Menerima Hasil Demokrasi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                      </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menerima Hasil Demokrasi<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Fransisca Ayu Kumalasari  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Magister Hukum UGM</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN JAKARTA, 31 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Alih-alih menyiapkan pidato kekalahan sebagai simbol kedewasaan berdemokrasi, Prabowo Subianto justru memilih mengundurkan diri dari proses rekapitulasi suara dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Kosntitusi (MK). Prabowo mempersoalkan perselisihan suara antara hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data yang dikumpulkan tim pemenangannya. Dia menduga ada penyimpangan secara terstruktur dan masif oleh penyelenggara pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Lalu, apa implikasi bagi hasil dan legitimasi pilpres? Mampukah Prabowo bersama Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan memenangkan gugatan? Sebagai apresiasi pada konstitusi dan legitimasi proses pemilu yang bermartabat, langkah Prabowo perlu dihargai karena digaransi Undang-Undang (UU) Pilpres.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hak konstitusional tersebut dijamin terutama dalam Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres yang berbunyi, “Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU.” Pertanyaanya, keberatan dalam pengertian bagaimanakah yang bisa menjadi landasan gugatan kepada MK?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di Ayat (2) Pasal 201 dikatakan keberatan yang bisa diajukan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pilpres. Itu berarti penggugat perlu memperjelas pada aspek-aspek dan lokus mana saja terjadi kecurangan elektoral yang berdampak pada proses dan hasil perhitungan suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Misalnya, perlu dirinci TPS-TPS yang diduga menjadi tempat penggelembungan suara atau jenis kecurangan lain yang diduga. Dalam pidato pengunduran dirinya (22/7), Prabowo menjelaskan begitu banyak hal yang berkaitan dengan kecurangan, di antaranya ada pejabat yang mencoblos “kolektif,” ketidaknetralan KPU, kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai tempat. Bahkan, rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ia juga mencontohkan di Papua terdapat 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos, tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan pemungutan suara ulang (PSU), tetapi tidak digubris KPU.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sulit<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU, pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) 70.997.833 suara (53,14 persen). Dengan demikian, ada selisih 8.421.389 suara. Itu berarti tim penasihat hukum Prabowo-Hatta harus bisa membuktikan bahwa benar terjadi kecurangan yang membuat mereka kehilangan lebih dari 4,21 juta suara. Sebaliknya, suara pasangan Jokowi-JK menggelembung lebih dari 4,21 juta suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Jika dicermati, ini sesuatu yang sulit dilakukan kubu Prabowo terlebih jika melihat konstelasi perhitungan suara yang terjadi pasca-pemungutan suara 9 Juli lalu. Bahkan, menurut pengalaman Mantan Ketua MK, Mahfud MD, sulit bagi MK untuk membuktikan suara kubu Prabowo-Hatta hilang diambil Jokowi-JK sekitar 4 juta–5 juta suara, lalu membalikkan keadaan untuk kemenangan Jokowi-JK. Mengingat sepanjang mengurus sengketa suara, MK belum pernah menganulir suara sebesar itu baik dalam gugatan pilpres maupun pilkada-pilkada.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Terkait pernyataan Prabowo, 5.000 lebih TPS DKI yang tidak diadakan PSU, Bawaslu pun telah mengoreksi. Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan rekomendasi Bawaslu DKI yang diberikan terkait 5.841 TPS hanya dilakukan pencermatan, bukan PSU. Menurutnya, rekomendasi PSU hanya dilakukan di 13 TPS dan telah dilaksanakan. Untuk pencermatan 5.841 TPS sudah ditindaklanjuti. Hanya, belum semua karena keterbatasan waktu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hal yang tak kalah penting soal dugaan kecurangan oleh Tim Prabowo-Hatta yang terjadi dalam proses pemungutan suara tentu pada saatnya akan dikonfrontir oleh kenyataan bahwa dalam proses rekapitulasi suara berjenjang dimulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi hingga pusat, saksi dari pasangan Prabowo-Hatta telah menandatangani perhitungan suara tanpa keberatan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di tingkat pusat, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menerima rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2014. Ini berarti, dugaan kecurangan pemilu yang dinilai masif, sistematis, perlu dibuktikan dengan kerja ekstra. Sebab realitasnya indikasi kecurangan hanya terjadi secara parsial. Lagi pula langsung diselesaikan di tiap tingkatan perekapan suara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Adapun sinyalemen Yunus Yosfiah, Ketua Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan sebagai pengganti Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Hatta, soal peretas dari Tiongkok dan Korea Selatan yang menggelembungkan sekitar 4 juta suara dan 14 kabupaten/kota di Papua yang tak menggelar pemungutan suara, tetapi suaranya dihitung, sehingga hal ini perlu dipertanggungjawabkan KPU, sudah dibantah Markas Besar Polri (23/7).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Menurut Mabes, 37 hackers atau peretas itu hanya melakukan cyber crime, bukan penggelembungan suara. Mereka hanya melakukan penipuan dan pemerasan. Korbannya bukan orang Indonesia. Mereka hanya menipu dan memeras orang Tiongkok di negeri sendiri.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tidak Solid<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Permohonan keberatan pasangan Prabowo-Hatta ke-MK pun bakal tidak semulus yang dibayangkan, sebab terjadi semacam friksi internal dalam penyampaian keberatan yang didului pidato penguduran diri Prabowo 22 Juli. Selain karena tidak didampingi Hatta Radjasa, beberapa tokoh mitra koalisi malah sudah lebih dulu menyatakan sikap menerima hasil rekapitulasi dan penetapan KPU seperti anaknya Amien Rais, Hanafi Rais, termasuk Mahfud MD.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Padahal lazimnya, surat kuasa tim penasihat hukum Prabowo-Hatta terkait keberatan pilpres yang dialamatkan ke MK juga harus tercantum tanda tangan Prabowo dan Hatta. Jika dalam pengajuan permohonan ke MK hanya salah satu saja yang menandatanganinya, apakah MK masih mau menerima? Yang jelas kesatuan sikap seluruh tim pemohon sangat dibutuhkan sebagai bagian dari konfirmasi legal dan moral terhadap fakta yang akan disengketakan di MK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa, mengatakan sesungguhnya tidak menghilang saat proses rekapitulasi, melainkan bersama keluarga sedang menemani putrinya yang melahirkan di Rumah Sakit Pondok Indah. Akan tetapi, informasi lain juga beredar bahwa selepas proses rekapitulasi dan penetapan pemenang pilpres oleh KPU, sempat terjadi komunikasi antara Hatta dan Presiden SBY yang juga besannya.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">SBY menyarankan agar Hatta menerima apa pun hasil yang ditetapkan KPU demi tetap menjaga dan memelihara suasana bangsa kondusif. Jauh di atas semuanya, rasanya belum telat untuk kembali menyerukan kepada elite-elite, tokoh bangsa, teristimewa kubu Prabowo-Hatta, untuk sejak sekarang memupuk spirit kematangan dalam menerima hasil kerja demokrasi. Perdamaian dan persaudaraan adalah harga termahal yang harus ditenun kembali demi Indonesia yang bermartabat. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

                                      Menerima Hasil Demokrasi Fransisca Ayu Kumalasari  ;    Magister Hukum UGM KORAN JAKARTA, 3...

Baca selengkapnya »

Mimpikan Negeri Ramah Anak

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                 </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Mimpikan Negeri Ramah Anak<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Fransisca Ayu Kumalasari  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Lulusan Magister Hukum UGM</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN JAKARTA, 26 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Hiruk-pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menyita perhatian seluruh rakyat. Dalam situasi seperti itu wajar bila 23 Juli yang merupakan Hari Anak Nasional (HAN) tanpa kegiatan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Wajar saja karena warga baru saja memperoleh buah pesta demokrasi. Maka tak berlebihan jika presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kalla, menjadi kado terindah dan bersejarah anak-anak Indonesia pada HAN kali ini. Anak adalah kekuatan potensial proses regenerasi kepemimpinan suatu negara.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Mereka bingkai masa depan yang akan mewarnai perjalanan negeri dalam melewati gelombang dan rawa hutan masalah. Maka warisan paling besar setiap kepemimpinan nasional adalah penghormatan terhadap hak-hak anak yang menjadi agenda utama kerja. Jika salah memberi warna bangsa bisa krisis kepemimpinan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pemilu 2014 baru saja sebenarnya ladang persemaian proses pembelajaran buat anak-anak. Mereka melihat langkah laku politik para elite-elite dalam kampanye, mewacanakan gagasan, strategi pemenangan. Mereka juga dapat menonton cara menyikapi hasil pemilu. Semua menjadi pelajaran visual anak-anak.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dengan liberalisasi media sedemikian “liar”, segala perilaku dan informasi di jejaring sosial dan televisi telah memasuki kognisi dan memori mereka. Sikap elite politik yang mengusung kebencian, primordialisme, narsisme, dan praktik-praktik korupsi terus-menerus telah ikut menurunkan suatu perilaku anomali (temperamental, vandalisme, apatisme, dan individualisme) dalam diri anak muda.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kejahatan anak saat ini tak dapat dilepaskan dari dari budaya politisi yang keropos dan tidak kunjung dewasa. Dari ke hari rakyat mudah menyaksikan bangsa ini memanen dampaknya. Di satu sisi, bangsa berjumpa pola kematangan prematur yang membuat anak bertingkah delinkuen sebagaimana layaknya orang dewasa.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Di sisi lain pun banyak anak mengalami keterbelakangan mental karena trauma psikologis dari pengalaman sekitar. Dua dampak ini cocok dengan data dan fakta persoalan anak sehari-hari. Pelaku kekerasan sesama anak seperti tawuran, pelecehan seksual, perkosaan, dan mencuri tambah marak. Ketiadaan solidaritas dan kepekaan anak terhadap masalah sekitar menambah keburukan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tali-temali kekerasan yang reproduktif kian menguat dalam kehidupan anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan pergaulan. Dari hari ke hari pula mereka kehilangan keteladanan yang menstimulasi pikiran dan perilaku positif yang mengancam masa depan. Sayang ini tak disadari orang tua, guru, dan pemerintah.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ancaman<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pada ruang lain, kehidupan anakanak juga semakin terancam lingkungan eksternal yang destruktif lewat berbagai aksi kekerasan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan pada tahun 2014 saja lebih dari 400 kasus kekerasan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Contoh kekerasan seksual di <i>Jakarta International School</i> dan pedofil di Sukabumi dengan korban 95 anak. Di kawasan Jabodetabek pada 2010, kekerasan terhadap anak mencapai 2.046 kasus, lalu naik menjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dalam tiga bulan pertama 2014, KPAI menerima 252 laporan kekerasan anak dengan dominasi kejahatan seksual. Kekerasan telah mengindikaskan negara tidak peduli investasi anak sebagai tulang punggung negara masa depan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pada 18 Desember tahun lalu ada orang tua tega membanting bocah umur 3 tahun hingga tewas hanya karena rewel terus. Pada 15 Desember, bocah 7 tahun di Riau disiksa dan dibuang ke kebun sawit. Pada 11 Desember seorang bocah 6 tahun di Magetan, Jawa Timur, disiram air keras ayahnya. Pada 2 Desember, bayi 1,5 tahun di Ciracas, Jakarta Timur, tewas dianiaya ayah.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Motif kekerasan terhadap anak secara garis besar terjadi karena penyimpangan otoritas orang tua yang cenderung melihat buah hati sebagai objek kompensasi atas masalah-masalah rumah tangga yang kian rumit dan tak tertangani. Belum lagi eksploitasi anak-anak di bawah umur untuk memenuhi kepentingan ekonomi keluarga maupun sindikat kejahatan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tahun 2009 dari Survei Pekerja Anak (SPA) menunjukkan sekitar 4,1 juta bocah berusia 5-17 harus bekerja dan sekitar 6,9 persen dari 58,8 juta anak usia 5-17 tereksploitasi untuk mencari uang. Dalam banyak kasus, tak sedikit anak perempuan haarus memalsukan umur menjadi pekerja seks komersial.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ini kian menguatkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menyebutkan dari 5.361 kasus kekerasan anak tahun 2010-2012, lebih dari 68 persen kekerasan seksual. Pelaku eksploitasi anak belum ditindak secara hukum secara berarti. Padahal Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 88) mengatur tindakan hukum pelaku eksploitasi ekonomi atau seksual anak.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Untuk penindakan Indonesia belum setegas negara luar. Baru-baru ini, misalnya, ada temuan <i>Samsung Electronics</i> terkait dugaan praktik pekerja anak di sebuah pabrik pemasok di Tiongkok, <i>Dongguan Shinyang Electronics</i>. Ini terkuak setelah kelompok aktivis berbasis di New York, China Labor Watch, menuduh ada eksploitasi anak di perusahaan tersebut.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Samsung pun menghentikan kerja sama bisnis “secara sementara” dengan pemasok tersebut sambil menunggu hasil akhir penyelidikan. Samsung juga berjanji bakal memperketat kontrak kerja, tidak hanya pada fasilitas produksi, tetapi juga untuk mencegah pengulangan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Baru<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Seiring dengan perkembangan informasi dan gaya hidup, pola eksploitasi anak tidak lagi dengan cara-cara konvensional seperti soal seks, ngemis, ngamen di jalanan, mempekerjakan, tetapi juga memasukkan dalam pusaran kapitalisasi media hiburan dengan kedok pengembangan kreativitas. Contoh, menjadikan anak sebagai bintang film, sinetron, atau iklan. Dalihnya penyaluran bakat.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Padahal langkah ini ini telah merusak proses tumbuh kembang anak secara normal. Anak didikte kecenderungan sosial ekonomi yang menjadikan sebagai nilai utama kehidupan. Prestasi tidak diukur nilai kematangan psikologis, etika, moralitas, tetapi sejumlah kapital yang dikumpulkan sejak kanak-kanak. Jangan heran jika kemudian bocah-bocah mencaplokkan nilai kebanggaan diri pada materi yang dikenakan.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Inilah benih awal budaya praktik korupsi. Memang tidak mudah mengurus, membesarkan, dan melindungi anak. Pemerintah harus komit melahirkan kebijakan pro-masa depan anak. Pemerintah harus menegakkan hukum guna melindungi anak dari ancaman eksternal berupa kekerasan dan eksploitasi ekonomis.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Hanya generasi yang berkualitas dan berkarakter siap memegang estafet kepemimpinan bangsa. Semoga Presiden baru benar-benar mau mengerti jiwa, perasaan, serta kebutuhan anak-anak agar negeri ini sungguh ramah pada mereka. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                                 Mimpikan Negeri Ramah Anak Fransisca Ayu Kumalasari  ;    Lulusan Magister Hukum UGM KORAN JAKAR...

Baca selengkapnya »