Arjuna Web

Tampilkan postingan dengan label Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo. Tampilkan semua postingan

Home > Posts filed under Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo

Menakar Gugatan Prabowo-Hatta

On Selasa, 12 Agustus 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo, Refly Harun

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                             </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menakar   Gugatan Prabowo-Hatta<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Refly Harun  ;</span>     <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Pengamat Hukum Tata Negara   dan Pemilu</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 12 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="color: #660000;">Bandingkan dengan artikel RH dengan topik sama di KOMPAS 12 Agustus 2014</span></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="color: #660000; font-family: Times New Roman, serif;"><b><i><a href="http://budisansblog.blogspot.com/2014/08/doktrin-longgar-kecurangan.html">http://budisansblog.blogspot.com/2014/08/doktrin-longgar-kecurangan.html</a></i></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">DALAM beberapa kesempatan, saya   ditanya bagaimana peluang gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah   Konstitusi (MK)? Variasi jawaban saya biasanya, `Berat untuk dikabulkan' atau   bahkan `99% ditolak!'. Mereka yang pro-Prabowo-Hatta pasti tidak senang   mendengarnya. Sebagai pengamat, dengan jawaban seperti ini, dengan mudah saya   akan dikatakan berpihak kepada Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK). Itulah   risikonya pilpres yang diikuti hanya dua pasangan calon. Bila kita memberi   penilaian yang tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, akan dengan   mudah dicap berpihak kepada pasangan calon lainnya.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, saya punya alasan yang   sangat kuat untuk mengatakan hal demikian berdasarkan penyimakan terhadap   putusan MK selama ini. Dalam permohonan mereka, Prabowo-Hatta pada pokoknya   mempermasalahkan dua hal. Pertama, dari sisi penghitungan suara, mereka   mengklaim unggul atas Jokowi-JK dengan 50,26% (67.139.153 suara) atau naik   hampir 5 juta suara dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar   62.576.444, sedangkan Jokowi-JK hanya memperoleh 49,74% suara (66.435.124   suara) atau turun hampir 4 juta suara dari penetapan KPU sebesar 70.997.833. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, Prabowo-Hatta   mempersoalkan proses pemilu (electoral process) yang dinilai penuh dengan   kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Yang   dipersoalkan, antara lain, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang   berubah-ubah, masalah mereka yang memilih hanya menggunakan KTP atau   identitas kependudukan lainnya dalam DPT khusus tambahan (DPKTb), konsistensi   antara DPT dan surat suara terpakai, beberapa soal terkait dengan money poli   tics, dan masalah pemungutan suara di Papua.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dari dua pokok gugatan   tersebut, klaim menang itu bukan main-main. Bila bisa dibuktikan bahwa   penghitungan suara KPU keliru dan yang benar ialah versi Prabowo-Hatta, pokok   gugatan kedua tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Prabowo-Hatta pasti akan   dimenangkan MK. Masalahnya, klaim menang tersebut ternyata tidak didukung   elaborasi yang memadai, tidak ada paparan dalam permohonan yang menggambarkan   dari mana penambahan suara hampir 5 juta dari kubu Prabowo-Hatta?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ada pelanggaran?<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Demikian juga tidak   tergambarkan bahwa perolehan suara Jokowi-JK berkurang hampir 4 juta agar   hasil akhirnya Prabowo-Hatta yang menang karena perbedaan suara saat ini   sekitar 8,4 juta. Yang ada hanyalah elaborasi soal penggelembungan suara bagi   Jokowi-JK sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara kubu PrabowoHatta   sebesar 1,2 juta suara, yang kalau dijumlahkan semuanya hanya 2,7 juta suara.   Seandainya pun 2,7 juta suara tersebut diberikan kepada kubu Prabowo-Hatta, tetap   saja tidak memengaruhi hasil pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saya menduga klaim menang itu   sengaja `ditempelkan' dalam permohonan PrabowoHatta sekadar pintu masuk agar   permo honan dinyatakan signi fikan untuk diperiksa lebih lanjut. Klaim kedua   soal terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM itulah yang sesungguhnya lebih   diandalkan Prabowo-Hatta untuk mencari kemenangan di MK. Terbukti elaborasi   atas pelanggaran TSM tersebut menyita 90% lebih halaman permohonan yang   mencapai hampir 200 halaman.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sejak memutus sengketa hasil   pemilu kada Jawa Timur 2008, MK tidak lagi sekadar berhenti pada   hitung-hitungan menang dan kalah dalam menangani sengketa hasil pemilu,   termasuk pemilu kada dan pilpres, tetapi juga proses pemilu. Sepanjang suatu   proses pemilu dapat dibuktikan berlangsung secara curang, dan kecurangan   tersebut terjadi secara TSM, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang.   Bahkan, MK dapat mendiskualifikasi salah satu calon dan menentukan siapa   pemenangnya. Tidak mengherankan bila dalam petitum permohonan, kubu Prabowo-Hatta   meminta MK mendiskualifikasi Jokowo-JK dan memerintahkan pemungutan suara   ulang di seluruh TPS di Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Persoalannya, apakah telah   terjadi pelanggaran TSM dalam Pilpres 2014 sebagaimana didalilkan   Prabowo-Hatta? Hingga tulisan ini diturunkan, pembuktian masih terus   berlangsung di sidang-sidang MK. Namun, elaborasi soal TSM berikut perlu   direnungkan untuk sampai pada jawaban.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saya sering mengatakan bahwa   dalil telah terjadi kecurangan TSM tersebut justru ‘menghina’ Prabowo-Hatta   sendiri. Mengapa? Karena klaim itu mengandalkan asumsi bahwa kubu Jokowi-JK   menguasai sumber daya yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan   PrabowoHatta, baik dana maupun kekuasaan. Mereka yang mampu melakukan   kecurangan TSM haruslah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar ketimbang   kompetitornya sehingga mengakibatkan persaingan pilpres menjadi tidak   seimbang. Salah satu sumber daya tersebut misalnya penguasaan terhadap   birokrasi di daerah karena kepala-kepala daerah berasal dari kubu salah satu   pasangan calon.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalam konteks Pilpres 2014,   faktanya tidak demikian. Baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK memiliki sumber   daya yang bisa dikatakan relatif berimbang. Bahkan bila patokannya jumlah   partai pendukung dikaitkan dengan hasil Pileg 2014, Prabowo-Hatta jauh lebih   kuat karena didukung 7 dari 10 partai yang lolos di DPR dengan suara lebih   dari 60%. Jumlah kepala daerah dari partai pendukung Prabowo-Hatta juga bisa   dipastikan jauh lebih besar. Mengenai sumber dana, mesti belum jelas   angkanya, banyak yang yakin bahwa Prabowo-Hatta memiliki uang yang jauh lebih   banyak ketimbang Jokowi-JK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalam kondisi seperti itu,   apakah mungkin Jokowi-JK mampu melakukan kecurangan TSM? Kalau hanya   kecurangan saja, jawabannya pasti ya. Dalam era reformasi, kurang dan curang   dalam pemilu ialah penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya. Namun,   potensi yang sama dilakukan pula oleh PrabowoHatta, bahkan peluang melakukan   kecurangan bisa lebih besar dengan penguasaan sumber daya yang ada. Dalam   kondisi ketika kedua pasangan calon memiliki sumber daya yang berimbang dan   potensial sama-sama melakukan kecurangan, sulit dikatakan terjadi kecurangan   TSM.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pada Pilpres 2009, gugatan   kecurangan TSM juga pernah dilayangkan kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto ke   kubu SBY-Boediono. Gugatan itu ditolak MK. Nah, dalam kondisi petahana ikut   bertanding saja gugatan TSM ditolak, apatah lagi dalam kondisi saat ini? Bila   sidang di MK berjalan dengan kenormalannya, saya bisa pastikan bahwa 20   Oktober nanti presiden kita Jokowi-JK! </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Menakar Gugatan Prabowo-Hatta Refly Harun ; Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu MEDIA INDONE...

Baca selengkapnya »

Menimbang Gugatan Pilpres

On Minggu, 10 Agustus 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Hifdzil Alim, Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo

Menimbang Gugatan Pilpres Hifdzil Alim ; Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Ketua Bidang Nonlitigasi LPB...

Baca selengkapnya »

Di Balik Gugatan Pilpres

On Kamis, 07 Agustus 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo, Sunyoto Usman

Di Balik Gugatan Pilpres Sunyoto Usman ; Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) SUARA MERDEKA, 06 Agustus 2014 ...

Baca selengkapnya »

Membuktikan Kecurangan Pilpres

On Selasa, 05 Agustus 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Eddy OS Hiariej, Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Membuktikan   Kecurangan Pilpres<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Eddy OS Hiariej  </span><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">; </span></i><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"> </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background: white; color: dimgrey; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 7.5pt;"> </span></span><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 06 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                             </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">TIGA   hari pasca pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan dan mengesahkan   pasangan Joko Widodo-M Jusuf Kalla sebagai presiden-wakil presiden terpilih   2014-2019, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-M   Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kubu Prabowo-Hatta mengklaim   memiliki 2 juta lembar bukti dan 500 saksi terkait dugaan adanya kecurangan   pemilu presiden (pilpres) di sejumlah provinsi yang dilakukan secara   terstruktur, sistematis, dan masif. Pada hakikatnya pembuktian dalam hukum   acara MK tidak memiliki perbedaan prinsip dengan pembuktian dalam perkara   lainnya. Apakah itu perkara pidana, perkara perdata, ataupun perkara tata   usaha negara.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Empat hal fundamental</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ian Dennis dalam <i>The Law Evidence</i> (<i>third edition, Sweet and Maxwell, London,   2007,  halaman 5-6</i>) mengemukakan  ada empat hal yang   fundamental terkait pembuktian. Pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan   sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan   dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, suatu bukti   haruslah dapat diterima atau <i>admissible</i>.   Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya,   suatu bukti yang tidak relevan tidak akan dapat diterima. Kendatipun   demikian, dapat saja suatu bukti relevan, tetapi tidak dapat diterima.   Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, tetapi tidak   sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata   lain, primafacie dari bukti yang diterima adalah bukti yang   relevan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketiga, apa yang disebut   sebagai <i>exclusionary rules</i>.   Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah <i>exclusionary discretion</i>. Phyllis B Gerstenfeld memberikan   definisi <i>exclusionary rules</i> sebagai   prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara   melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang   diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam   rangka mencari kebenaran materiil, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh   hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Keempat, dalam konteks   pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat   dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan   pembuktian atau <i>weight of the   evidence</i> atau <i>bewijskracht</i>.   Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan,   kesesuaian antara bukti yang satu dan bukti yang lain, dan kemudian akan   menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam   mengambil putusan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bukti dan saksi</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><i><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></i></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><i><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">In casu a quo</span></i><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"> gugatan yang diajukan oleh kubu   Prabowo-Hatta apabila dihubungkan dengan hal-hal fundamental dalam hukum   pembuktian ada beberapa catatan penulis. Pertama, berdasarkan berkas   permohonan sengketa pemilu yang diunggah di situs resmi MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id,   sesaat setelah kubu Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan, terlihat jelas   ketidakcermatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta dalam menyusun permohonan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketidakcermatan   tersebut antara lain uraian permasalahan di Sumatera Selatan yang sama persis   dengan uraian di Sumatera Barat. Demikian pula uraian permasalahan di   Bengkulu yang sama persis dengan Kepulauan Bangka Belitung, bahkan   angka-angkanya pun tidak berubah. Selain itu, terdapat salah kutip seperti   dalam uraian permasalahan di Jawa Barat, tiba-tiba muncul perolehan hasil   penghitungan suara di daerah Maluku. Selanjutnya di Provinsi Riau, Nusa   Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,   Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo tidak   terdapat uraian permasalahan (<i>Kompas,   30 Juli 2014</i>).<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketidakcermatan yang   demikian sangat berkaitan erat dengan bukti yang relevan. Kendatipun hukum   acara MK menoleransi adanya mekanisme perbaikan permohonan, sewajarnya <i>fundamentum petendi</i> (dasar   gugatan) disusun berdasarkan bukti yang relevan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Adanya fundamentum   petendi yang di- <i>copy-paste</i> antara   satu provinsi dan provinsi lainnya serta permohonan tanpa uraian permasalahan   di beberapa provinsi telah memberikan indikasi yang kuat bahwa permohonan   tersebut tanpa bukti yang relevan dan cenderung pada unfair prejudice,   sesuatu yang tidak boleh ada dalam mencari kebenaran materiil. Asumsi ini   sengaja dibangun untuk mengonstruksikan bahwa kecurangan dalam pilpres   berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara bukti-bukti   yang ada di satu provinsi digeneralisasi terjadi pula di provinsi yang lain.   Tegasnya, permohonan tersebut lebih pada asumsi dan tidak berdasarkan bukti   yang relevan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, masih berkaitan   dengan yang pertama, jika suatu bukti tidak relevan, secara mutatis   mutandis bukti tersebut juga   tidak  admissible. Konsekuensi lebih lanjut bukti tersebut   haruslah dikesampingkan.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketiga, terkait 2 juta   lembar bukti dan 500 saksi yang akan dihadirkan. Pertanyaan lebih lanjut,   bagaimanakah 2 juta lembar bukti tersebut diperoleh? Apakah perolehannya   sudah sesuai dengan prosedur dalam hukum pembuktian? Bagaimana memvalidasi   sekian banyak bukti yang dimiliki? Hal-hal ini adalah pertanyaan mendasar   menyangkut <i>exclusionary rules</i>.   Demikian pula dengan 500 saksi yang disiapkan. Patut dipertanyakan perihal   kualitas pribadi saksi, sumber dan substansi kesaksian, sebab apa saksi   mengetahui dan bagaimana hubungan serta kesesuaian antara satu saksi dan   saksi lainnya. Sejumlah pertanyaan terkait <i>exclusionary rules</i> sangat penting untuk digali dalam rangka   mencegah rekayasa alat bukti, termasuk saksi palsu.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Keempat, jika terdapat   ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta dan bukti   yang dimiliki oleh KPU, termasuk Bawaslu, maka Majelis Hakim MK dihadapkan   pada <i>weight of the evidence</i>.   Secara cermat hakim harus mengevaluasi dan menganalisis setiap bukti yang   ada. Jika bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon memiliki kekuatan   pembuktian yang sama, dalam konteks yang demikian, hakim akan berpegang pada <i>postulat in dubio pro reo</i>.   Artinya, dalam keragu-raguan hakim harus memutuskan yang menguntungkan bagi   termohon atau tergugat.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pembukaan kotak suara</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kelima, sebagai   catatan terakhir dari penulis adalah perihal pembukaan kotak suara yang   dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Perlu dipahami bahwa in casu a quo, KPU   dan Bawaslu adalah termohon atau tergugat. Dalam hukum pembuktian modern   harus ada jaminan keseimbangan antara hak penggugat atau pemohon dan hak   tergugat atau termohon.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di satu sisi, pada   pihak penggugat atau pemohon berlaku asas actori incumbit probatio:   siapa yang mendaku sebagai haknya, dialah yang wajib membuktikan. Namun, di   sisi lain, tergugat atau termohon memiliki apa yang disebut sebagai <i>exculpatory evidence</i>. Artinya,   tergugat atau termohon memiliki hak yang seluas-luasnya untuk membuktikan   bahwa dia tidak bersalah atas suatu gugatan atau permohonan. Pembukaan kotak   suara yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, selama sesuai dengan prosedur,   termasuk dihadiri oleh para saksi dan aparat yang berwenang, adalah sesuatu   yang tidak melanggar hukum. Pembukaan kotak suara harus dibaca sebagai <i>exculpatory evidence</i> yang   dimiliki KPU untuk mempersiapkan bukti dalam menghadapi pembuktian yang akan   diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Membuktikan Kecurangan Pilpres Eddy OS Hiariej ; Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM KOMPAS, 06 Agustus 2014 ...

Baca selengkapnya »

Menegakkan Suara Rakyat melalui Mahkamah Konstitusi

Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo, Sulardi

Menegakkan Suara Rakyat melalui Mahkamah Konstitusi Sulardi ; Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah...

Baca selengkapnya »

Menerima Hasil Demokrasi

On Minggu, 03 Agustus 2014 Diposting oleh Arjuna Cellular Label: Fransisca Ayu Kumalasari, Pilpres 2014 - Gugatan Prabowo

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                      </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menerima   Hasil Demokrasi<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Fransisca Ayu Kumalasari  ;</span>     <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Magister Hukum UGM</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN JAKARTA, 31 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622">  <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Alih-alih menyiapkan pidato kekalahan sebagai simbol kedewasaan   berdemokrasi, Prabowo Subianto justru memilih mengundurkan diri dari proses   rekapitulasi suara dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Kosntitusi (MK).   Prabowo mempersoalkan perselisihan suara antara hitungan Komisi Pemilihan   Umum (KPU) dan data yang dikumpulkan tim pemenangannya. Dia menduga ada   penyimpangan secara terstruktur dan masif oleh penyelenggara pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Lalu, apa implikasi bagi hasil dan legitimasi pilpres? Mampukah   Prabowo bersama Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan memenangkan   gugatan? Sebagai apresiasi pada konstitusi dan legitimasi proses pemilu yang   bermartabat, langkah Prabowo perlu dihargai karena digaransi Undang-Undang   (UU) Pilpres.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hak konstitusional tersebut dijamin terutama dalam Pasal 201   Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres yang berbunyi,   “Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan   keberatan hanya oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lama 3 hari   setelah penetapan hasil oleh KPU.” Pertanyaanya, keberatan dalam pengertian   bagaimanakah yang bisa menjadi landasan gugatan kepada MK?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di Ayat (2) Pasal 201 dikatakan keberatan yang bisa diajukan   hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan   terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pilpres.   Itu berarti penggugat perlu memperjelas pada aspek-aspek dan lokus mana saja   terjadi kecurangan elektoral yang berdampak pada proses dan hasil perhitungan   suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Misalnya, perlu dirinci TPS-TPS yang diduga menjadi tempat   penggelembungan suara atau jenis kecurangan lain yang diduga. Dalam pidato   pengunduran dirinya (22/7), Prabowo menjelaskan begitu banyak hal yang   berkaitan dengan kecurangan, di antaranya ada pejabat yang mencoblos   “kolektif,” ketidaknetralan KPU, kecurangan terstruktur, sistematis, dan   masif di berbagai tempat. Bahkan, rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan   KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ia juga mencontohkan di Papua terdapat 14 kabupaten yang tidak   pernah mencoblos, tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang   direkomendasikan pemungutan suara ulang (PSU), tetapi tidak digubris KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sulit<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU, pasangan   Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Joko Widodo-Jusuf   Kalla (Jokowi-JK) 70.997.833 suara (53,14 persen). Dengan demikian, ada   selisih 8.421.389 suara. Itu berarti tim penasihat hukum Prabowo-Hatta harus   bisa membuktikan bahwa benar terjadi kecurangan yang membuat mereka   kehilangan lebih dari 4,21 juta suara. Sebaliknya, suara pasangan Jokowi-JK   menggelembung lebih dari 4,21 juta suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Jika dicermati, ini sesuatu yang sulit dilakukan kubu Prabowo   terlebih jika melihat konstelasi perhitungan suara yang terjadi   pasca-pemungutan suara 9 Juli lalu. Bahkan, menurut pengalaman Mantan Ketua   MK, Mahfud MD, sulit bagi MK untuk membuktikan suara kubu Prabowo-Hatta   hilang diambil Jokowi-JK sekitar 4 juta–5 juta suara, lalu membalikkan   keadaan untuk kemenangan Jokowi-JK. Mengingat sepanjang mengurus sengketa   suara, MK belum pernah menganulir suara sebesar itu baik dalam gugatan pilpres   maupun pilkada-pilkada.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Terkait pernyataan Prabowo, 5.000 lebih TPS DKI yang tidak   diadakan PSU, Bawaslu pun telah mengoreksi. Ketua Bawaslu, Muhammad,   mengatakan rekomendasi Bawaslu DKI yang diberikan terkait 5.841 TPS hanya   dilakukan pencermatan, bukan PSU. Menurutnya, rekomendasi PSU hanya dilakukan   di 13 TPS dan telah dilaksanakan. Untuk pencermatan 5.841 TPS sudah   ditindaklanjuti. Hanya, belum semua karena keterbatasan waktu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hal yang tak kalah penting soal dugaan kecurangan oleh Tim   Prabowo-Hatta yang terjadi dalam proses pemungutan suara tentu pada saatnya   akan dikonfrontir oleh kenyataan bahwa dalam proses rekapitulasi suara   berjenjang dimulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi   hingga pusat, saksi dari pasangan Prabowo-Hatta telah menandatangani   perhitungan suara tanpa keberatan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di tingkat pusat, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara   Pemilu (DKPP) juga telah menerima rekapitulasi perhitungan suara Pilpres   2014. Ini berarti, dugaan kecurangan pemilu yang dinilai masif, sistematis,   perlu dibuktikan dengan kerja ekstra. Sebab realitasnya indikasi kecurangan   hanya terjadi secara parsial. Lagi pula langsung diselesaikan di tiap   tingkatan perekapan suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Adapun sinyalemen Yunus Yosfiah, Ketua Tim Perjuangan Koalisi Merah   Putih untuk Keadilan sebagai pengganti Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Hatta,   soal peretas dari Tiongkok dan Korea Selatan yang menggelembungkan sekitar 4   juta suara dan 14 kabupaten/kota di Papua yang tak menggelar pemungutan   suara, tetapi suaranya dihitung, sehingga hal ini perlu dipertanggungjawabkan   KPU, sudah dibantah Markas Besar Polri (23/7).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Menurut Mabes, 37 hackers atau peretas itu hanya melakukan cyber   crime, bukan penggelembungan suara. Mereka hanya melakukan penipuan dan   pemerasan. Korbannya bukan orang Indonesia. Mereka hanya menipu dan memeras   orang Tiongkok di negeri sendiri.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tidak Solid<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Permohonan keberatan pasangan Prabowo-Hatta ke-MK pun bakal   tidak semulus yang dibayangkan, sebab terjadi semacam friksi internal dalam   penyampaian keberatan yang didului pidato penguduran diri Prabowo 22 Juli.   Selain karena tidak didampingi Hatta Radjasa, beberapa tokoh mitra koalisi   malah sudah lebih dulu menyatakan sikap menerima hasil rekapitulasi dan   penetapan KPU seperti anaknya Amien Rais, Hanafi Rais, termasuk Mahfud MD.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Padahal lazimnya, surat kuasa tim penasihat hukum Prabowo-Hatta   terkait keberatan pilpres yang dialamatkan ke MK juga harus tercantum tanda   tangan Prabowo dan Hatta. Jika dalam pengajuan permohonan ke MK hanya salah   satu saja yang menandatanganinya, apakah MK masih mau menerima? Yang jelas   kesatuan sikap seluruh tim pemohon sangat dibutuhkan sebagai bagian dari   konfirmasi legal dan moral terhadap fakta yang akan disengketakan di MK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa,   mengatakan sesungguhnya tidak menghilang saat proses rekapitulasi, melainkan   bersama keluarga sedang menemani putrinya yang melahirkan di Rumah Sakit   Pondok Indah. Akan tetapi, informasi lain juga beredar bahwa selepas proses   rekapitulasi dan penetapan pemenang pilpres oleh KPU, sempat terjadi   komunikasi antara Hatta dan Presiden SBY yang juga besannya.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">SBY menyarankan agar Hatta menerima apa pun hasil yang   ditetapkan KPU demi tetap menjaga dan memelihara suasana bangsa kondusif.   Jauh di atas semuanya, rasanya belum telat untuk kembali menyerukan kepada   elite-elite, tokoh bangsa, teristimewa kubu Prabowo-Hatta, untuk sejak   sekarang memupuk spirit kematangan dalam menerima hasil kerja demokrasi.   Perdamaian dan persaudaraan adalah harga termahal yang harus ditenun kembali   demi Indonesia yang bermartabat. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Menerima Hasil Demokrasi Fransisca Ayu Kumalasari ; Magister Hukum UGM KORAN JAKARTA, 3...

Baca selengkapnya »