Menakar Gugatan Prabowo-Hatta

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                             </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menakar Gugatan Prabowo-Hatta<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Refly Harun  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 12 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="color: #660000;">Bandingkan dengan artikel RH dengan topik sama di KOMPAS 12 Agustus 2014</span></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="color: #660000; font-family: Times New Roman, serif;"><b><i><a href="http://budisansblog.blogspot.com/2014/08/doktrin-longgar-kecurangan.html">http://budisansblog.blogspot.com/2014/08/doktrin-longgar-kecurangan.html</a></i></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">DALAM beberapa kesempatan, saya ditanya bagaimana peluang gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK)? Variasi jawaban saya biasanya, `Berat untuk dikabulkan' atau bahkan `99% ditolak!'. Mereka yang pro-Prabowo-Hatta pasti tidak senang mendengarnya. Sebagai pengamat, dengan jawaban seperti ini, dengan mudah saya akan dikatakan berpihak kepada Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK). Itulah risikonya pilpres yang diikuti hanya dua pasangan calon. Bila kita memberi penilaian yang tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, akan dengan mudah dicap berpihak kepada pasangan calon lainnya.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, saya punya alasan yang sangat kuat untuk mengatakan hal demikian berdasarkan penyimakan terhadap putusan MK selama ini. Dalam permohonan mereka, Prabowo-Hatta pada pokoknya mempermasalahkan dua hal. Pertama, dari sisi penghitungan suara, mereka mengklaim unggul atas Jokowi-JK dengan 50,26% (67.139.153 suara) atau naik hampir 5 juta suara dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 62.576.444, sedangkan Jokowi-JK hanya memperoleh 49,74% suara (66.435.124 suara) atau turun hampir 4 juta suara dari penetapan KPU sebesar 70.997.833. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, Prabowo-Hatta mempersoalkan proses pemilu (electoral process) yang dinilai penuh dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Yang dipersoalkan, antara lain, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berubah-ubah, masalah mereka yang memilih hanya menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya dalam DPT khusus tambahan (DPKTb), konsistensi antara DPT dan surat suara terpakai, beberapa soal terkait dengan money poli tics, dan masalah pemungutan suara di Papua.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dari dua pokok gugatan tersebut, klaim menang itu bukan main-main. Bila bisa dibuktikan bahwa penghitungan suara KPU keliru dan yang benar ialah versi Prabowo-Hatta, pokok gugatan kedua tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Prabowo-Hatta pasti akan dimenangkan MK. Masalahnya, klaim menang tersebut ternyata tidak didukung elaborasi yang memadai, tidak ada paparan dalam permohonan yang menggambarkan dari mana penambahan suara hampir 5 juta dari kubu Prabowo-Hatta?<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ada pelanggaran?<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Demikian juga tidak tergambarkan bahwa perolehan suara Jokowi-JK berkurang hampir 4 juta agar hasil akhirnya Prabowo-Hatta yang menang karena perbedaan suara saat ini sekitar 8,4 juta. Yang ada hanyalah elaborasi soal penggelembungan suara bagi Jokowi-JK sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara kubu PrabowoHatta sebesar 1,2 juta suara, yang kalau dijumlahkan semuanya hanya 2,7 juta suara. Seandainya pun 2,7 juta suara tersebut diberikan kepada kubu Prabowo-Hatta, tetap saja tidak memengaruhi hasil pemilu.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saya menduga klaim menang itu sengaja `ditempelkan' dalam permohonan PrabowoHatta sekadar pintu masuk agar permo honan dinyatakan signi fikan untuk diperiksa lebih lanjut. Klaim kedua soal terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM itulah yang sesungguhnya lebih diandalkan Prabowo-Hatta untuk mencari kemenangan di MK. Terbukti elaborasi atas pelanggaran TSM tersebut menyita 90% lebih halaman permohonan yang mencapai hampir 200 halaman.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sejak memutus sengketa hasil pemilu kada Jawa Timur 2008, MK tidak lagi sekadar berhenti pada hitung-hitungan menang dan kalah dalam menangani sengketa hasil pemilu, termasuk pemilu kada dan pilpres, tetapi juga proses pemilu. Sepanjang suatu proses pemilu dapat dibuktikan berlangsung secara curang, dan kecurangan tersebut terjadi secara TSM, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang. Bahkan, MK dapat mendiskualifikasi salah satu calon dan menentukan siapa pemenangnya. Tidak mengherankan bila dalam petitum permohonan, kubu Prabowo-Hatta meminta MK mendiskualifikasi Jokowo-JK dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Persoalannya, apakah telah terjadi pelanggaran TSM dalam Pilpres 2014 sebagaimana didalilkan Prabowo-Hatta? Hingga tulisan ini diturunkan, pembuktian masih terus berlangsung di sidang-sidang MK. Namun, elaborasi soal TSM berikut perlu direnungkan untuk sampai pada jawaban.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saya sering mengatakan bahwa dalil telah terjadi kecurangan TSM tersebut justru ‘menghina’ Prabowo-Hatta sendiri. Mengapa? Karena klaim itu mengandalkan asumsi bahwa kubu Jokowi-JK menguasai sumber daya yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PrabowoHatta, baik dana maupun kekuasaan. Mereka yang mampu melakukan kecurangan TSM haruslah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar ketimbang kompetitornya sehingga mengakibatkan persaingan pilpres menjadi tidak seimbang. Salah satu sumber daya tersebut misalnya penguasaan terhadap birokrasi di daerah karena kepala-kepala daerah berasal dari kubu salah satu pasangan calon.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalam konteks Pilpres 2014, faktanya tidak demikian. Baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK memiliki sumber daya yang bisa dikatakan relatif berimbang. Bahkan bila patokannya jumlah partai pendukung dikaitkan dengan hasil Pileg 2014, Prabowo-Hatta jauh lebih kuat karena didukung 7 dari 10 partai yang lolos di DPR dengan suara lebih dari 60%. Jumlah kepala daerah dari partai pendukung Prabowo-Hatta juga bisa dipastikan jauh lebih besar. Mengenai sumber dana, mesti belum jelas angkanya, banyak yang yakin bahwa Prabowo-Hatta memiliki uang yang jauh lebih banyak ketimbang Jokowi-JK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalam kondisi seperti itu, apakah mungkin Jokowi-JK mampu melakukan kecurangan TSM? Kalau hanya kecurangan saja, jawabannya pasti ya. Dalam era reformasi, kurang dan curang dalam pemilu ialah penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya. Namun, potensi yang sama dilakukan pula oleh PrabowoHatta, bahkan peluang melakukan kecurangan bisa lebih besar dengan penguasaan sumber daya yang ada. Dalam kondisi ketika kedua pasangan calon memiliki sumber daya yang berimbang dan potensial sama-sama melakukan kecurangan, sulit dikatakan terjadi kecurangan TSM.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pada Pilpres 2009, gugatan kecurangan TSM juga pernah dilayangkan kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto ke kubu SBY-Boediono. Gugatan itu ditolak MK. Nah, dalam kondisi petahana ikut bertanding saja gugatan TSM ditolak, apatah lagi dalam kondisi saat ini? Bila sidang di MK berjalan dengan kenormalannya, saya bisa pastikan bahwa 20 Oktober nanti presiden kita Jokowi-JK! </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

                             Menakar Gugatan Prabowo-Hatta Refly Harun  ;    Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu MEDIA INDONE...

Baca selengkapnya »

Doktrin Longgar Kecurangan

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Doktrin Longgar Kecurangan<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Refly Harun  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 12 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">ANDAI permohonan Prabowo-Hata diletakkan dalam konteks Pemilu Presiden 2004, gonjang-ganjing akan gugatan itu tentu tak sedahsyat sekarang. Mahkamah Konstitusi tinggal membuktikan apakah klaim unggul suara dari Prabowo-Hatta didukung oleh data akurat dan asli.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalam gugatannya, Prabowo-Hatta mengklaim unggul atas Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan persentase 50,26 persen (67.139.153 suara) berbanding 49,74 persen (66.435.124 suara). Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan kemenangan Jokowi-JK dengan 70.997.833 berbanding 62.576.444 suara yang didapat Prabowo-Hatta. Artinya, ada penambahan suara hampir 5 juta bagi Prabowo-Hatta dan pengurangan hampir 4 juta bagi Jokowi-JK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Klaim menang itu tinggal dibuktikan dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bila terbukti, sudah pasti Prabowo-Hatta akan ditetapkan sebagai pemenang. Masalahnya, klaim unggul suara itu tidak didukung elaborasi meyakinkan. Bagian mahapenting itu hanya menghiasi tiga halaman dari 197 halaman gugatan Prabowo-Hatta.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tidak ada elaborasi yang menjelaskan dari mana penambahan angka hampir 5 juta suara Prabowo-Hatta dan pengurangan hampir 4 juta suara Jokowi-JK.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pintu masuk klaim lain<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Bisa jadi, kubu Prabowo-Hatta sendiri tidak yakin dengan klaim menang itu dan hanya dijadikan pintu masuk bagi klaim berikutnya, yaitu telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2014.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Andai permohonan ini diletakkan dalam konteks 10 tahun lalu, sudah pasti akan ditolak karena klaim tersebut tidak dapat dibuktikan. Bahkan, dalam kesempatan pertama, ketika membaca permohonan pun, arah putusan sudah dapat ditebak.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, sekarang Pilpres 2014, bukan Pilpres 2004. Sejak memutuskan Pilkada Jawa Timur 2008, MK telah menahbiskan dirinya tidak sekadar <i>”Mahkamah Kalkulator”</i> dalam menyidangkan sengketa hasil pemilu. MK telah mengklaim dirinya beraliran <i>”keadilan substantif”</i>. Kendati suatu permohonan tidak dapat membuktikan keunggulan suara, bila pemohon mampu membuktikan telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM, pemungutan suara bisa diulang.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dengan doktrin <i>”keadilan substantif”</i> ini, pemungutan suara beberapa pilkada terpaksa diulang. Selain Pilkada Jawa Timur 2008, pengulangan juga terjadi untuk beberapa pilkada lainnya, seperti Pilkada Merauke (2010), Tangerang Selatan (2011), Sumatera Selatan (2014), dan Maluku Utara (2014). Dalam beberapa pilkada yang disebutkan itu, MK menengarai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga pemungutan suara patut diulang, baik secara keseluruhan maupun di beberapa tempat.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Doktrin TSM tersebut seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memberi keleluasaan kepada hakim-hakim MK untuk benar-benar menggali rasa keadilan dalam menyidangkan sengketa hasil pemilu. Namun, di tangan hakim yang tidak bertanggung jawab, doktrin tersebut justru dapat menjadi alat negosiasi.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pesan BBM dari Akil Mochtar yang mengancam pemungutan suara ulang dalam konteks Pilkada Gunung Mas 2013 dapat menjelaskan celah negosiasi tersebut. Pola mengancam <i>”pemungutan suara ulang”</i> inilah yang kerap menjadi jurus Akil dalam melakukan pemerasan terhadap pihak-pihak yang menang dalam pilkada, termasuk dalam Pilkada Gunung Mas yang menjerat Hambit Bintih, petahana sekaligus pemenang Pilkada Gunung Mas 2013.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Secara harfiah, kecurangan yang bersifat terstruktur berarti dilakukan oleh struktur tertentu, misalnya struktur organisasi atau melibatkan birokrasi pemerintahan. Sistematis bermakna bahwa kecurangan dilakukan secara terencana, bukan kebetulan. Sementara itu, masif mengabarkan bahwa kecurangan terjadi dalam skala luas, tidak sporadis.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Ukuran TSM tak jelas<o:p></o:p></span></b></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Persoalannya, karena bersifat kualitatif, ukuran TSM tidak begitu jelas. Misalnya, soal masif, tidak jelas parameternya dalam skala seperti apa bisa dikatakan masif. Semua itu bergantung pada perspektif para hakim konstitusi. Dalam sebuah kesempatan <i>talkshow</i> di televisi dengan saya beberapa tahun lalu, mantan Ketua MK Mahfud MD bahkan menyatakan bahwa suatu kasus dapat dimenangkan dan dikalahkan bergantung pada kemauan sang hakim. Semua ada argumentasinya.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kembali pada gugatan Prabowo-Hatta, karena saat ini bukan Pilpres 2004, melainkan Pilpres 2014, meski klaim unggul suara sangat lemah, Prabowo-Hatta masih bisa berharap dengan doktrin longgar TSM. Subyektivitas hakim-hakim konstitusi dapat menentukan apakah pemungutan suara Pilpres 2014 harus diulang atau tidak.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sebagai orang yang mengamati sepak terjang MK dalam 10 tahun terakhir, bahkan pernah terlibat di dalamnya sebagai staf ahli dalam empat tahun pertama, saya berkesimpulan bahwa dalil kecurangan TSM dalam gugatan Prabowo-Hatta lemah.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Permohonan Prabowo-Hatta lebih banyak mempersoalkan hal-hal yang bersifat administrasi pemilu, seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT), soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), dan inkonsistensi DPT dengan surat suara terpakai/tidak terpakai. Kalaupun soal-soal seperti itu dinilai sebagai pelanggaran, kategorinya baru sampai pelanggaran administrasi. Tidak bisa dikatakan sebagai kecurangan, apalagi yang bersifat TSM.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Rumus kecurangan sangat sederhana, yaitu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan oleh sebuah tindakan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dalam soal DPT dan DPKTb? Tidak jelas karena kita tidak memiliki kemampuan memverifikasi pilihan pemilih sekalipun kotak suara dibuka.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Hingga titik ini, posisi Jokowi-JK pastinya aman. Namun, doktrin longgar TSM bisa membawa kabar buruk. Dengan subyektivitasnya, hakim bisa menyatakan, <i>”kendatipun soal DPT dan DPKTb tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kecurangan, melainkan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi karena hal tersebut terjadi merata di puluhan ribu TPS, demi tegaknya pemilu yang luber dan jurdil, Mahkamah Konstitusi berpandangan perlu dilakukan pemungutan suara ulang.”</i><o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Mudah-mudahan kalimat tersebut tidak pernah dituliskan para hakim konstitusi agar gonjang-ganjing pilpres ini segera berakhir. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Doktrin Longgar Kecurangan Refly Harun  ;    Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu KOMPAS, 12 Agustus 2014                     ...

Baca selengkapnya »