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilpres 2014, secara   “diam-diam” mereka mengesahkan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD   (RUU MD3). Konon, revisi UU tersebut disusun guna membenahi pasal dan klausa   UU Nomor 27/2009 yang dianggap sudah tak relevan. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sidang   pengesahan yang dihadiri 476 anggota dewan tersebut berlangsung cukup alot   dan dramatis. Pasalnya, sejumlah anggota dewan lain—78 anggota dari Partai   Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 19 anggota dari Partai Kebangkitan   Bangsa (PKB), dan 12 anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)   menunjukkan penolakannya dengan aksi walk out. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Rakyat   di negara ini memang patut prihatin dengan kesesatan pikir para anggota dewan   yang melakukan pengesahan secara aklamasi tersebut. Bagaimana tidak? UU MD3   yang telah disahkan tersebut nyatanya hanya berorientasi ke kepentingan   mereka, khususnya agar mendapatkan imunitas hukum yang lebih kuat. Kondisi   ini tentu menghambat terciptanya penegakan hukum yang adil dan merata bagi   seluruh rakyat Indonesia. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Lebih   jauh, aparat penegak hukum, baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Hukum   (KPK), akan mengalami hambatan serius bila menangani persoalan hukum yang   melibatkan anggota dewan, terutama saat perkara korupsi. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pragmatisme Wakil Rakyat <o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Gambaran   di atas setidaknya telah menegaskan betapa nalar wakil rakyat di negara ini   selalu pragmatis dan jauh dari ekspektasi masyarakat. Rakyat sudah jengah   dengan masifnya tindak pidana korupsi, tetapi para wakil rakyat malah   mempersempit jalan memberangus habis tindakan extra ordinary crime tersebut. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Mereka   seolah lupa atau “pura-pura” lupa, telah banyak anggota dewan, baik pada masa   lalu maupun periode saat ini, yang terjerat tindak pidana korupsi. Oleh sebab   itu, revisi dan pengesahan UU MD3 seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan   para penegak hukum untuk memberantas habis tindakan extra ordinary crime   tersebut, bukan sebaliknya. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pasal   245 Ayat (1) menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk   penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus   mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementara itu,   di Ayat (2) diterangkan, persetujuan tertulis diberikan Mahkamah Kehormatan   Dewan paling lama 30 hari. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Klausa   pasal tersebut tentu akan menghambat pemberantasan korupsi, utamanya yang   melibatkan anggota dewan. Dengan birokrasi yang bertele-tele, jelas potensi   anggota dewan yang terindikasi terlibat korupsi cukup punya waktu untuk   menghilangkan barang bukti yang ada. Bukan tidak mungkin, Mahkamah Kehormatan   Dewan baru akan mengeluarkan izin tertulis tersebut pada hari ke-28 atau   ke-29, mengingat batas maksimal pengeluaran izin adalah 30 hari. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pengesahan   UU MD3 ini juga dapat dimaknai sebagai kegagalan anggota dewan “terhormat”   dalam mewujudkan asas “equality before the law”. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Seluruh   warga negara Indonesia, baik masyarakat sipil maupun pejabat pemerintahan,   berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian dan perlakuan hukum   yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Namun, klausa   dalam pasal-pasal UU MD3 jelas menyiratkan pemberian imunitas hukum yang   lebih kepada para anggota dewan. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Di   sisi lain, spirit pengesahan UU MD3 telah menyalahi esensi awal dilakukannya   revisi terhadap UU Nomor 272009. Pada mulanya, revisi dilakukan untuk   memperkuat posisi dan fungsi Dewan Pertimbangan Daerah (DPD). Akan tetapi   faktanya, hasil revisi yang diwujudkan dalam pengesahan UU MD3 sama sekali   tidak mengakomodasi posisi dan fungsi DPD. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pelanggengan Budaya Korup! <o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sudah   menjadi rahasia umum di negara ini apabila anggota dewan “terhormat” banyak   yang terjerat kasus korupsi. Hasil penelitian sejumlah lembaga survei   menyimpulkan, DPR adalah lembaga yang dipersepsikan paling korup. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan   data yang dirilis <i>Indonesia Corruption   Watch</i> (ICW) pada Januari 2014, sedikitnya 88 anggota DPR terjerat   korupsi. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri   (Kemendagri) pada periode yang sama, tercatat 431 anggota DPRD terlibat kasus   hukum, 83,7 persen di antaranya terlibat dalam kasus korupsi. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Hal   ini tentu tak lepas dari sesat pikir mereka yang tak pernah mau bekerja   secara jujur dan tulus untuk kepentingan rakyat. Hal utama di nalar mereka   secara nyata hanyalah cara mengembalikan modal ketika kampanye, untuk   selanjutnya menambah pundi-pundi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, dengan   pengesahan UU MD3, budaya korup agaknya terus berlanjut di parlemen baru   periode 2014-2019. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Terlebih,   kualifikasi performa parlemen baru mendatang terindikasi tak akan berbeda   jauh dengan kualifikasi performa parlemen periode saat ini. Hal tersebut   mengingat <i>incumbent</i> masih banyak   yang kembali terpilih di pemilihan legislatif (pileg) lalu. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Imunitas   hukum lebih yang diberikan UU MD3 kepada anggota dewan “terhormat” tentu akan   membuat nyali dan syahwat korupsi mereka semakin besar. Karena itu, mendorong   lahirnya petisi guna mengajukan <i>judicial   review</i> UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harga mati bagi   masyarakat saat ini. Dengan begitu, keinginan rakyat agar terciptanya   kesetaraan di mata hukum dan terbebasnya parlemen dari budaya korup bisa   terwujud pada kemudian hari. <i>Semoga!</i>  ●</span></div></td></tr></tbody></table>

Nalar Koruptif Pengesahan RUU MD3 Pangki T Hidayat ; Direktur Eksekutif Research Center for Democratic ...

Baca selengkapnya »

Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen

Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Moh Yamin, RUU MD3 - Kontroversi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">              </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Revisi UU MD3   Perburuk Kinerja Parlemen<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Yamin  ;</span>    <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin   </span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">SINAR HARAPAN,  18 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sebelum   9 Juli ketika hari pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) atau tepatnya   tanggal 8 Juli, sehari sebelum pilpres, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)   mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) No 272009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD   (RUU MD3). Tentu itu bersamaan dengan kesibukan rakyat Indonesia yang sedang   mempersiapkan diri memilih pemimpin baru Indonesia. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ada   kesan yang muncul di tengah publik, ini memang menjadi strategi untuk   mengecoh perhatian publik agar tidak mengamati yang sedang dikerjakan DPR   untuk kepentingan tertentu. Publik hanya tertuju semata kepada pilpres. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Terdapat   sejumlah poin penting yang kemudian diubah dalam UU tersebut, sebut saja   ketentuan kuorum untuk hak menyatakan pendapat, dari tiga perempat menjadi   dua pertiga saja. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Anggota   DPR pun tidak bisa dipanggil untuk diperiksa guna penyidikan tindak pidana,   termasuk kasus korupsi, tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR.   Partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, namun dipilih   dengan suara terbanyak. Ada juga ketentuan lain tentang keterwakilan   perempuan yang dihapus, khususnya terkait alat kelengkapan DPR (AKD). <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Selanjutnya   muncul dugaan sementara, perubahan-perubahan poin tersebut mengarah kepada   kepentingan untuk menjadikan DPR sebagai kekuatan luar biasa secara politik   dan tidak ada yang menandingi. Mari dianalisisis satu per satu. Pertama,   ketentuan tentang kuorum menyatakan hak pendapat dari tiga perempat menuju   dua pertiga sudah sangat jelas bertujuan mempercepat proses dan pengesahan UU   atau kebijakan-kebijakan tertentu yang ingin dicapai DPR. Ini sangat jelas   menjadi bentuk penghancuran demokrasi. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Suara   kemudian sangat mudah diperjualbelikan. Walaupun kuorum tidak mencapai 5+1   untuk diteruskan dalam sidang rapat tertentu, itu bisa dilanjutkan.   Prinsipnya, hasilnya adalah dua pertiga sudah bisa diputus apakah dilanjutkan   ataukah tidak. Ini merupakan sebuah ironi. Ketika demokrasi sudah mulai   berkembang biak dengan cemerlang di republik ini pasca-Reformasi 1998, justru   anggota DPR tidak menghendaki itu. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kedua,   ketentuan anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa guna penyidikan   tindak pidana, termasuk kasus korupsi, tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah   Kehormatan DPR juga persoalan lain yang harus membuat rakyat mengelus dada.   Bisa dibayangkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta   anggota dewan tertentu guna keterangan terkait kasus korupsi tertentu,   kemudian terhambat oleh ketentuan tersebut. Bisa jadi, ke depannya   pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan dengan sedemikian berhasil. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dengan   kata lain, semakin banyak pintu untuk memeroleh izin pemanggilan anggota DPR,   penegakan hukum akan semakin lama perjalanannya untuk mencapai tujuan.   Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan pemberantasan korupsi. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">DPR   dalam konteks ini sepertinya memang sengaja ingin melemahkan KPK dalam   konteks pemberantasan korupsi. Ketentuan perubahan dalam UU MD3 tersebut   semakin memberikan legitimasi, ternyata banyak anggota dewan yang tidak suka   terhadap KPK. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat DPR   harus membuat jurus baru dalam rangka melumpuhkan kekuatannya. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ketiga,   poin ketika partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR,   namun dipilih dengan suara terbanyak. Ini juga menjadi skenario lain dalam rangka   melahirkan ketua DPR yang sesuai kepentingan tertentu. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tak   hanya itu. Keempat, ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus,   khususnya terkait alat kelengkapan DPR (AKD). Hal tersebut juga menegaskan,   DPR di periode ke depan sudah tidak lagi memberikan ruang kepada perempuan   untuk berkiprah dalam politik perjuangan bagi publik. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Apalagi,   AKD tersebut berkaitan erat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)   yang bertugas menelaah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)   yang disampaikan ke DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi;   menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK   atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana   kerja pemeriksa tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas   laporan. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kini,   genderang kehancuran keberadaan DPR yang seharusnya mampu bekerja untuk   kepentingan publik semakin dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen   Indonesia (Formappi) membeberkan, rapor legislasi DPR sangat buruk. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tahun   2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR   hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang   ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara itu,   tahun 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Pada   2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari 75 RUU, realiasinya   hanya 10 yang berhasil disahkan. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tentu   ketika berbicara legislasi saja sudah kacau balau maka kondisi ini juga tidak   akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam membangun bangsa yang bersih dari   korupsi, serta melahirkan pemerintahan yang bersih. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Menuju Parlemen Korup<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Rakyat   tentunya akan semakin berpandangan bahwa walaupun pemerintahannya baru   kemudian tidak diikuti parlemen yang baik dan konstruktif, sampai kapan pun   bangsa ini tetap berada dalam keterpurukan. Pelbagai bencana bangsa terkait   perampokan uang negara akan terus merajalela. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dengan   kata lain, korupsi tetap masih berlangsung dengan sedemikian rupa. Konspirasi   mengamankan kepentingan masing-masing agar tidak mudah diketahui publik serta   penegak hukum, sebut saja KPK, akan terus-menerus dilancarkan dengan   sedemikian rupa. Kongkalingkong guna menghancurkan kepentingan publik   tentunya juga diberlakukan nyata dan jelas di hadapan rakyat Indonesia. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Di   balik revisi UU MD3, ada dugaan sementara, alasan pengesahan revisi UU   tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kepentingan yang lebih   besar untuk menghambat kerja pemerintahan baru apabila Joko Widodo-Jusuf   Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"> Dengan kata lain, apabila Prabowo   Subianto-Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden,   yang dilakukan adalah dengan membentuk koalisi permanen di parlemen. Ini   kemudian digunakan untuk menjegal segala bentuk program dan kebijakan yang   hendak dilakukan pemerintah. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Parlemen   sebagai partner kerja eksekutif tentunya ikut berkewenangan mengamini atau   tidak mengamini inisiatif-inisiatif eksekutif. Di sinilah sebetulnya   persoalan mendasar yang menjadi akar segala akar revisi UU MD3. Namun, apa   pun yang terjadi dalam pemerintahan baru ke depan, semoga penyelenggara   negar—baik di eksekutif maupun legislatif—tetap memiliki nurani untuk mau   memikirkan rakyat. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Itu   sesungguhnya permintaan rakyat. Mereka boleh saja berdebat dan mendebatkan   persoalan rakyat, namun harus menggunakan kacamata kepentingan publik, bukan   kepentingan kekuasaan tertentu yang bersifat hegemonik dan koruptif. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen Moh Yamin ; Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin...

Baca selengkapnya »

Kontroversi UU MD3

On Kamis, 17 Juli 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: M Mas’ud Said, RUU MD3 - Kontroversi

Kontroversi UU MD3 M Mas’ud Said ; Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembang...

Baca selengkapnya »

Merampas Kuasa Senayan

Diposting oleh Arjuna Cellular Label: RUU MD3 - Kontroversi, Saldi Isra

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Merampas   Kuasa Senayan <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Saldi Isra  ;</span>    <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi   Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS,  17 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">HANYA   berselang sehari dari pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden,   Selasa (8/7), Sidang Paripurna DPR menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor   27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Berbeda   dari bayangan banyak pihak yang concern terhadap perkembangan lembaga   perwakilan, persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah tidak hanya   merevisi beberapa substansi, tetapi juga berujung pada kesepakatan mengganti   produk hukum yang dikenal sebagai UU MD3 ini.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Jamak   diketahui, keharusan melakukan perubahan disebabkan beberapa pasal UU No   27/2009 dinyatakan kehilangan validitas konstitusional karena bertentangan   dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Di antara contoh yang dapat dikemukakan,   DPR dan pemerintah harus mengadopsi substansi Putusan Mahkamah Konstitusi   (MK) No 92/PUU-X/2012 yang membatalkan beberapa pasal di dalam UU No 27/2009   karena mereduksi dan membatasi kewenangan DPD dalam proses legislasi.   Kebutuhan lain, pembatasan kewenangan DPR dalam membahas RAPBN sebagaimana   tertuang dalam Putusan MK No 35/PUU-XI/2013.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Apabila   dibaca penjelasan umum naskah hasil persetujuan, upaya mengadopsi putusan MK   No 92/PUU-X/2012, misalnya, dapat dilacak dengan mengembalikan roh Pasal 20   Ayat (2) UUD 1945 bahwa pembahasan RUU dilakukan DPR dan pemerintah serta DPD   menyangkut legislasi dalam Pasal 22D UUD 1945. Namun, dengan membaca secara   utuh hasil perubahan, semangat itu terasa setengah hati karena peran fraksi   muncul kembali di ujung pembahasan, yaitu ketika menyampaikan pendapat mini   akhir fraksi. Padahal, ketika tak lagi jadi bagian dalam pembahasan bersama,   fraksi kehilangan alasan untuk sampaikan pendapat akhir.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sekiranya   langkah mengadopsi putusan MK menyebabkan lebih dari 50 persen substansi UU   No 27/2009 perlu diubah sehingga pergantian lebih tepat dari perubahan, jelas   bahwa pilihan DPR dan pemerintah memiliki basis argumentasi yang dapat   dipertanggungjawabkan. Namun, apabila dibaca dengan cermat hasil naskah   pergantian yang telah disetujui, sebagian substansinya bergerak menuju agenda   lain. Paling tidak, agenda itu menjadi bentangan polarisasi politik setelah   pemilu anggota legislatif 9 April. Karena itu, dalam batas-batas tertentu,   sebagian substansi yang dihasilkan jadi upaya sistematis sejumlah politisi   untuk merampas kuasa politik di Senayan.    <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Salah   satu contoh yang patut dikemukakan adalah hapusnya Badan Akuntabilitas   Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu instrumen penting dalam   pengawasan  akuntabilitas pengelolaan   keuangan negara. Dengan hapusnya BAKN, banyak kalangan percaya fungsi   pengawasan akan kehilangan elan karena kehilangan ketajaman melihat   kemungkinan adanya penyalahgunaan keuangan negara. Paling tidak dalam   beberapa tahun terakhir, BAKN mampu melakukan penajaman terhadap hasil audit   keuangan negara yang dilakukan dan dihasilkan BPK.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Boleh   jadi, agenda itu pula yang mendorong sejumlah kekuatan politik sengaja   memilih momen <i>injury time</i> pilpres.   Dengan momen itu, mayoritas kekuatan politik di DPR dan pemerintah sengaja   menghindari perdebatan yang lebih partisipatif dan terbuka dalam proses   pergantian UU No 27/2009. Artinya, jangankan ruang dan kesempatan untuk   adanya partisipasi publik yang lebih luas, sebagian dari kekuatan politik DPR   pun sengaja dibuat tidak berkutik untuk membawa pembahasan melewati perangkap   <i>injury time</i>. Buktinya, ketukan palu   persetujuan gagal dihentikan meskipun tiga fraksi (PDI-P, PKB, dan Hanura)   memilih langkah <i>walk out</i>.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Akrobat politik<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Mulai   dari perjalanan waktu, rencana, hingga proses perubahan UU No 27/2009 dimulai   sejak sekitar satu tahun lalu. Dengan tidak terlalu banyaknya materi yang   harus diperbaiki, mestinya perubahan telah tuntas sebelum pelaksanaan pemilu   legislatif. Paling tidak, persetujuan bersama DPR dan pemerintah telah   dilakukan sebelum hasil pemungutan suara 9 April. Bagaimanapun, ketika pembahasan   masih saja berlangsung, sementara hasil pemilu legislatif telah diketahui,   politisasi dan upaya membajak substansi perubahan sulit dihindarkan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pertimbangan   untuk mempercepat penyelesaian proses perubahan ini tidak terlepas dari   pengalaman serupa lima tahun lalu. Pada saat itu, pembahasan substansi UU No   27/2009 masih berlangsung di tengah bentangan hasil pemilu legislatif 2009.   Karena itu, beberapa materi yang dihasilkan benar-benar menjadi cerminan   kalkulasi dan polarisasi politik antara Koalisi Kerakyatan dan Koalisi   Kebangsaan. Dalam batas-batas tertentu, jebakan yang sama kembali menghampiri   dinamika pergantian UU No 27/2009 pada saat komposisi sepuluh partai politik   penghuni Senayan 2014-2019 diketahui.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Salah   satu arena yang diperebutkan adalah desain aturan di sekitar pemilihan   pimpinan DPR. Sebagaimana dapat dibaca dalam naskah hasil persetujuan   bersama, Pasal 84 menyatakan pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat   wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Selanjutnya ditegaskan, pimpinan   DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.   Substansi perubahan ini bertolak belakang dengan Pasal 82 UU No 27/2009 yang   menghendaki pimpinan DPR berasal dari parpol berdasar urutan perolehan kursi   terbanyak di DPR. Bahkan, untuk ketua DPR ditegaskan berasal dari parpol   peraih kursi terbanyak pertama di DPR.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kesan   membajak substansi perubahan ini dapat dilacak dari semua dokumen yang   mengiringi pergantian UU No 27/2009. Di antara bukti yang menguatkan kesan   ini bahwa sejak semula naskah akademik yang menjelaskan alasan dan   pokok-pokok perubahan sama sekali tak pernah mencantumkan keinginan mengubah   mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Patut diduga, munculnya gagasan ”akrobatik”   mengubah mekanisme pemilihan pimpinan ini tak dapat dilepaskan dari   polarisasi kekuatan parpol pendukung pasangan capres dan cawapres.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sebetulnya,   jika persetujuan ini terjadi jauh sebelum hasil pemilu legislatif diketahui   dan polarisasi politik pengajuan pasangan capres dan cawapres belum   terbentuk, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR tak akan menimbulkan   kecurigaan yang luas. Namun, begitu semuanya terbaca dan terbentang ke   permukaan, tindakan akrobatik tersebut sulit dikatakan bukan merupakan bagian   dari strategi untuk merampas kuasa politik di Senayan. Merujuk fakta itu, tak   terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa PDI-P menjadi pihak yang paling   dirugikan dari perilaku akrobatik ini.    <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Selain   masalah itu, jika diletakkan dalam bingkai desain kelembagaan lembaga   perwakilan rakyat, perubahan mekanisme pengisian pimpinan DPR juga terjebak   dalam cara berpikir yang inkonsisten dan tidak linear. Dalam hal ini, naskah   pengganti UU No 27/2009 menggunakan cara pengisian yang berbeda antara   pimpinan legislatif pusat dan pimpinan legislatif di daerah. Cara berpikir   demikian bisa dilacak dengan pengaturan bahwa mekanisme pengisian pimpinan   DPRD tak berbeda dengan yang lama, yaitu berasal dari parpol berdasarkan   urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Bahkan, ketua DPRD tetap berasal   dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Relasi DPR-presiden<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Upaya   akrobatik mengubah mekanisme tersebut tentu saja tidak berhenti sampai pada   meraih posisi pimpinan dan ketua DPR saja. Dengan meletakkan dalam desain   pola hubungan eksekutif-legislatif dalam UUD 1945, langkah politik mengubah   pola ini hampir dapat dipastikan terkait dengan keinginan menciptakan pola   relasi DPR-presiden setelah Pemilu 2014. Sebagai kelompok yang ”memenangi”   pertarungan pergantian UU No 27/2009, parpol pendukung desain ini jelas   bergerak dalam bingkai hubungan DPR-presiden selama lima tahun ke depan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Meski   proses persetujuan diambil sebelum dilakukan pemungutan suara pemilu presiden   dan wakil presiden, pendukung desain ini pasti telah memperkirakan dua   kemungkinan. Pertama, dengan komposisi suara mayoritas di DPR, apabila   pasangan Prabowo-Hatta berhasil meraih kursi RI 1 dan RI 2, mereka menjadi   lebih mudah memuluskan sekaligus menjalankan semua agenda pemerintah di DPR.   Boleh jadi, suara-suara berbeda dari kekuatan parpol lain hanya akan menjadi   aksesori dan pemanis proses politik di DPR. Bahkan, sangat mungkin kekuatan   politik di luar barisan pendukung gagasan ini hanya jadi penonton bekerjanya   ”mesin” pendukung Prabowo-Hatta di DPR.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kedua,   sekiranya Prabowo-Hatta gagal meraih suara mayoritas, sangat mungkin   pendukung gagasan ini berubah menjadi kelompok penghambat agenda-agenda   Jokowi-Kalla di DPR. Paling tidak, pendukung gagasan ini potensial mematrikan   suasana tegang relasi DPR-presiden selama lima tahun ke depan. Dengan   kemungkinan pilihan tersebut, Jokowi-Kalla akan selalu terbelenggu dengan   ketegangan yang nyaris tidak berkesudahan. Hal ini tidak bermakna bahwa jika   Prabowo-Hatta yang memenangi pemilu, pasangan ini akan terbebas dari   rongrongan kelompok pendukungnya sendiri. Bukankah pengalaman pemerintahan   SBY membuktikan betapa pragmatisnya pilihan politik pendukung koalisi.  <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Namun,   perlu dicatat, misalnya, dalam fungsi legislasi, posisi pimpinan DPR tak   selalu jadi penentu dalam pembahasan dan persetujuan bersama sebuah RUU.   Dalam posisi demikian, seberapa besar pun kekuatan parpol yang ada di DPR untuk   memuluskan penyelesaian RUU, semuanya tak akan terjadi jika presiden   (pemerintah) menolak ikut membahas dan menyetujui bersama RUU sebagaimana   termaktub dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945. Jadi, betapa pun lemahnya   dukungan parpol di DPR, posisi presiden sama kuatnya dengan 560 anggota DPR.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Begitu   pula dengan kemungkinan menggunakan ancaman pemakzulan, desain UUD 1945 tak   lagi memberi ruang dengan mudah dan sederhana untuk memakzulkan presiden.   Berkaca dari pengalaman relasi DPR-presiden dalam kurun waktu 10 tahun   terakhir, pembelahan kekuatan politik di DPR lebih banyak bersifat pragmatis.   Meskipun demikian, sebagian kekuatan yang bermain di balik layar akrobat   perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dalam perubahan UU No 27/2009 akan   selalu bertahan dalam posisi pragmatis. Karena itu, siapa saja yang terpilih   sebagai presiden dan wakil presiden, mereka tetap menjadi kekuatan kunci   untuk merampas kuasa politik Senayan. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

Merampas Kuasa Senayan Saldi Isra ; Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Univers...

Baca selengkapnya »

Ancaman Tirani Parlemen Lewat Amandemen UU MD3

Diposting oleh Arjuna Cellular Label: RUU MD3 - Kontroversi, W Riawan Tjandra

Ancaman Tirani Parlemen Lewat Amandemen UU MD3 W Riawan Tjandra ; Doktor Hukum Administrasi Negara UGM, Pengajar hukum kenega...

Baca selengkapnya »