Tantangan Sektor Keamanan

<div align="center"><br /><div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Tantangan Sektor Keamanan<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Adrianus Meliala  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Kriminolog FISIP UI; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 11 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                           </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">PRESIDEN Indonesia yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 harus segera berpikir dan memutuskan setidak-tidaknya 10 hal yang terkait dengan sektor keamanan di bawah ini. Diharapkan, dengan segera mengambil sikap atau posisi terkait 10 hal tersebut, presiden baru tak akan direcoki oleh persoalan kelembagaan dan kewenangan terkait sektor ini. Pada gilirannya, ia dapat berkonsentrasi mengerjakan hal-hal lain yang terkait dengan keseharian masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Jika dikatakan ”langkah cepat”, hal-hal yang akan dilakukan presiden baru memang belum tentu menyelesaikan masalah. Langkah terobosan tidak pernah substansial, tetapi akan selalu bertendensi efektif. Langkah terobosan umumnya juga mampu memberi sinyal perihal arah penyelesaian tuntas yang akan dituju.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Perundang-undangan<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Langkah cepat pertama terkait peraturan perundang-undangan menyangkut sektor keamanan. Untuk diketahui, ada dua hal besar dalam hal ini: ketidaklengkapan dan inkongruensi terkait perundang-undangan di sektor ini menyangkut TNI, Polri, ataupun BIN. Apakah akan diteruskan RUU Perbantuan TNI kepada Polri? Apakah UU Polri akan tetap direvisi? Apakah akan tetap dibentuk Dewan Keamanan Nasional?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Langkah kedua menyangkut kualitas tata kelola dari instansi keamanan yang rata-rata buruk. Jika Kementerian Pertahanan pada awalnya dimaknai sebagai regulator sekaligus evaluator terkait kinerja TNI, kini hanya menjadi instansi penyedia tugas tambahan bagi perwira TNI. Polri juga tidak membangun tata kelola yang baik mengingat Kapolri pada dasarnya adalah pembuat kebijakan, pelaksana, sekaligus pengevaluasi kebijakan itu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketiga, menyangkut eksistensi lembaga-lembaga yang bisa dikatakan sebagai bagian dari sektor keamanan tersebut. Jika kini Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat dianggap anggota baru dari sektor ini, bagaimana dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut? Apakah lembaga itu lembaga hukum, lembaga keamanan, lembaga koordinasi, atau lembaga koordinasi bidang hukum dan keamanan? Semuanya belum jelas.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pertanyaan lain, apakah pada era presiden baru ini akan dibuat badan-badan baru, seperti badan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial atau badan penanggulangan penyelundupan ilegal? Seyogianya hal itu dinyatakan secara eksplisit sejak awal agar pihak-pihak yang terus mencoba menggodok pembuatan badan baru atau revitalisasi badan yang sudah ada segera tahu arah pemerintahan yang baru ini.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Langkah keempat menyangkut siapa mengurus apa. Walau instansi-instansi dalam sektor ini umumnya memilih pola organisasi paramiliter yang tegas dan jelas, baik menyangkut tugas pokok dan fungsi, ada saja situasi ketika situasi pertindihan terjadi. Misalnya, menyangkut penanganan terorisme, penanganan perdagangan manusia, ataupun penyelundupan lintas batas. Guna mencegah pertindihan, telah kita kenal konsepsi pelibatan, tetapi selalu ada kemungkinan tidak dipatuhi oleh instansi-instansi itu sendiri.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Selanjutnya, kelima, diperlukan ketegasan pemerintah menyangkut pembiayaan (atau anggaran) yang diberikan pemerintah terhadap instansi-instansi terkait sektor ini. Seyogianya pembahasan mengenai anggaran hanya merupakan akibat dari segala kebutuhan yang diperlukan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Anggaran yang terbatas menyebabkan semua hal harus disesuaikan, termasuk dalam hal ini adalah kinerja instansi-instansi itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini perlu menentukan anggaran minimum yang dapat dialokasikan untuk sektor ini. Adalah berbahaya jika instansi-instansi terkait sektor ini dibiarkan bekerja mencari dana tambahan sendiri.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Penyimpangan perilaku<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hal itu kemudian mengacu pada langkah keenam yang perlu memperoleh sinyal segera, yakni sikap terhadap penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat keamanan. Terkait masalah serius, kita<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">memang melihat langkah tegas kesatuan seperti TNI dan Polri menindak anggota mereka. Namun, bagaimana dengan oknum anggota yang menjadi backing pengusaha, yang melindungi aktivitas ilegal, ataupun yang melakukan korupsi dalam rangka pembelian peralatan dan sebagainya? Sering kemauan organisasi-organisasi tersebut untuk membersihkan diri sendiri tidaklah terlalu jelas.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Langkah ketujuh, yang sebenarnya juga terkait dengan langkah-langkah sebelumnya, adalah penentuan postur yang direncanakan dalam rangka pengembangan, entah itu militer, kepolisian, ataupun intelijen. Amat jelas bahwa lembaga-lembaga itu merencanakan dan merancang pengembangan dirinya tidak berbasis pada postur yang sudah disepakati dan telah dibagi-bagi menurut fase atau periode. Sering pula kita melihat, postur yang sudah disepakati kemudian ditinggalkan begitu saja ketika terjadi pergantian komandan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kapasitas lembaga<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Selanjutnya, atau langkah kedelapan, adalah pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keamanan tersebut guna menghadapi masalah keamanan yang canggih dan kompleks. Saat gangguan keamanan berbentuk ancaman melalui dunia maya, siapkah infrastruktur keamanan mengatasinya? Demikian pula jika terdapat ancaman-ancaman non-tradisional (seperti migrasi, pengangguran, dan bencana alam), bagaimana dunia militer dapat membantu mengatasinya dan tidak hanya terpusat pada ancaman tradisional saja?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Langkah kesembilan adalah membuat sektor keamanan menjadi sektor yang efisien, transparan, dan akuntabel, baik secara keuangan menyangkut program, proyek, maupun kegiatan-kegiatan teknis yang didanai anggaran negara. Jika pemerintah memiliki program Reformasi Birokrasi, yang setiap instansi kemudian memperoleh remunerasi bagi aparatnya masing-masing, itu perlu direspons dengan peningkatan mutu transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan dan lain-lain.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sebagai langkah terakhir atau kesepuluh adalah memastikan kepatuhan dari semua aparat yang terlibat guna menghargai dan memelihara hak-hak asasi manusia (HAM). Penghargaan terhadap HAM harus diupayakan menjadi sesuatu yang melekat secara integral dan bukan menjadi aksesori atau penghalang. HAM tidak selayaknya dilihat menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anggota yang tengah melaksanakan tugas (khususnya tugas represif).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Diyakini, setelah membereskan kesepuluh masalah di atas, presiden baru akan bisa pindah ke masalah-masalah lain di beragam sektor yang lain pula. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table></div>

Tantangan Sektor Keamanan Adrianus Meliala  ;    Kriminolog FISIP UI; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional KOMPAS, 11 Agustus ...

Baca selengkapnya »

Mengurus Residu Sosial

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                            </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Mengurus Residu Sosial<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Adrianus Meliala  ;</span>  <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Kriminolog FISIP UI; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS,  16 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 302.5pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                             </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">INDONESIA segera memiliki pemerintahan baru. Bukan hanya presiden dan wakil presiden yang pasti merupakan orang baru, sekitar seribu pejabat politik dan pejabat eselon I juga akan berganti. Ada yang akan segera diganti, ada pula yang masih menunggu hingga masa jabatannya selesai.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Maka sejatinya pemerintahan baru yang akan segera ditangani pertama kali adalah sektor, lembaga, atau elemen masyarakat yang dianggap penting terkait kehidupan ekonomi dan politik masyarakat. Wajar jika kemudian perbaikan infrastruktur, seperti jalan raya, rumah sakit, dan sekolah, demikian pula kemudahan berusaha dan peningkatan kapasitas industri menjadi fokus untuk segera ditangani.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Itulah contoh dari hal yang sering menjadi program 100 hari dari semua pemerintahan baru di semua tingkatan. Itu wajar saja mengingat semua pemerintah baru ingin dilihat berkinerja oleh masyarakat, setidak-tidaknya konstituennya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Permasalahannya, setelah pemerintah sibuk menyentuh berbagai sektor, berbagai lembaga, berbagai bidang, hingga berbagai elemen masyarakat, kapan residu sosial mulai ditangani?<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Residu sosial adalah istilah penulis yang ditujukan kepada beberapa elemen masyarakat yang berada pada situasi kurang mampu atau kurang produktif karena satu dan lain hal sehingga menjadi beban masyarakat. Konsep residu juga mengandung makna orang-orang yang karena suatu penyebab tidak bisa mengikuti dinamika masyarakat. Alih-alih jadi orang yang tetap berada dalam mainstream masyarakat, malah menjadi marjinal, menyimpang, terkucil, dan sebagainya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dengan definisi tersebut, mereka yang tengah jadi narapidana, penderita penyakit menahun atau kronis, orang lanjut usia, gelandangan, orang tanpa status, penyandang disabilitas, atau yang sedang mengalami masalah kewarganegaraan dapat disebut residu sosial tersebut. Jika Indonesia memiliki masalah seperti bencana alam atau konflik sosial, bertambah pula kategorinya: mencakup pengungsi dan yatim-piatu korban perang.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tidak enak memang membicarakan kalangan ini. Kalangan ini cenderung sensitif dan bisa emosional terhadap situasi yang dihadapinya. Namun, tidak semua anggota dari kalangan ini tidak mampu berkontribusi bagi masyarakat sebagaimana dibuktikan sekalangan penyandang disabilitas. Secara umum, dibutuhkan lebih dari sekadar niat baik untuk menyentuh dan mengembangkan kalangan ini.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Itulah persoalan yang juga dihadapi setiap pemerintah baru. Pertanyaan seperti kapan mulai memberi perhatian kepada kalangan ini, ada saatnya mengemuka. Jika memang dianggap sudah waktunya, mengingat kelas menengah sudah dipuaskan kebutuhannya dan kebijakan pro rakyat kecil sudah mulai menggeliat, pertanyaan lanjutan: seberapa besar perhatian itu?<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Persoalan seberapa besar perhatian itu menjadi penting di mata mereka yang diberi kewenangan menjalankan amanah masyarakat. Ini mengingat kelompok masyarakat yang produktif dan/atau mainstream di masyarakat akan gusar jika alokasi anggaran bagi narapidana lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan. Mereka juga akan gusar jika pajak yang mereka bayarkan diberikan dalam bentuk tunjangan buat penderita penyakit kronis yang lebih besar daripada dana untuk kesehatan masyarakat. Contoh lain, uang makan bagi para migran selundupan lebih besar ketimbang kebutuhan hidup minimum pekerja di daerah tersebut.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Katakanlah pemerintah mengupayakan program pemberdayaan, pertanyaan seberapa besar hal itu menjadi prioritas yang dianggap tinggi urgensinya, selalu menantang. Akan selalu ada yang keberatan jika perhatian pemerintah tersita untuk urusan tersebut. Akan selalu ada orang yang kritis sebagai berikut, <i>”Orang yang taat hukum enggak diurus, yang sudah jelas-jelas salah malah diurus.”</i><o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pemerintah yang baik tentu wajar jika merasa gerah dengan tudingan semacam itu. Terlepas bahwa semua orang memiliki hak asasi, adalah hak seseorang pula untuk mendapatkan perhatian dari negara. Pemerintah yang baik tentu tidak boleh membeda-bedakan warganya. Masalahnya, bagaimana mungkin?<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Saat pemerintah terancam kontraksi ekonomi, mulai kehilangan dukungan politik, menurun elektabilitas politik, atau mulai mendekati pemilu, diperkirakan kalangan residu ini pula yang segera kehilangan perhatian dari pemerintah. Pemotongan anggaran akan segera mereka alami demikian pula melorotnya perhatian banyak pejabat pemerintah terhadap mereka. Mengurusi residu sosial dengan demikian benar-benar dipersepsi sebagai beban.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Lebih menyedihkan lagi, saat musim kampanye, kemungkinan besar tak ada kontestan yang mau menjadikan isu penanganan residu sosial sebagai tema kampanye yang seksi. Pendekatan pemerintah terhadap residu sosial kemungkinan dianggap mengada-ada dan berlebihan. Bahkan, kontestan petahana yang, katakanlah, telah berbuat banyak bagi residu sosial, bisa juga ogah menjadikan mereka sebagai primadona kebijakannya. Apakah situasi yang sama juga akan dilakukan capres/cawapres terpilih kelak? ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                                            Mengurus Residu Sosial Adrianus Meliala  ;     Kriminolog FISIP UI; Komisioner Komisi ...

Baca selengkapnya »