MK, Mantra Kecurangan, dan Opini Publik

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">MK, Mantra Kecurangan, dan Opini Publik<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Burhanuddin Muhtadi  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Dosen FISIP UIN Jakarta, <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 11 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%;"><i><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">“Prabowo dan timnya juga terlalu banyak mengumbar pernyataan yang bombastis dan tidak perlu. Statement Prabowo yang menyebut pelaksanaan pilpres di Indonesia lebih buruk ketimbang negeri yang fasis, komunis, dan totaliter seperti Korea Utara justru menimbulkan sinisme massal.”<o:p></o:p></span></i></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">JOHN Fitzgerald Kennedy pernah mengatakan, <i>“Victory has a thousand fathers but defeat is an orphan,“</i> (<i>kemenangan bagaikan punya seribu ayah, tapi kekalahan bak seorang yatim piatu</i>). Maksud Presiden ke-35 Amerika Serikat itu ialah banyak pihak yang akan ikut mengklaim hasil yang baik, tapi tak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab ketika sesuatu yang buruk bakal terjadi.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Itulah yang persis terjadi untuk menggambarkan kemenangan dramatis Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan kekalahan tragis Prabowo Subianto Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Di satu sisi, banyak penumpang gelap yang belakangan mengklaim turut menyumbang atas kemenangan Jokowi-JK. Namun di sisi lain, hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 justru menghadirkan gambaran muram bagi Prabowo-Hatta. Soliditas Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta praktis berada di bawah tekanan ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pilpres yang jauh dari apa yang mereka harapkan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Aroma saling menyalahkan dan mencari kambing hitam mewarnai Koalisi Merah Putih. Pertama, kubu Prabowo-Hatta menuding delapan hitung cepat yang memenangkan Jokowi-JK sebagai biang kerok. Kedua, setelah penetapan hasil Pilpres 22 Juli 2014, mereka menuding KPU sebagai penyebab utama kekalahan Prabowo-Hatta. Entah apa yang bakal terjadi nanti jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan mereka.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Setidaknya ada delapan langkah hukum dan politik yang sedang atau bakal diambil sebagai jalan keluar atas kepanikan dan keputusasaan menyikapi hasil pilpres. Pertama, menggugat hasil pemilu ke MK. Kedua, melaporkan dugaan pelanggaran etik KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga, melaporkan kecurangan ke Bawaslu. Keempat, melaporkan Ketua KPU dan kecurangan ke polisi. Kelima, melaporkan ke Ombudsman. Keenam, melaporkan ke PTUN untuk membatalkan keputusan KPU. Ketujuh, melakukan manuver politik dengan menggulirkan Pansus Pilpres untuk mengevaluasi kinerja KPU. Kedelapan, memprovokasi DPRD Jakarta agar menolak pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur dan mengganggu pelantikan Jokowi-JK dengan cara membuat sidang pelantikan tidak memenuhi kuorum.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dua argumen <o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Beberapa langkah hukum dan politik sudah dijalankan kubu Prabowo-Hatta. Di antara yang sedang berlangsung ialah sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Prabowo-Hatta ke MK. Mantra yang terus-menerus ditiupkan ialah terjadinya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saya akan melihat gugatan kubu Prabowo-Hatta dalam dua perspektif, yakni politik dan opini publik serta substansi kecurangan. Pertama, dari tinjauan politik dan opini publik. Hasil sigi terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 4-6 Agustus 2014 menunjukkan 78,11% responden menolak langkah Prabowo-Hatta menggugat hasil KPU ke MK. Persentase sebesar ini menunjukkan bahwa alih-alih mampu meyakinkan publik secara luas, Prabowo bahkan tak mampu meyakinkan pendukungnya sendiri tentang klaim kecurangan yang membuat dirinya kalah. </span><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">Hanya 14,59% responden yang menyetujui langkah Prabowo menggugat ke MK. Bandingkan dengan perolehan suara Prabowo dalam pilpres kemarin yang mencapai 46,85%. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk pemilih Prabowo dalam pilpres lalu, mengakui rekapitulasi KPU dan proses penyelenggaraan pilpres sudah berlangsung secara baik.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hasil sigi tersebut linier dengan <i>exit poll</i> yang dilakukan <i>Indikator Politik Indonesia</i> pada 9 Juli 2014 bahwa 97% pemilih yang menggunakan hak mereka dalam pemilu menilai pelaksanaan pilpres sudah berlangsung jujur dan adil. Survei pascapilpres yang dihelat <i>Saiful Mujani Research and Consulting</i> (SMRC) pada 21-26 Juli 2014 juga menemukan hasil yang sama, yakni mayoritas pemilih menilai pilpres sudah berlangsung secara baik jauh dari tuduhan kecurangan. </span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Menurut SMRC, hanya 2,3% responden yang menyatakan Pilpres 2014 berlangsung secara tidak bebas dan jurdil. Perlu diingat, survei ini dilakukan di tengah maraknya aura kemarahan dan publikasi luas mantra kecurangan yang disampaikan kubu Prabowo.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Itu berarti tudingan bahwa Pilpres 2014 penuh dengan kecurangan dan sarat masalah tidak dibeli publik. Elite politik atau kelompok yang menilai pilpres bermasalah masuk pada golongan minoritas di tengah masyarakat. Bahkan Prabowo terasing di kalangan pendukungnya sendiri yang malah menilai pilpres kemarin sudah berlangsung secara jurdil. Secara politis, gugatan Prabowo-Hatta ke MK justru mengalami delegitimasi moral, bahkan di kalangan pemilihnya sendiri karena kecenderungan pemilihnya menilai kecurangan yang ditudingkan Prabowo tidak terjadi. Penilaian publik ini berbanding lurus dengan sebagian besar pe nilaian pengamat maupun pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri yang menilai pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya, meski masih ada beberapa kekurangan di sana-sini.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ini yang menyebabkan dukungan publik kepada Prabowo-Hatta alih-alih naik pascapilpres, tapi justru semakin merosot. Survei LSI membuktikan jika MK memutuskan terjadi pemilihan ulang sekalipun, Jokowi-JK justru malah bisa menang telak dengan kisaran suara 65,25% ketimbang 34,75% suara yang diperoleh Prabowo-Hatta.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">Respons negatif yang dipanen kubu Prabowo tak lepas dari strategi komunikasi dan <i>marketing</i> politik yang tidak tepat.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"> Sejak 9 Juli 2014, kubu Prabowo terlihat panik dan menyerang secara membabi buta. Pernyataan-pernyataan Prabowo juga sangat tidak terukur sehingga alih-alih mampu merebut hati publik, Prabowo justru terkesan sebagai orang yang tak bisa menerima kekalahan dengan jiwa besar. Pernyataan kerasnya pada 22 Juli 2014, misalnya, justru menurunkan derajat Prabowo pada titik terendah. </span><i><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">Statement</span></i><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">-nya yang bakal menarik diri dari proses pilpres dan menolak pelaksanaan pilpres kini malah menjadi bumerang karena memunculkan masalah <i>legal standing</i> terkait dengan gugatan PHPU ke MK.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">Prabowo dan timnya juga terlalu banyak mengumbar pernyataan yang bombastis dan tidak perlu. <i>Statement Prabowo</i> yang menyebut pelaksanaan pilpres di Indonesia lebih buruk ketimbang negeri yang fasis, komunis, dan totaliter seperti Korea Utara justru menimbulkan sinisme massal.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"> Pernyataan itu bukan hanya menurunkan kadar kenegarawanan seorang Prabowo, tapi juga menjelekkan prestasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Berbeda dengan klaim Prabowo, masyarakat Indonesia justru mensyukuri prestasi yang sudah kita raih. Lembaga sekelas <i>Freedom House</i> yang kredibel pun menempatkan Indonesia sebagai negeri muslim paling demokratis di dunia. Majalah <i>The Economist</i> mendapuk Indonesia sebagai <i>the shining example of democracy</i> (contoh demokrasi yang berkilauan) bagi negeri-negeri muslim lainnya di jagat bumi.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Mantra kecurangan <o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, bila dilihat dari tilikan substansi hukum, gugatan kubu Prabowo menerbitkan pertanyaan seputar seberapa TSM kecurangan itu terjadi pada pilpres, dan pasangan mana yang lebih potensial mampu melakukan kecurangan. Kecurangan secara TSM dimungkinkan oleh akses terhadap state apparatus, entah itu birokrasi, tentara, polisi, atau fasilitas negara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dilihat dari sumber daya politik, pasangan Prabowo-Hatta lebih me miliki potensi untuk melakukan kecurangan ketimbang Jokowi-JK. Prabowo-Hatta didukung oleh tu juh partai, bahkan lima di antaran ya merupakan bagian dari the ruling party yakni (Demokrat, PAN, PPP, PKS, dan Golkar). Dua pertiga kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) men jadi tim sukses pemenangan Prabowo-Hatta di wilayahnya masing-masing. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang se kaligus Ketua Umum Demokrat mendukung Prabowo. Beberapa kasus keterlibatan Babinsa juga menunjukkan indikasi dukungan kepada pasangan nomor urut 1 ini.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Data <i>longitudinal Indikator Politik Indonesia</i> menjelang pilpres juga menunjukkan 80% lebih PNS mendukung Prabowo-Hatta ketimbang Jokowi-JK. Fakta-fakta itu bisa menjadi bumerang buat Prabowo. Jangan-jangan tuduhan itu ibarat menepuk air didulang, tepercik muka sendiri. Atau, ibarat kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tim hukum Prabowo Hatta harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan gugatan. Inilah kesempatan emas sekaligus pamungkas bagi kubu Prabowo untuk menunjukkan keseriusan. Sudah saatnya mereka memperbaiki kualitas saksi dan bukti yang dihadirkan ke persidangan. Jangan sibuk bermain opini di luar persidangan, apalagi jika opini yang dipropagandakan justru menjadi bumerang. </span><span style="color: #984806; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128;">Ancaman fungsionaris Gerindra, M Taufik, yang akan menculik Ketua KPU, misalnya, justru malah kontraproduktif karena makin menimbulkan kemuakan publik. Demikian pula gertakan untuk membentuk Pansus Pilpres justru malah memerosotkan wibawa Prabowo di mata publik.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sudah saatnya kubu masing masing mengembalikan konstitusionalitas hasil pilpres di atas meja persidangan MK. Siapa pun harus bisa menerima hasil kerja MK dengan jiwa besar dan kesatria. Demokrasi bukan hanya membutuhkan pemenang yang baik, yang bisa merangkul pihak yang kalah, tapi juga memerlukan pecundang yang baik, yang sportif dan menerima kekalahan dengan <i>legawa</i>. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

MK, Mantra Kecurangan, dan Opini Publik Burhanuddin Muhtadi  ;    Dosen FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Indikator Politik ...

Baca selengkapnya »

Deparpolisasi dan Politik Uang dalam Pemilu

<div align="center"><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"><h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Deparpolisasi dan Politik Uang dalam Pemilu <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Burhanuddin Muhtadi  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Dosen FISIP UIN, <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">REPUBLIKA, 17 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) menyimpulkan bahwa praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 makin vulgar dan masif. Modus operandi politik uang juga makin canggih dan variatif.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Politik uang telah menjadi bahasa komunikasi politik yang mempertemukan relasi antara politisi dan pemilih. Seberapa permisif masyarakat kita terhadap politik uang? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi politik uang?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah, atau barang ke pada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik uang yang secara spesifik menunjuk pada strategi ritel jual beli suara (<i>vote buying</i>). Dari segi waktu biasanya dilakukan menjelang pemilu (serangan fajar). Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, tapi ada pula yang sesudahnya setelah terbukti dukungan cukup signifikan. Kedua, strategi politik uang grosiran dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana <i>pork barrel</i> untuk kepentingan elektoral.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tiga faktor <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi politik uang. Pertama, faktor desain kelembagaan. Sistem proporsional terbuka cenderung mengarah pada politik elektoral yang bertumpu pada kandidat dan <i>personal vote</i>. Dibanding proporsional tertutup, proporsional terbuka memberikan insentif lebih kepada calon dalam melakukan politik uang. Kompetisi antarcalon di internal partai makin sengit. Tak terkecuali daerah pemilihan (dapil) yang alokasi kursi yang diperebutkan lebih banyak juga mendorong politik uang lebih masif ketimbang di dapil yang kursinya lebih sedikit.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Faktor institusi lainnya adalah desentralisasi yang juga dipercaya meningkatkan politik uang. Selain itu, politik uang lebih marak terjadi dalam arena elektoral dengan populasi pemilih lebih sedikit. Ilmuwan politik Susan Stokes (2007) menyatakan, <i>"The smaller the constituency, the more vote buying."</i> Oleh karena itu, politik uang dalam pemilihan anggota DPRD lebih masif ketimbang pemilihan DPR pusat. Pemilih yang diperebutkan calon anggota DPRD jauh lebih sedikit. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam pemilihan presiden dengan pemilih sekitar 185 juta, sulit dibayangkan tim sukses calon presiden membagikan uang kepada ratusan juta pemilih. Maka, semakin besar pemilih yang diperebutkan, politik uang dilakukan secara grosiran dengan memanfaatkan program pemerintah yang bersifat populis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Faktor kedua adalah tingkat pendidikan dan pendapatan. Pemilih miskin cenderung menerima pemberian jangka pendek dan konkret meski nominalnya tak seberapa ketimbang janji-janji programatik pada masa depan yang ditawarkan politisi (<i>high discount rate</i>). Dari perspektif elite, harga suara pemilih miskin juga jauh lebih murah ketimbang membeli suara pemilih menengah ke atas. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Faktor ketiga adalah politik uang sebagai produk sosial dan kultural masyarakat. Hubungan patron-klien menjadi humus yang menyuburkan maraknya politik uang. Patron memberikan barang atau uang untuk mengikat loyalitas klien.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam konteks ini, hubungan timbal balik (<i>norms of reciprocity</i>) menjadi basis kultural yang menopang praktik politik uang. Politisi tak bisa mendapat dukungan jika tidak disertai uang atau pemberian.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Deparpolisasi <o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam riset disertasi saya pada Australian National University (ANU) tentang <i>"The Logic of Money Politics: Its Forms, Determinants, Actors and Electoral Outcomes in Post-Suharto Indonesia"</i>, ketiga faktor di atas menyumbang sikap dan perilaku terhadap politik uang. Survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Maret 2014 menunjukkan tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang sangat tinggi. Sebanyak 41,2 persen pemilih menilai praktik politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 58,5 persen yang menilai politik uang tak bisa diterima.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di antara pemilih yang menilai politik uang sebagai suatu kewajaran, 25 persen responden akan memilih calon yang memberi uang dan 6,4 persen memilih calon yang memberi uang paling banyak. Namun, lebih dari separuhnya akan menerima pemberian, tapi tetap memilih sesuai hati nurani (58,9 persen). Sebagian kecil di antara mereka akan menolak uang meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (9,3 persen).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bahkan, dalam survei <i>exit polls</i> yang dilakukan Indikator pada 9 April 2014, dua dari 10 pemilih mengaku sebelum mencoblos didatangi tim sukses atau orang yang membujuk agar memilih partai atau calon tertentu. Ketika memakai teknik <i>disguised question</i> untuk menghindari bias <i>social desirability</i>, lebih banyak responden yang menjawab ada serangan fajar yang terjadi di lingkungan mereka. Separuh di antaranya mengaku diberi uang atau barang.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Uniknya, selain tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, praktik politik uang ternyata berkaitan dengan rendahnya partyID atau identifikasi pemilih terhadap partai. PartyID adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Data tren menunjukkan selama sepuluh tahun terakhir tingkat kedekatan pemilih terhadap partai rendah sehingga memicu gejala deparpolisasi. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Deparpolisasi atau <i>party dealignment</i> adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Menurut Biorcio dan Mann heimer (1995), gejala ini bisa dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan pemilih dengan partai: partyID dengan partai (dimensi afeksi) dan evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional). Pada saat ikatan pemilih terhadap partai melemah, fungsi partai untuk menghubungkan kepentingan pemilih dan keputusan-keputusan publik yang dibuat di DPR atau pemerintah juga memburuk. Data tren Indikator juga menemukan dibandingkan institusi demokrasi yang lain, kepercayaan publik terhadap partai paling lemah.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam survei yang saya lakukan ditemukan bahwa pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai (partyID) cenderung menolak pemberian politik uang. Secara logis, jika pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai, ia cenderung menolak tawaran material dari tim sukses atau calon dari partai lain. Sebaliknya, dalam survei ditemukan bahwa pemilih cenderung toleran dan menerima politik uang karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan partai. Pemilih kemudian melakukan relasi transaksional dengan partai.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tingkat kepercayaan terhadap partai lemah mendorong relasi antara partai dan pemilih menjadi bersifat jangka pendek dan materialistis. Dengan demikian, politisi tak bisa sekadar menyalahkan pragmatisme pemilih yang membuat biaya politik semakin mahal. Politik transaksional antara politisi dan pemilih akibat kegagalan partai dalam meningkatkan diferensiasi ideologis dan kedekatan dengan pemilih. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Deparpolisasi dan Politik Uang dalam Pemilu Burhanuddin Muhtadi  ;    Dosen FISIP UIN, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ...

Baca selengkapnya »

Skenario Koalisi Pra dan Pascapilpres

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Skenario Koalisi Pra dan Pascapilpres<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Burhanuddin Muhtadi </span> ;  <i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;"> Dosen FISIP UIN Jakarta, <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Direktur Indikator Politik Indonesia<span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 14 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">PREDIKSI hitung cepat Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Metro TV pada Pemilu Legislatif 2014 menghasilkan pemenang pemilu yang tidak dominan, dan menguatnya posisi tawar partai tengah. Sebagai pemenang pemilu, PDIP tak mampu meraih <i>popular vote</i> yang bisa dikonversi menjadi tiket ke pemilu presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Perolehan suara PDIP di<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">kisaran 19% membuktikan politik elektoral pasca-Orde Baru makin mengarah ke sistem multipartai yang kian terfragmentasi (<i>highly fragmented multiparty system</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tak ada juara bertahan yang mampu mempertahankan kemenangannya. Tiap pemilu melahirkan juara baru dengan modal suara yang makin mengecil. PDIP menang Pemilu 1999 dengan suara 33,74%. Dari 48 partai yang berlaga saat itu, hanya lima partai yang memperoleh suara signifi kan. Pada 2004, peserta pemilu merosot menjadi 24 partai dan Golkar muncul sebagai jawara dengan dukungan 21,58%. Pada 2009, juara pemilu beralih ke Demokrat dengan perolehan 20,85%. Sembilan partai mampu mendulang suara di atas 3,5%. Pada 2014, dari 12 kontestan pemilu, hanya dua partai yang diprediksi gagal melampaui 3,5%. Mahkota juara berganti ke PDIP, tapi dengan suara cekak 19%. Fragmentasi politik makin menjadi-jadi, pemenang pemilu silih berganti, dan kutukan koalisi presidensial menjadi realitas politik yang tak dapat dihindari.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Poros koalisi<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sistem presidensial-multipartai yang kita anut meniscayakan adanya koalisi. Meski presiden dipilih secara langsung, realitas politik selalu melahirkan presiden minoritas (<i>minority president</i>). Kekuatan politik presiden terpilih masih kurang untuk mengunci single majority di parlemen. Sistem presidensial-multipartai ialah kombinasi sulit untuk menciptakan koalisi yang bersifat<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">permanen. Pemilu legislatif akan selalu melahirkan kekuatan politik yang makin fragmentatif.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Oleh karena itu, jika dilihat dari periode pembentukan, koalisi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, koalisi prapilpres untuk memenangin pemilu. Kedua, koalisi pascapilpres untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan stabil. Variabel penting yang dilihat dari koalisi sebelum pilpres ialah ketersediaan figur dengan elektabilitas yang mencukupi untuk memenangi pertarungan dan terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>) sebagaimana termaktub dalam UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Secara matematis, berdasar perolehan suara hasil pemilu legislatif yang terdistribusi merata, dimungkinkan mendapat empat pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden (pilpres) nanti. Namun, variabel pertama soal ketersediaan figur dengan potensi menang tinggi serta kemampuan komunikasi dan membangun lobi bisa saja mengurangi jumlah kontestan yang bakal bertarung. <i>Bandwagon effect</i> membuat partai-partai yang memiliki dukungan suara lumayan di pemilu legislatif, tapi minim figur, akan berhitung panjang untuk maju dalam kompetisi. Poros partai Islam misalnya, secara matematis, bisa tampil sebagai alternatif. Namun, ketiadaan tokoh-tokoh dari partai Islam yang punya magnet elektoral kuat membuat mereka bisa menempuh jalan pragmatis dengan mendompleng figur kuat dari kalangan partai<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">nasionalis. Akhirnya, partai Islam sulit diharapkan menjadi <i>trend setter</i>, tapi memilih menjadi <i>follower</i>, entah dengan sekadar memasang target calon wakil presiden atau barter posisi menteri.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pengalaman 2009 secara jelas membuktikan fenomena itu. Partai-partai Islam mengerubungi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki elektabilitas tinggi dan cukup berpuas diri dengan kompensasi beberapa menteri. Skenario Pilpres 2014 juga berpotensi mengulang lagu lama koalisi yang dibangun<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">di atas fondasi pragmatisme. Atas nama ketiadaan figur dari elite-elite<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">partai Islam yang menonjol di mata pemilih, partai-partai Islam potensial gagal<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">menghidupkan poros baru sebagai alternatif. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hal itu diperparah gejala split-voting yang mendera sebagian besar pemilih kita. Ikatan pemilih dengan partai yang lemah membuat pilihan basis konstituen mereka tidak paralel dengan garis instruksi partai. Andai partai-partai sudah memutuskan mendukung calon presiden tertentu, tidak sertamerta keputusan tersebut diikuti pemilih  mereka di tingkat massa. Meski efektivitas dukungan partai tidak paralel dengan pilihan massa mereka, suara resmi partai-partai<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Islam dan tengah tetap krusial untuk memenuhi syarat ambang batas calon presiden. Terlebih lagi, tiga besar hasil pemilu legislatif yang kebetulan sudah memiliki calon presiden tak bisa melenggang sendiri tanpa dukungan partai<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">lain. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam konteks ini, ada tiga poros koalisi yang terbangun dengan tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Poros Jokowi relatif lebih kuat jika dibandingkan<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">dengan poros Aburizal Bakrie (ARB) dan Prabowo. Meski suara partai pengusung utama Jokowi tak terlalu dominan, elektabilitas personal Jokowi yang tinggi membuat daya tawarnya masih menggiurkan untuk memikat partai-partai lain. Dengan dukungan resmi PDIP dan NasDem, Jokowi sudah lebih dari<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">cukup maju ke pilpres sambil berharap limpahan suara split voting dari pendukung partai-partai lain. Jokowi juga masih bisa berharap dukungan resmi dari PKB dan PAN sebagai calon potensial koalisi.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kedua, poros ARB dengan asumsi mampu mempertahankan dukungan internal untuk maju dalam pilpres meski target elektoral Golkar dalam pemilu legislatif meleset. Setidaknya ada dua calon mitra koalisi yang potensial digaet ARB, yakni PKS dan Hanura. Ketiga, poros Prabowo. Selain kenaikan fantastis Gerindra, Prabowo memiliki daya tarik elektabilitas personal sebagai capres tertinggi kedua setelah Jokowi yang diharapkan mampu memikat dukungan dari PPP dan partai-partai Islam lainnya seperti PAN dan PBB. Hasil akhir skenario<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">koalisi ditentukan tercapaitidaknya kesepakatan antarelite, termasuk ada-tidaknya tawaran sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi, ARB, atau Prabowo plus porsi bagi-bagi menteri dari partai pendukung.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Poros keempat ialah Demokrat. Meski partai itu belum menentukan capres definitif, perolehan suara Demokrat di peringkat keempat dan figur sentral SBY<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">bisa mengubah skenario koalisi, terutama poros ARB dan Prabowo. Golkar dan Gerindra tentu sedang berupaya mendekati Demokrat agar turut serta dalam jalan koalisi yang mereka rintis. Namun, Demokrat bisa saja bermain sendiri dengan membentuk poros baru sambil mencuri dukungan dari PAN, PKB, dan PPP. Jika itu terjadi, Prabowo dan ARB bisa gigit jari karena tak mampu meraih tiket <i>presidential threshold</i>. Masalah Demokrat satu, yakni ketiadaan figur kuat yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi, sementara kendala ARB ialah belum solidnya internal Golkar dalam mengusung dirinya sehingga sangat mungkin elite-elite Golkar lainnya bermain mata dengan capres dari partai lainnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pascapilpres<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Koalisi pascapilpres juga memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Meski seorang capres bisa mendapat suara signifi kan dalam pilpres, dukungan politik di parlemen nanti tak bisa diabaikan agar pemerintahan berjalan efektif. Logika<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">matematika politik tak bisa dimungkiri memengaruhi pola koalisi pascapilpres. Secara teoretis, pemenang pilpres bisa memilih tiga paket besaran koalisi; koalisi mini (<i>minority coalition</i>), koalisi ramping (<i>minimal winning coalition</i>), dan koalisi maksi (<i>oversized coalition</i>). Koalisi mini terlalu berisiko karena posturnya<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">terlalu kecil untuk mendukung pemerintahan di parlemen. Sementara itu, koalisi obesitas juga terbukti tidak efektif seperti pengalaman SBY jilid kedua yang didukung 75% kekuatan politik di parlemen, tapi ibarat seseorang yang ‘kegemukan’, gerak komunikasi setgab terlalu lamban dan sakit-sakitan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #0070c0; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Yang ideal untuk dipertimbangkan ialah koalisi ramping, tapi sehat. Postur koalisi tidak terlalu besar, tapi secara matematis mampu mengunci <i>single majority </i>di parlemen.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> <span style="color: #0070c0;">Jika disiplin koalisi bisa dijalankan, <i>minimal winning coalition</i> bisa menyokong pemerintahan secara efektif dan meritokratik.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #0070c0; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kabinet ahli lebih leluasa terbentuk dan portofolio kementerian tak perlu ditransaksikan secara berlebihan kepada menteri-menteri dari partai yang tak punya kompetensi.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Pertarungan gagasan lebih dimungkinkan terjadi di parlemen karena proposal ide dan kebijakan akan dipertukarkan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Namun, <span style="color: #0070c0;">jika koalisi maksi yang menjadi pilihan, harga sosial politiknya terlalu mahal. Pemerintah akan tersandera secara politis dan tercipta ‘kecemburuan’ kepada aktor dan partai yang tak berkeringat dalam pilpres, tapi ikut mengisap ‘madu’ pemerintahan. Namun, membiarkan postur oposisi yang terlalu besar di parlemen juga berisiko tinggi karena menciptakan instabilitas dan kegaduhan politik. Itulah kutukan permanen koalisi presidensial.</span> </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Skenario Koalisi Pra dan Pascapilpres Burhanuddin Muhtadi  ;   Dosen FISIP UIN Jakarta, Direktur Indikator Politik Indonesia ME...

Baca selengkapnya »