Mengawal Demokrasi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Mengawal Demokrasi<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Janedjri M Gaffar  </span><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">; </span></i><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"> </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background: white; color: dimgrey; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 7.5pt;"> </span></span><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Universitas Diponegoro, Semarang</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 06 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Rabu, 6 Agustus 2014 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai melaksanakan salah satu kewenangan konstitusionalnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK ini sangat penting bagi kematangan demokrasi dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pilpres merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Jika ditarik lebih jauh, kewenangan ini bersumber dari dua prinsip dasar negara demokrasi berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis. Salah satu ciri negara demokrasi berdasarkan hukum adalah supremasi konstitusi. Konstitusi menjadi hukum tertinggi karena merupakan bentuk perjanjian sosial yang dibuat seluruh rakyat. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Konsekuensinya, seluruh materi muatan konstitusi menjadi hukum tertinggi yang harus dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu mekanisme demokrasi yang menjadi materi muatan konstitusi adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang harus dijalankan secara luber dan jurdil sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk menjamin pelaksanaan konstitusi, secara teoritis diperlukan ada peradilan konstitusi, yang dalam konteks Indonesia dibentuk sebuah lembaga negara yaitu MK. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Karena itu, fungsi MK adalah mengawal konstitusi yaitu menjamin agar ketentuan konstitusi dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini MK juga sekaligus berfungsi mengawal demokrasi yang salah satu wujudnya adalah pemilu presiden dan wakil presiden agar berjalan dan dilaksanakan sesuai garis konstitusi. Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pilpres juga manifestasi prinsip negara hukum yang demokratis. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Di sinilah kita dapat melihat bagaimana agenda politik dan hukum harus ditempatkan dalam hubungan dan kerangka yang tepat demi tercapai tujuan demokrasi untuk mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara sekaligus membentuk pemerintahan yang menjalankan roda kehidupan bernegara. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">*** Pilpres adalah aktivitas politik yang diikuti kekuatan-kekuatan politik dan diselenggarakan oleh institusi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu KPU. Ini institusi negara. KPU memiliki beberapa kewewenangan, termasuk membuat keputusan hasil pemilu. Namun, karena berada dalam wilayah politik, boleh jadidansangatmungkin ada keberatan dari peserta pemilu terhadap keputusan KPU. MK adalah institusi hukum, sebuah lembaga peradilan. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Pemberian kewenangan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan peserta pemilu terhadap keputusan KPU adalah wujud pengakuan terhadap supremasi hukum sebagai ciri negara modern yang beradab. Di sinilah dapat dilihat bahwa pemilusebagaiaktivitas demokrasi harus dijalankan sesuai aturan main yang ditentukan di dalam hukum serta harus berakhir ketika telah ada putusan hukum. Koridor hukum atas demokrasi sangat diperlukan untuk menjamin esensi demokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat serta mencegah distorsi sebagai cacat bawaan demokrasi yaitu permainan kekuatan dan kekuasaan. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Untuk mengawal demokrasi dalam perselisihan hasil Pilpres 2014, MK harus berupaya menjaga dan menjunjung tinggi satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu independensi dan imparsialitas. Independensi lebih bersifat eksternal. Artinya, tidak ada cabang kekuasaan lain ataupun kekuatan lain yang boleh mengintervensi MK. Karena itu, untuk menjaga independensi, diperlukan peran dan dukungan semua pihak dengan cara tidak mencoba mengintervensi MK. Imparsialitas bersifat internal yaitu ketidakberpihakan hakim MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Jaminan independensi dan imparsialitas tentu dimulai dari sembilan hakim konstitusi sebagai pelaksana kewenangan MK. Mekanisme perekrutan yang melibatkan tiga lembaga negara dan kriteria negarawan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan bagian dari jaminan independensi dan imparsialitas MK. Salah satu hal yang sering disinggung tatkala terdapat keraguan terhadap independensi dan imparsialitas hakim konstitusi adalah ada beberapa hakim konstitusi yang memiliki latar belakang partai politik. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, dengan mendasarkan pada sejumlah putusan MK, baik dalam perkara pengujian undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan, sudah cukup kiranya untuk menepis keraguan itu. Belajar dari pengalaman, MK juga telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang bersifat permanen yang setiap saat memantau dan menerima laporan dari masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">DE-HK menjadi institusi yang akan mencegah pelanggaran atas prinsip independensi dan imparsialitas hakim konstitusi sekaligus akan menindak jika pelanggaran itu telah terjadi. Independensi dan imparsialitas juga harus menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh seluruh jajaran MK yang diterjemahkan dalam kode etik, peraturan kepegawaian, serta diterapkan melalui mekanisme kerja yang cepat, cermat, penuh kehati-hatian, dan profesional. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Masyarakat juga hendaknya dapat mengikuti sekaligus mengawasi pelaksanaan mekanisme kerja dan pedoman beracara yang telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan telah dipublikasikan, bahkan disosialisasikan kepada semua tim pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kita percaya bahwa sebagai bangsa modern yang telah memasuki kematangan dalam berdemokrasi, semua pihak akan menghormati proses persidangan dan pengambilan putusan yang dilakukan MK. Kita berharap tidak ada satu pihak pun yang akan mencoba mengintervensi putusan MK. Apa pun putusan MK nanti, itulah keadilan konstitusional yaitu keadilan yang diberikan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. <o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kita percaya terhadap kematangan bangsa ini dalam berdemokrasi yang tidak akan menilai kejujuran dan keadilan dari terpenuhi dan tidak kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, suksesi kepemimpinan nasional dapat berlangsung dengan aman dan damai sampai terbentuk pemerintahan baru sehingga agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat dapat dilanjutkan. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Mengawal Demokrasi Janedjri M Gaffar  ;     Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang KORAN SINDO, 06 Agus...

Baca selengkapnya »

Menjaga Kehormatan dan Independensi Hakim

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Menjaga Kehormatan dan Independensi Hakim<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Janedjri M Gaffar  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Doktor Ilmu Hukum, <o:p></o:p></span></i></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Alumnus PDIH Universitas Diponegoro, Semarang<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KORAN SINDO, 03 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                      </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada mulanya kekuasaan kehakiman (yudikatif) dipandang sebagai cabang kekuasaan yang paling lemah di banding dua cabang kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif. Kelemahan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ada di hulu dan hilir. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di hulu, sifat lembaga peradilan adalah pasif, tidak akan menjalankan wewenang jika tidak ada perkara yang diajukan. Lembaga peradilan tidak boleh mencari- cari perkara. Di hilir, wewenang lembaga peradilan berhenti sampai pembacaan putusan. Pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada cabang kekuasaan lain. Lembaga peradilan dapat seketika menjadi macan ompong pada saat putusan- putusannya tidak dilaksanakan. Dengan demikian, satu-satunya sumber kekuatan lembaga peradilan dari sisi eksternal adalah pada penerimaan dan pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjadi ciri utama peradaban modern. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Prinsip negara hukum menghendaki ada supremasi dan kepatuhan terhadap hukum yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap putusan hakim sebagai manifestasi hukum inconcreto. Prinsip negara hukum juga menghendaki ada lembaga peradilan yang merdeka karena hanya dengan kemerdekaan itulah akan ada kepatuhan. Dari sisi internal, kemerdekaan lembaga peradilan bergantung pada kehormatan dan independensi hakim karena segala wewenang lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dijalankan oleh para hakim. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kemerdekaan membutuhkan hakim yang terhormat yaitu hakim yang tidak hanya mahir di bidang hukum, tetapi juga memiliki kepribadian yang terhormat dan berintegritas. Kepribadian adalah karakter utuh sebagai manusia. Karena itu, kepribadian yang terhormat dan berintegritas meliputi segala sikap dan perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dengan kepribadian terhormat dan integritas itulah, hakim akan mampu menjalankan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen, tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh kekuasaan atau kepentingan apa pun. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Karena itu, kehormatan dan independensi hakim sangat penting artinya. Ketentuan UUD 1945 memilih frasa <i>”menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”</i>. Kata <i>”menjaga”</i> memiliki makna yang lebih menekankan pada upaya pencegahan. Berbeda dengan kata ”mengawasi” yang lebih menekankan pada upaya penindakan. Upaya menjaga kehormatan dan independensi hakim dilakukan mulai dari proses seleksi dengan harapan para hakim yang terpilih memenuhi syarat sebagai pribadi yang terhormat dan independen. Kehormatan dan independensi ibarat dua sisi mata uang, yang saling memengaruhi dan dapat saling mengurangi jika tidak dirumuskan dan dijalankan secara hati-hati. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mekanisme <i>”menjaga”</i> yang dimaksudkan untuk menegakkan kehormatan hakim bisa menjadi awal hilangnya independensi jika itu membuat hakim mengalami ketakutan pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Mekanisme <i>”menjaga”</i> itu bahkan dapat menjadi pembuka bagi merosotnya kehormatan hakim dan kemerdekaan lembaga peradilan. Pada saat hakim menjalankan tugasnya, upaya <i>”menjaga”</i> dilakukan dengan mekanisme deteksi dan peringatan dini agar hakim tidak berperilaku yang tidak terhormat atau memihak. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam proses ”menjaga” tentu juga ada penindakan jika memang hakim telah berperilaku tidak terhormat dan memihak. Penindakan ini harus dilakukan sebelum perilaku hakim tersebut mencederai kehormatan dan kemerdekaan lembaga peradilan. Saat paling tepat untuk itu adalah ketika hakim telah melanggar kode etik dan perilaku hakim, namun belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penindakan terhadap hakim tidak merugikan kehormatan dan independensi hakim, namun justru memperkuat kepercayaan terhadap hakim dan lembaga peradilan. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Wewenang MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dijalankan oleh para hakim konstitusi. Untuk mewujudkan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka demi tegaknya hukum dan keadilan, upaya menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi sangat penting artinya. Itu juga dapat dilihat dari dinamika pengaturan dan penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah dilaksanakan selama ini, mulai dari pembentukan UU Komisi Yudisial sampai pembatalan Perppu MK, pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), serta pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (DE-MK) yang bersifat permanen. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dinamika itu telah melahirkan pro dan kontra yang harus dimaknai sebagai perhatian yang besar dari segenap komponen bangsa terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi. Jika kita kembali pada pilihan kata <i>”menjaga”</i> sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, kehormatan dan independensi hakim konstitusi ditentukan mulai dari proses seleksi yang menjadi kewenangan DPR, MA, dan presiden. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Seleksi yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik diharapkan dapat menghasilkan sosok hakim konstitusi yang terhormat dan independen serta memenuhi kriteria negarawan yang menguasai konstitusi. Pada saat hakim konstitusi menjalankan tugasnya, upaya <i>”menjaga”</i> kehormatan dan independensi dilakukan oleh DE-MK yang menjalankan fungsi deteksi dini. DE-MK dapat memberikan masukan agar seorang hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dapat mencederai kehormatan dan independensi hakim konstitusi. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="color: #002060; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">DE-MK juga dapat memberikan peringatan pada saat seorang hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi walaupun dalam kategori ringan. Mekanisme ini mekanisme internal yang dilakukan MK dengan tetap menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi dan MK. Pada saat DE-MK menemukan ada pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau seorang hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran ringan yang berulang dapat dilakukan penindakan berupa usulan pemberhentian melalui MK-MK. Dengan demikian, penindakan ini diharapkan telah dilakukan sebelum perbuatan hakim konstitusi menjatuhkan kehormatan MK secara kelembagaan.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Menjaga Kehormatan dan Independensi Hakim Janedjri M Gaffar  ;    Doktor Ilmu Hukum, Alumnus PDIH Universitas Diponegoro, Semarang ...

Baca selengkapnya »