Menunggu Vonis Pilpres

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menunggu Vonis Pilpres<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  </span><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">; </span></i><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"> </span></span><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Guru Besar Hukum Konstitusi</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 09 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kalau kita mengikuti dakwaan jaksa dalam suatu peradilan pidana, kerap kali kita dibuat manggutmanggut, bersetuju dengan dakwaan jaksa, bahkan kadang memuji jaksa karena berhasil membuat dakwaan dalam sebuah konstruksi hukum yang logis. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kita sering spontan mengatakan dakwaan jaksa benar dan karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan rentang ancaman di dalam hukum pidana. Tapi ketika pada sidang berikutnya giliran terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan pembelaan, kita pun sering berubah pikiran. Kalau tadinya membenarkan dan memuji jaksa, kini berubah membenarkan terdakwa atau pengacaranya karena mereka berhasil membuat alibi yang, tampaknya, mematahkan dakwaandakwaan jaksa. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Jadi ketika jaksa mengajukan dakwaan, kita kerap langsung mengatakan, “Jaksa benar, terdakwa harus dihukum.” Tapi setelah terdakwa atau pengacaranya mengajukan pembelaan kita pun sering langsung berubah dan mengatakan, <i>“Jaksa keliru, terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.”</i> Jadi sikap kita atas suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan kerap kali berubah-ubah, tergantung apa yang baru kita dengar. Penentu dari semua itu adalah keyakinan hakim setelah melalui proses pembuktian. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Dalil hukum atas kekuatan bukti dan keyakinan hakimlah yang akan menentukan mana yang benar atau salah menurut hukum dari pertentangan antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya. Dan ketika hakim memutus berdasar bukti dan konstruksi hukum yang diyakininya, kita pun sering berkata, <i>“Oh, vonis hakim itu yang benar.”</i> Demikian juga sikap-sikap kita saat menanggapi kasus sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang sekarang ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Saat mendengar isi gugatan (tepatnya permohonan) yang disampaikan pasangan Prabowo-Hatta kita cenderung mengatakan, <i>“Prabowo-Hatta benar, harus dimenangkan karena ada kesalahan dan kecurangan.”</i> Tapi ketika pihak KPU memberi jawaban atau bantahan, apalagi setelah didukung oleh pihak terkait, pasangan Jokowi-JK dan Bawaslu, pikiran kita pun berubah, <i>“Ah, KPU sudah benar, Jokowi-JK harus tetap dimenangkan.”</i> Ketika pada hari Jumat sore kemarin pihak Prabowo-Hatta mengajukan saksi-saksi dari Jawa Timur, pikiran kita pun larut dan mulai mengatakan, <i>“Eh, benar-benar terjadi pelanggaran serius, ada kecurangan, KPU tidak prudent, harus ada pemungutan suara ulang atau Prabowo-Hatta harus dinyatakan menang.”</i> <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sangat mungkin, setelah pihak KPU dan pihak terkait besok Senin mengajukan saksisendiriyangmenunjukkan bukti sebaliknya, pikiran kita akan berubah lagi, “KPU sudah benar, permohonan Prabowo- Hatta harus ditolak dan Jokowi- JK harus tetap dinyatakan menang.” Pada akhirnya kecanggihan menyusun argumen dan menyodorkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakimlah yang akan menjadi penentu, siapa yang menang dan siapa kalah dalam sengketa pilpres di MK ini. Keyakinan hakim adalah kunci utama untuk menentukan bagaimana nasib keputusan KPU tanggal 22 Juli 2014 yang lalu tentang pemenang pilpres. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tapi keyakinan hakim itu tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari argumen dan bukti-bukti yang kuat selama proses persidangan. Berdasar ketentuan UU dan putusan-putusan MK terdahulu, ada setidak-tidaknya tiga kemungkinan vonis MK yang menurut jadwal akan diucapkan tanggal 21 Agustus 2014 ini. Pertama, MK mengabulkan permohonan dengan membatalkan keputusan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut MK serta menyatakan Prabowo-Hatta menjadi presiden/wapres terpilih. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Amar putusan yang seperti ini dimungkinkan apabila berdasar penghitungan atas lebih dari 200.000 form C-1 yang diajukan sebagai bukti ke MK memang ada kesalahan yang dilakukan KPU yang menyangkut sejumlah suara yang signifikan. Estimasinya, jika dirata-ratakan dari setiap form C-1 ada kesalahan 25 suara yang merugikan Prabowo-Hatta, jumlahnya sudah signifikan untuk mengubah kemenangan. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kedua, MK menolak permohonan pemohon dan menyatakan Jokowi-JK tetap sebagai presiden/wapres terpilih karena meskipun Prabowo-Hatta berhasil membuktikan kecurangan atau kesalahan, kesalahan atau kecurangan tersebut tidak signifikan (dalam angka) dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagai proses. Meski terbukti ada kesalahan penetapan jumlah suara yang merugikan Prabowo-Hatta, jika jumlah suara yang salah itu tidak mencapai lebih separuh dari kekalahan Prabowo-Hatta (sekitar 8,4 juta suara), MK pasti menolak permohonan untuk mengubah pemenang itu. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Begitu juga MK pasti akan menolak membatalkan keputusan KPU meski ditemukan pelanggaran dalam proses pemilu itu apabila pelanggaran itu bersifat sporadis atau hanya terjadi di daerah tertentu yang jumlah pemilihnya tidak sepadan dengan selisih suara yang telah ditetapkan KPU. Ketiga, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tertentu (bahkan juga di seluruh Indonesia) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap form C-1 ditemukan adanya pemberi suara gelap yang jumlahnya signifikan bisa mengubah kemenangan. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pemberi suara gelap itu misalnya pemilih yang menggantikan orang lain, memilih di lebih dari satu TPS, pemilih melebihi jumlah kartu suara DPT plus 2% cadangannya, mobilisasi pemilih tanpa form A-5. Pemungutan suara ulang juga bisa diperintahkan oleh MK jika terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di daerah-daerah yang mempunyai pemilih yang jumlahnya signifikan untuk mengubah kemenangan. Kita tunggu vonis MK. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Menunggu Vonis Pilpres Moh Mahfud MD   ;   Guru Besar Hukum Konstitusi KORAN SINDO, 09 Agustus 2014                                ...

Baca selengkapnya »

Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                   </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Pakar Hukum Tata Negara</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 01 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Capres Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %). <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo-Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenanganPrabowo-Hatta. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Saya tak akan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, <i>“Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”</i> Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian atas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Saat itu saya meminta data <i>real count</i> internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikansi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, <i>“Mahfud Kecewa pada PKS”, “Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”</i>. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi. Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK; Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik; Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak <i>prudent</i> dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinya menyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat. Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa yang dibicarakan dalam rapat. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot, mendukung capres nomor 2. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saat itu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sebab ada yang punya target, <i>“pokoknya Prabowo harus kalah”</i>. Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                   Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah Moh Mahfud MD  ;    Pakar Hukum Tata Negara KORAN SINDO, 01 Agustus 2014 ...

Baca selengkapnya »

Saya Memang Teman Luhut

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                      </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Saya Memang Teman Luhut<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  ;</span>   <i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Pakar Hukum Tata Negara</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 02 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="color: #c00000; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                               </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kita sadar, jagat politik kerap memang liar, kejam, dan buas. Muhammad Abduh pernah berdoa, <i>audzu billahi minas siyaasati was siyaasiyyien</i>, <i>“Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan politik dan politikus”</i>. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Oleh sebab itu saat melakukan pilihan politik, mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, saya sudah menghitung akan ada pujian dan cercaan serta serangan-serangan buas dan liar. Saat saya mengembalikan mandat sebagai Timkamnas Prabowo-Hatta, dan Prabowo menyatakan menarik diri dari proses rekapitulasi suara di KPU, muncul serangan-serangan liar. Saya sendiri mengembalikan mandat sebagai tanggung jawab moral karena ternyata gagal mengantar kemenangan Prabowo-Hatta secara mulus. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Saya tidak lagi bisa terus jadi ketua Timkamnas karena tugas sudah selesai dan ditutup dengan pengumuman pemenang oleh KPU. Saya pun tak masuk ke Tim Hukum yang akan berjuang ke MK karena ada perbedaan antara tugas Timkamnas dan Tim Hukum. Muncullah tuduhan keji. Katanya, saya diselundupkan oleh Luhut Panjaitan untuk melemahkan Prabowo-Hatta. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Alasannya, saya berteman dekat dengan Luhut, punya perusahaan bersama Luhut, bahkan ada foto saya dengan cucunya Luhut di YouTube . Saya perlu menegaskan bahwa Luhut B Panjaitan memang teman dekat saya. Saya berkenalan dengan Luhut B Panjaitan saat kami sama-sama menjadi menteri di Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Setelah Gus Dur jatuh, kami sering berkumpul di rumah Pak Luhut untuk berdiskusi sambil bercanda dengan Gus Dur. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Sering hadir dalam pertemuan-pertemuan itu, antara lain Moeslim Abdurrahman dan Yenny Wahid. Kami sering mendiskusikan masalah nasionalisme dan pluralisme untuk kejayaan masa depan Indonesia. Sebagai kesan mendalam atas diskusi-diskusi itu saya pernah menulis artikel khusus di Harian Seputar Indonesia dengan judul <i>“Kiai Luhut dan Romo Moeslim”.</i> <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Luhut yang Kristen saya panggil Kiai, Moeslim yang Islam saya sebut Romo (pastor) karena pemahaman dan penghayatannya tentang nasionalisme, pluralisme, dan toleransi. Ketika menjadi anggota DPR berdasar hasil Pemilu 2004, saya terus sibuk mengajar di berbagai kampus dan berkunjung ke berbagai daerah untuk berbagai ceramah. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Karena menurut Pak Luhut, gaji DPR tak cukup untuk seabrek kegiatan sosial dan pendidikan yang saya lakukan, maka dia menawarkan bantuan dana bulanan kepada saya untuk tiket-tiket pesawat. Saya pun menolak, karena menurut UU, anggota DPR tidak boleh menerima pemberian tanpa ikatan atau gratifikasi. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Karena Pak Luhut sangat ingin membantu maka pada tahun 2007 saya diminta bekerja sebagai komisaris di perusahaannya, yakni PT Bangun Bejana Baja (PT BBB). Anggota DPR memang tidak dilarang ikut dalam perusahaan. Dari perusahaan itu, saya mendapat gaji sekitar dua puluh juta rupiah setiap bulan, cukup untuk membeli tiket ke sana ke mari. Tetapi ketika pada tahun 2008 saya terpilih sebagai hakim MK, saya langsung mengundurkan diri dan berhenti bekerja di PT BBB. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pasalnya, hakim MK itu selain dilarang menerima gratifikasi, juga dilarang bekerja di perusahaan. Pak Luhut tetap berusaha membantu saya dengan alasan membantu tanpa kaitan dengan tugas saya sebagai hakim, karena dia tak pernah punya perkara di MK. Tapi saya tetap menolaknya. Melalui akta notaris, saya berhenti dari PT BBB itu pada April 2008. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Selama menjadi hakim MK, saya tetap sering ke rumah Luhut, tetapi tak pernah mau menerima bantuan dana. Saat saya akan mantu dan hanya mengambil tempat di gedung Diklat MK (Bekasi), Pak Luhut menawari agar resepsi dilakukan di sebuah hotel yang bagus sebab yang akan hadir para pejabat tinggi, termasuk presiden dan wapres. Tapi saya menolaknya. Jadi, isu saya punya perusahaan bersama Luhut itu adalah cerita tahun 2007 yang sudah bubar di tahun 2008. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Saya baru bersedia lagi mendapat bantuan dari Pak Luhut setelah berhenti dari MK. Juni tahun 2013, saya diberi dua ajudan (pensiunan) Kopassus oleh Pak Luhut. Katanya saya perlu ada yang menjaga. Saya juga pernah memberi testimoni melalui video tentang Ully, cucu Pak Luhut. Beliau itu sangat cerdas dan kreatif menginspirasi anak-anak sebayanya, sehingga saya memujinya sebagai tunas bangsa yang patut ditiru oleh anak-anak lain. Testimoni yang kemudian diunggah di YouTube ini dijadikan peluru juga untuk menyerang saya sebagai orang selundupan Luhut. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Padahal, testimoni itu dibuat jauh sebelum ada pencalonan presiden. Menurut saya, testimoni itu sangat baik untuk anak kecil yang sangat kreatif. Tak banyak yang tahu, setelah saya bergabung dengan Prabowo-Hatta, dua ajudan saya yang disediakan oleh Pak Luhut mendapat teror gelap agar tak lagi mendampingi saya. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kedua orang itu saya kembalikan baik-baik ke Pak Luhut sambil menitip agar keduanya diperlakukan dengan baik. Jadi, tak mungkinlah saya orang selundupan Luhut. Saya sendiri total bekerja di Timkamnas Prabowo-Hatta sebagai tanggung jawab pilihan politik. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 163.05pt;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Prabowo sendiri mengatakan, <i>“Saya tahu sendiri Pak Mahfud tidak gagal, sudah bekerja siang-malam untuk Timkamnas”</i>. Jadi, Pak Luhut itu memang teman saya. Prabowo juga teman saya. Keduanya adalah sahabat-sahabat saya dengan segala pengalaman pahit getir yang kami lalui. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                                      Saya Memang Teman Luhut Moh Mahfud MD  ;    Pakar Hukum Tata Negara KORAN SINDO, 02 Agustus...

Baca selengkapnya »

Pemilu Curang, DPR Korup

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Pemilu Curang, DPR Korup  <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  ;</span>   <em><span style="font-size: 13pt;">Guru Besar Hukum Konstitusi</span></em><i><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 19 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bersama mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, saya pernah mengusulkan penarikan sumbangan wajib kepada partai dari para anggota DPR dan DPRD agar partai mempunyai dana operasional. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Waktu itu bulan Februari tahun 2002, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) pasca pelengseran Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Di PKB Gus Dur adalah ketua Dewan Syura, Alwi Shihab adalah ketua umum Dewan Tanfidz DPP, sedangkan saya adalah wakil ketua umum. Waktu itu PKB mengalami krisis dana. Jangankan untuk kegiatan konsolidasi, untuk pegawai administrasi saja kesulitan membayarnya. Saat itu PKB mengalami pukulan politik besar karena Gus Dur sudah bukan presiden. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Donatur mulai menjauh karena menghindari risiko politik kalau membantu PKB. Aktivitas pengurus partai yang harus mengonsolidasi kembali organ-organnya ke daerah-daerah dibiayai dari kocek masing-masing pengurus. Dalam keadaan seperti itulah saya dan Alwi Shihab mengusulkan kepada Gus Dur agar gaji semua anggota DPR dan DPRD yang dari PKB di seluruh Indonesia dipotong sebesar 25% untuk keperluan partai. Kami berpendapat, tidak ada salahnya membuat kebijakan seperti itu sebab mereka menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat karena PKB. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tetapi, pada waktu itu Gus Dur menolak usul itu. Kata Gus Dur, partai tak boleh membebani anggota-anggota DPR dan DPRD dengan memotong gaji yang mereka peroleh dari negara. Sebaliknya, partai harus mencarikan uang agar penghasilan mereka bisa cukup dan tak perlu mencari-cari penghasilan lagi di luar penghasilan yang sah. <i>”Kita harus carikan tambahan uang penghasilan yang sah bagi para anggota DPR dan DPRD kita agar mereka bisa bekerja dengan baik, tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk mencari uang secara tidak sah,”</i> ungkap Gus Dur. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dari sudut praksis politik apa yang disampaikan oleh Gus Dur saat itu terasa naif. Masak, partai mencarikan uang untuk anggota-anggota DPR dan DPRD dengan alasan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Mestinya wajarlah kalau mereka justru menyerahkan sebagian penghasilannya kepada parpol untuk menghidupi parpol yang mengantarkan mereka menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat. Tetapi, jika direnungi makna terdalamnya, apa yang dikatakan Gus Dur itu sangatlah tepat. Anggota-anggota DPR dan DPRD harus bisa bekerja dengan baik, dengan penghasilan yang cukup, agar dapat melaksanakan tugasnya memperjuangkan aspirasi rakyat. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kalau anggota DPR dan DPRD masih dibebani berbagai pungutan dari penghasilannya yang sebenarnya pas-pasan, dapat dipastikan mereka tidak akan dapat bekerja dengan baik. Itulah sebabnya Gus Dur bukan saja tak setuju ada pemotongan gaji anggota DPR dan DPRD untuk operasional partai, melainkan juga menggagas pencarian dana halal untuk diberikan sebagai tambahan bagi anggota-anggota DPR dan DPRD agar bisa bekerja dengan baik. Gus Dur khawatir, kalau anggota DPR dan DPRD masih dibebani menyumbang dana untuk partai, akan terjadi berbagai korupsi dan upaya penggalian dana secara tidak sah untuk dan atas nama partai.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Melihat kinerja DPR, DPRD, dan para anggotanya dalam beberapa tahun terakhir ini, saya menjadi teringat akan pendapat Gus Dur itu. Apa yang dikhawatirkan Gus Dur bahwa anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat akan terjerumus ke dalam korupsi kalau dibebani menyumbang apalagi mengumpulkan dana kini terjadi. DPR dan DPRD kita dilanda penyakit korupsi dan kolusi. Bacalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, hampir semua diduga kuat terkait keperluan operasional partai yang berhimpit dengan pribadi pengurus partai. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Permisivitas partai kepada para anggotanya di DPR dan DPRD untuk mencari dana yang bisa dimanfaatkan untuk partai telah mengesankan bahwa menjadi anggota DPR itu boleh (bahkan harus) korupsi guna menghidupi parpol. Ketika saya menjadi anggota DPR pada 2004-2008, para kolega saya di DPR mengaku ditugasi mencari dana oleh partainya melalui mitranya di lembaga eksekutif. Mencari dana untuk keperluan partai itu kemudian bertemu dengan upaya menumpuk kekayaan pribadi melalui berbagai korupsi dan kolusi dengan berbagai bungkusnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menjadi anggota DPR dan DPRD kemudian dianggap sebagai peluang untuk menumpuk kekayaan sehingga menjadi anggota DPR dan DPRD harus diperjuangkan apa pun biayanya. Pemilu seperti yang kita lihat dengan benderang pada 2014 berjalan dengan penuh kecurangan. Jual beli suara antara caleg, saksi, dan petugas dari KPU terjadi. Seorang caleg membantai caleg lain dengan menutup kemenangannya melalui uang. Caranya antara lain menjual perolehan suara caleg yang nyata-nyata akan kalah kepada yang bisa menang asal membeli sedikit suara, membeli kartu suara yang tak terpakai karena pemilik aslinya tidak hadir atau karena memang sengaja menjualnya. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dari pemilu yang seperti itulah kemudian lahir DPR dan DPRD korup yang mengumpulkan uang secara menggila baik untuk mengembalikan modal yang dibelanjakan saat-saat pemilu maupun untuk melaksanakan tugas untuk mencari dana operasional partai. Inilah salah satu hal penting yang harus kita tata ke depan.<i> </i></span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Pemilu Curang, DPR Korup   Moh Mahfud MD  ;    Guru Besar Hukum Konstitusi KORAN SINDO, 19 April 2014                             ...

Baca selengkapnya »

Tukang Survei

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Tukang Survei <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Guru Besar Hukum Konstitusi<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 12 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kekeliruan, bahkan kesalahan, berbagai hasil survei politik kembali terjadi secara mengejutkan ketika pada 9 April 2014, sekitar jam 17.00 WIB, hasil <i>quick count</i> (hitung cepat) pemungutan suara untuk pemilu legislatif (pileg) diumumkan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ternyata, kembali terjadi perbedaan yang tajam antara hasil-hasil survei sebelumnya dengan hasil hitung cepat seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Pada Pilgub DKI Jakarta, sampai hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, hampir semua hasil survei menyebut Foke-Nara sebagai pemenang signifikan. Tetapi, hasil pilgub membuktikan kesalahan berbagai survei karena yang menang ternyata Jokowi-Ahok, pasangan calon yang sebelumnya diremehkan berbagai survei. Pada Pileg 2014 kesalahan-kesalahan hasil survei tampak mencolok juga. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Partai-partai berbasis massa Islam yang semula diduga akan terkubur karena merosotnya kepercayaan masyarakat ternyata meningkat secara mengejutkan dengan kumulasi perolehan sampai sekitar 31%. Partai Golkar yang semula diunggulkan dengan kisaran suara 19% ternyata hanya meraih 15%. Perolehan PDIP terpaut signifikan dari hasil survei maupun targetnya. Kejutan perlawanan hasil hitung cepat terhadap hasil-hasil survei sebelumnya tampak jelas pula pada beberapa partai. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Partai NasDem yang oleh banyak survei dilihat secara pesimistis karena untuk mendapat 3,5% saja dianggap susah ternyata mendapat hampir 7%, menyamai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan yang juga mengalami kenaikan sedikit. PKS yang karena terpaan isu korupsi hanya akan bertahan pas-pasan di dekat <i>parliamentary threshold</i>, ternyata mampu bertahan di posisinya pada kisaran 7%. PKB pun meroket secara mengejutkan dari perolehan Pileg 2009 sebesar 4,8% menjadi sekitar 9,1%. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Padahal sebelum pileg banyak survei yang selalu meletakkan PKB pada perolehan sekitar 4%, bahkan ada yang tega meletakkan di bawah <i>parliamentary threshold</i> 3,5%. Ada juga yang memang mendekati hasil survei yakni fakta bahwa PBB dan PKPI benar-benar tidak masuk ke <i>parliamentary threshold</i>. Begitu pula, meski angkanya kurang akurat, hasil survei menyatakan bahwa Partai Demokrat akan terjun bebas sesuai hasil pileg karena terjun dari 20% ke kisaran 9%. Hasil-hasil survei politik belakangan ini memang banyak yang meleset sehingga tak lagi bisa dijadikan pegangan sebagai produk kerja ilmiah yang logis dan <i>predictable</i>. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hasil survei dan hasil pemilihan yang sesungguhnya kerapkali berbeda secara mengejutkan. <span style="color: #002060;">Kalau metodologinya benar, mestinya hasil-hasil survei lebih banyak benarnya daripada salahnya, bahkan tingkat kesalahannya sudah bisa diukur sebelumnya oleh metode dan hasil survei itu sendiri yang dibatasi dengan margin tertentu. Ketika itu ditanyakan kepada pembuat survei, jawaban yang sama selalu dikemukakan bahwa hasil survei hanya memotret pada saat dilakukan survei dan bisa berubah pada saat-saat akhir.</span> <i>Ya, juga sih</i>. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Survei memang potret saat dilakukan wawancara. Tetapi, tentu itu bukan jawaban yang tepat. Kalau jawabannya hanya begitu, ya tak perlu survei-surveian segala. Mestinya ada metode agar perbedaan itu tak terjadi dengan sangat mencolok. Mungkin benar yang dikatakan Dradjad Wibowo, banyak intelektual dan lembaga survei yang belakangan ini melacurkan diri, tidak melakukan survei dengan cara-cara profesional-ilmiah sehingga survei lebih banyak melesetnya atau malah dipelesetkan asal mendapat uang. Sekarang ini banyak lembaga survei yang mengerjakan survei sudah didahului dengan tendensi politis tertentu. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bahkan ada penyurvei yang membawa lembaganya untuk menjadi tim sukses atau konsultan salah satu kontestan dalam sebuah kontestasi politik. Berusaha seobjektif apa pun, kalau sudah menjadi tim sukses atau konsultan suatu kontestan, akan menyebabkan hasil survei tak lagi akurat karena akan diarahkan membentuk dan menggiring opini untuk menguntungkan kliennya. Waktu saya masih ketua MK, ada pimpinan lembaga survei yang mengurus perkara kliennya yang diperkarakan di MK. Luar biasa. Dalam kenyataan kita sering dikagetkan oleh munculnya satu lembaga survei secara tiba-tiba yang kiprahnya belum pernah terdengar. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tiba-tiba lembaga ini memasukkan nama orang yang tadinya ada di luar pusaran tokoh-tokoh populer menjadi bagian dari tiga atau lima besar. Kemasan metodologinya okey juga, tetapi substansinya tak masuk akal. Kemasan yang dipergunakan misalnya menyebut melibatkan 1500 orang di 33 provinsi yang diwawancarai secara langsung dengan toleransi kesalahan 2% dan berbagai tetek bengek kemasan lainnya. Dari kemasan yang seakanakan ilmiah itu dimunculkanlah orang yang sebenarnya tidak masuk dalam survei atau tidak pernah disurvei. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Itulah sebabnya banyak hasil survei yang tak sesuai hasil pemilihan yang sesungguhnya. Membaca fakta maraknya penyurvei yang instan dan tak jelas belakangan ini saya teringat pernyataan Gus Dur pada awal 1990-an bahwa di Indonesia banyak sekali ilmuwan tukang yakni ilmuwan yang menggunakan kepandaiannya untuk menukangi temuan ilmiah sesuai pesanan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sekarang pun banyak penyurvei dan lembaga survei yang tidak bekerja pada prinsip objektivitas-ilmiah, tapi bekerja sesuai pesanan. Mereka menukangi rencana dan hasil survei agar sesuai keinginannya sendiri atau pesanan klien sehingga lebih tepat disebut sebagai tukang survei atau ahli menukangi survei. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Tukang Survei Moh Mahfud MD  ;    Guru Besar Hukum Konstitusi KORAN SINDO, 12 April 2014                                        ...

Baca selengkapnya »

Pelanggaran HAM yang Dibolehkan

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Pelanggaran HAM yang Dibolehkan<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Moh Mahfud MD  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Guru Besar Hukum Konstitusi<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 05 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sabtu pagi (29/3) pekan lalu seorang kawan di Surabaya mengirim pesan pendek (SMS) kepada saya. <i>”Saya tak setuju tulisan Anda di KORAN SINDO hari ini. Saya tak setuju koruptor dihukum mati. Hukuman mati itu melanggar HAM dan merampas hak Tuhan,”</i> demikian bunyi SMS tersebut. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sabtu itu saya memang menulis kolom di koran ini, <i>”Hukum Mati Koruptor”</i>. Isinya, antara lain, mengusulkan hukuman mati bagi koruptor seperti di China. Sejak akhir 1990-an China menjatuhkan hukuman mati terhadap ribuan koruptor. Di Indonesia hukuman bagi koruptor terlalu ringan. Banyak koruptor di Indonesia tampak tidak menyesal, melambaikan tangan sambil tersenyum riang saat dikerubuti wartawan di Gedung KPK atau di Pengadilan Tipikor, sementara koruptor-koruptor baru bermunculan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">”Korupsi di negara kita sudah berkembang seperti peternakan koruptor, mengerikan,”</span></i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Makanya banyak yang mengusulkan, termasuk saya, agar koruptor di Indonesia bisa dijatuhi hukuman mati disertai pemberat-pemberat lain seperti pemiskinan dan penghilangan hak-hak keperdataan tertentu. UU Tindak Pemberantasan Korupsi perlu direvisi agar bisa menegaskan bahwa tindak pidana korupsi diancam hukuman mati, tanpa ada syarat <i>”jika korupsi itu dilakukan saat negara dalam keadaan krisis.”</i><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pokoknya <span style="color: #002060;">ancaman </span><span style="color: #0070c0;">hukuman maksimal</span><span style="color: #002060;"> bagi korupsi itu </span><span style="color: #0070c0;">hukuman mati</span><span style="color: #002060;">.</span> Koruptor itu telah melanggar hak hidup layak, hak ekonomi, dan hak-hak asasi lain bagi rakyat yang, menurut konstitusi dan hukum, jelas-jelas harus dilindungi oleh negara. Tetapi ada saja yang mengatakan hukuman mati itu melanggar HAM dan merampas hak Tuhan untuk mencabut nyawa manusia. Padahal, sebenarnya <span style="color: #002060;">setiap hukuman kepada pelaku kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, tetapi merupakan pelanggaran HAM yang dibolehkan oleh konstitusi dan hukum.</span> <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menahan atau memenjarakan orang pun pelanggaran HAM</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> karena menurut konstitusi setiap orang punya kebebasan atau hak untuk tidak dikurung. Tetapi penahanan atau pemenjaraan itu dibolehkan oleh konstitusi dan hukum, asalkan ditetapkan sebagai hukuman yang diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia itu bisa dikurangi atau dibatasi dengan ketentuan undang-undang. Mengurung orang di penjara sebenarnya melanggar HAM dan merampas hak Tuhan juga, tetapi hal itu dibolehkan kalau dilakukan sebagai hukuman karena kejahatan yang diatur di dalam undang-undang. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menghukum mati juga melanggar HAM dan merampas hak Tuhan, tetapi hal itu dibolehkan kalau dilakukan sebagai hukuman atas tindak pidana asal diatur di dalam undang-undang. Jadi menurut konstitusi ada pelanggaran HAM yang boleh dilakukan yaitu, antara lain, menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik berupa hukuman penjara, pencabutan hak-hak sipil dan politik tertentu, maupun hukuman mati. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dengan demikian, hukuman mati samasaja denganhukuman penjara atau hukuman pidana lain, tidak melanggar konstitusi dan tidak merampas hak Tuhan. Atau sama-sama mengesampingkan HAM yang diizinkan oleh konstitusi maupun oleh Tuhan sendiri asal ada alasan-alasan konstitusional dan hukum yang diatur di dalam undang-undang. Ada juga yang mengatakan bahwa penjatuhan hukuman mati itu tidak mampu membuat jera atau menghilangkan korupsi, sebab terbukti, di negara-negara yang menghukum mati koruptor pun masih banyak korupsinya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pernyataan ini bisa dibantah sebagai pernyataan yang terlalu spekulatif dan tidak logis karena, minimal, dua argumen. Pertama, jera atau tidak jera itu hanya bisa dilihat dari orang yang sudah dihukum. Dalam konteks ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak membuat orang jera, sebab kalau orang sudah mati karena dihukum mati tidak bisa diketahui apakah orang itu jera atau tidak jera. Bagaimana caranya kita tahu orang yang sudah mati itu jera atau tidak jera? <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bukankah tak ada tempat dan waktu bagi mereka untuk menunjukkan jera atau tidak jera? Sebaliknya, secara psikologis, dapat dipastikan bahwa ancaman hukuman mati bisa membuat orang yang masih hidup lebih takut untuk melakukan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman mati itu. Kedua, tidak benar juga kalau dikatakan bahwa hukuman mati itu tak mengurangi korupsi karena di negara-negara yang menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor masih banyak juga korupsinya. Pernyataan ini pun tak bisa dipertanggung-jawabkan karena alat ukurnya tidak jelas. Pernyataan itu bisa saja dibalik dengan pernyataan, <i>”Sudah diancam dengan hukuman mati saja masih banyak korupsi, tentu korupsi akan menjadi lebih banyak lagi seandainya tidak ada hukuman mati.”</i>  Tentu kedua pernyataan ini sama spekulatifnya, tak ada ukuran ilmiahnya. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Haruslah diingat bahwa adanya ancaman hukuman mati itu tak mengharuskan hakim menghukum mati setiap koruptor. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan rasa keadilan, tergantung pada besarnya korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Kalau korupsinya sangat besar dan/atau pelakunya pejabat penting maka hukuman mati bisa dijatuhkan.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Pelanggaran HAM yang Dibolehkan Moh Mahfud MD  ;    Guru Besar Hukum Konstitusi KORAN SINDO, 05 April 2014                      ...

Baca selengkapnya »