TNI dan Pilpres 2014

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">                                               </span><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">TNI dan Pilpres 2014<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Achmad Soetjipto  ;</span>  <span style="font-size: 12.0pt;"> </span><i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Mantan KSAL</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS,  18 Juli 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">NETRALITAS, baik oleh penyelenggara maupun aparatur pemerintah, hampir selalu menjadi sumber masalah dalam setiap pemilu. Mobilisasi  aparatur oleh kepala daerah, manipulasi penghitungan suara, dan pembiaran pelanggaran kampanye oleh aparat adalah sedikit catatan mengenai hal ini. TNI pun tak luput dari sorotan, terutama sejak laporan adanya oknum babinsa yang ditengarai mengarahkan masyarakat kepada salah satu kontestan dalam Pilpres 2014 baru-baru ini.  Memang begitu menjadi pemberitaan, dengan cepat pimpinan TNI melakukan tindakan dan klarifikasi. Walaupun bukan dalam skala masif dan terlepas dari kesalahan oknum, kejadian ini kembali  menguakkan ingatan akan kiprah ABRI  dalam keluarga  ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar) pada rezim terdahulu.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Perjalanan waktu sampai saat ini juga dipandang belum cukup lama sehingga banyak kelompok masyarakat   tetap khawatir tentang   kemungkinan kembalinya militer ke  ranah politik. Masalahnya hanya soal kesempatan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Belajar dari itu, hendaknya dalam konsolidasi demokrasi  setiap upaya penguatan civil society harus diikuti dengan pembangunan sistem yang tak memberikan peluang militer untuk masuk  ranah politik dengan alasan apa pun.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">TNI sendiri sudah berkomitmen untuk tak lagi terlibat politik praktis sebagaimana ditegaskan dalam reformasi TNI. Diperkuat kemudian  dengan keberadaan Tap MPR No VII/MPR/2000 dan  UU No 34/2004. Meski demikian, harus diingat  bahwa karakter dasar militer di mana saja adalah selalu terobsesi menjadi cermin negara. Dalam situasi tertentu kata ini dapat saja berubah tafsirnya. Setiap tarikan dari mana pun yang ingin melibatkan militer dalam politik dapat diartikan bahwa negara membutuhkan dan sebagai ”patriot” militer tidak dapat menghindar.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Atas nama panggilan dan tanggung jawab terhadap negara, militer dapat saja melampaui peran yang telah digariskan perundang- undangan. Kudeta Thailand adalah contoh aktual, padahal negara itu relatif jauh lebih lama dan lebih matang berdemokrasi daripada kita. Artinya, kejadian serupa dapat pula terjadi di sini meskipun dengan latar belakang dan alasan  politik yang berbeda.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Problem demokrasi kita<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Menurut teori, banyak cara menghindarkan militer kembali menerjuni politik praktis. Yang terpenting selain memperkuat civil society adalah membangun militer profesional yang kuat. Sekuensi militer profesional adalah tunduk kepada supremasi sipil sehingga civil society tak perlu lagi main mata dengan kaum militer. Kebanyakan negara pasca otoritarianisme yang gagal melakukan konsolidasi demokrasi disebabkan   mereka gagal membangun masyarakat madani dan militer profesional yang kuat.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pada kondisi ini biasanya pemilu hanya akan melahirkan pemerintah feodal, fasisme baru, atau bahkan membangkitkan otoritarianisme lama dengan wajah baru. Demokrasi belum sepenuhnya tegak ketika militer tidak menjaga netralitasnya dalam pemilu. Demokrasi juga belum menjadi budaya ketika politik transaksional masih menjadi praktik umum dari tingkat elite hingga akar rumput. Demokrasi juga belum memenuhi substansinya ketika konstituen belum mengedepankan rasionalitasnya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dalam situasi ini, baik militer, konglomerat,  barisan status quo, kelompok mapan, maupun kekuatan feodal sama berbahayanya bagi demokrasi. Untuk Indonesia, ancaman terbesar saat ini sebenarnya  berhulu dari para cukong politik, kelompok  kleptokrasi,  dan kaum feodal. Sementara militer walau masih terus diperdebatkan sesungguhnya sudah cukup elegan dalam memosisikan diri. Dari sinilah problem berawal, yaitu ketika publik menafikan ancaman faktor lain yang tak kalah berbahaya dan hanya fokus menuntut netralitas TNI. Publik luput mencermati, berbagai kekisruhan masa kampanye justru banyak diproduksi kalangan pengancam demokrasi di luar militer.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Mudah ditebak dari mana asalnya ketika media publik  dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik, menebar fitnah  dan meracuni masyarakat dengan politik adu domba. Juga dengan rapuhnya moral masyarakat sehingga bersikap pragmatis karena masifnya serangan politik uang. Hanya pemodal politik yang mampu melakukan itu atas pertimbangan transaksi kekuasaan. Namun, kesemua itu ketika dihadirkan ke permukaan, dengan kekuatan akses yang dimilikinya mudah bagi mereka membelokkan opini dan menuduh balik, misalnya dengan mengatakan ada operasi intelijen. Kembali TNI menjadi kambing hitam dan ini adalah cara yang paling murah karena masyarakat demokrasi menyimpan pengalaman buruk  dan pahit selama rezim Orde Baru.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Membatasi gerak militer<o:p></o:p></span></b></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ketika atas nama demokrasi militer terus dijadikan hantu, maka semakin jauh pula dukungan civil society kepada pembangunan militer yang profesional. Padahal, keberadaan militer yang profesional prasyarat tegaknya demokrasi. Artinya, serangan terus-menerus ke militer justru akan menjadi titik balik bergeraknya militer ke ranah politik.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Membangun militer profesional memang terkesan mahal, tetapi sesungguhnya jauh lebih murah daripada militer menjamah politik praktis. Dampaknya juga jauh lebih berbahaya, selain merusak kehidupan demokrasi juga dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara, yaitu saat  kepentingan nasional  dipertaruhkan  menghadapi  cengkeraman kepentingan  negara lain.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Perlu dipikirkan strategi percepatan bagaimana menempatkan militer pada posisi yang kuat untuk memperkuat demokrasi. Polemik di antara beberapa purnawirawan TNI yang terbelah di antara dua pasangan dalam Pilpres 2014 juga hendaknya jadi catatan penting. Di beberapa negara ada aturan bagaimana pemulihan hak sipil anggota militer pasca purna tugas. Misalnya diberlakukannya jeda tiga atau lima tahun sejak pensiun untuk kemudian dapat memasuki politik praktis seperti usulan  Salim Said. Pola ini mungkin dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dan kemudian diundangkan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Begitu juga pengungkapan operasi dan kebijakan  militer oleh para purnawirawan untuk maksud politik tertentu perlu pula diformulasikan solusinya. Bisa jadi yang diungkapkan sebuah kebenaran, tetapi ke depan mesti dipikirkan bagaimana  jika itu menyangkut rahasia negara dan strategi pertahanan yang sifatnya sensitif. Mungkin perlu disusun peraturan tertentu yang melarang publikasi menyangkut diri dan institusinya semasa masih dinas aktif. Pengecualian dapat saja dikenakan jika ada perintah dari pengadilan. Cara-cara itu perlu dipertimbangkan demi percepatan konsolidasi demokrasi, terutama transformasi dari demokrasi formal dan prosedural menjadi demokrasi substansial. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

                                               TNI dan Pilpres 2014 Achmad Soetjipto  ;     Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan ...

Baca selengkapnya »

Pelajaran dari Bangkok

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Pelajaran dari Bangkok <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Achmad Soetjipto  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Mantan KSAL, Ketua Persatuan Purnawirawan AL<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 01 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                      </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">DALAM sejarahnya militer Thailand sangat mudah tergerak untuk melakukan kudeta manakala kepentingannya terganggu. Tercatat setidaknya 18 kudeta militer pernah dilancarkan sejak 1932. Di tahun itu militer melakukan kudeta dengan alasan mengakhiri sistem monarki absolut. Pada 1947, militer mengulangi kudeta untuk menuntut peran lebih dalam pemerintahan. Menyusul kudeta pada 1957 dan 1958, motif tetap sama untuk memperkuat dominasi militer dalam pemerintahan. Pada era Perang Dingin, supremasi militer Thailand mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk alasan membendung komunis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Gerakan oposisi muncul seiring menguatnya gerakan mahasiswa pada 1973 disusul kudeta pada 1977 yang katanya untuk memperluas demokratisasi dan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer. Pada Februari 1991, militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil karena PM Chatichai berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada 19 September 2006, dengan alasan beda pandangan dalam penanganan masalah di Thailand Selatan, militer yang sekian tahun seakan tunduk pada politisi sipil tiba-tiba mengudeta PM Thaksin Shinawatra dan bahkan memaksanya menjadi pelarian (exile) di sejumlah negara.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di pengujung 2013, ancaman kudeta kembali muncul sejak PM Yingluck Shinawatra bermaksud mengamandemen Undang-Undang Pertahanan Thailand dan rencana pemberian amnesti kepada Thaksin Shinawatra. Rencana ini juga membangkitkan kembali gerakan kaus kuning untuk turun ke jalan yang kemudian direspons dengan cara sama oleh gerakan berkaus merah.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kedua warna kaus itu selama ini menyimbulkan strata masyarakat Thailand. Kelompok kaus merah adalah masyarakat pedesaan pendukung keluarga Shinawatra yang pada masa kekuasaannya diuntungkan dengan berbagai program populis, yakni pengentasan orang miskin, pinjaman lunak melalui jaringan perbankan miliknya, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Kelompok kaus kuning adalah oposisi yang identik dengan kaum menengah perkotaan yang menganggap program populis Thaksin sebagai pembodohan dan upaya pembelian suara rakyat dengan anggaran negara yang kental dengan aroma korupsi.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dengan kekayaan yang dimiliki dan kekuasaan dalam penggunaan anggaran negara, diperkuat pula dengan dukungan dua pertiga anggota kabinet yang merupakan barisan konglomerat Thailand, keluarga Shinawatra dapat terus mengonsolidasikan kekuasaannya melalui demokrasi one people one vote.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Para intelektual, mahasiswa kaum perkotaan, dan kelas menengah putus harapan, benar-benar empet dan rasanya tak punya pilihan kecuali cara jalanan. Shutdown Bangkok, Restart Thailand adalah pilihan perlawanan karena kaum oposan berpendapat bahwa saat ini demokrasi tidak akan mampu menjadi solusi krisis secara mendasar.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Rumor kudeta semakin kencang ketika militer mengerahkan lebih dari 20.000 anggota pasukan berikut berbagai perlengkapan tempur ke Bangkok. Panglima Militer Thailand mengatakan, kudeta bisa saja terjadi dan hal itu tergantung pada situasi. Berbeda dengan kudeta militer di negara lain yang selalu menuai resistensi, kudeta di Thailand, selama didukung Raja Bhumibol Adulyadej, tidak akan mendapat penentangan dari rakyat. Sampai saat ini raja dan agama Buddha masih menjadi perekat dalam setiap krisis.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Thailand versus Indonesia<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Situasi serupa dapat pula terjadi di sini karena pada dasarnya Indonesia mempunyai masalah yang sama sebagai negara yang sedang belajar berdemokrasi. Pasca reformasi, politik transaksional menjadi budaya di mana proses negosiasi suara yang diaku sebagai musyawarah untuk mufakat begitu kental berbasiskan materi. Setiap ajang pemilihan selalu menjadi ladang penyubur maraknya politik uang. Kekacauan selama ini tak lepas dari sumbangsih politik transaksional dan tampaknya Pemilu 2014 tak akan luput dari ancaman.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Lebih miris lagi ketika tercium sinyalemen pemerintah berkolaborasi dengan DPR menggembosi KPK melalui dua regulasi RUU KUHP dan RUU KUHAP. Jelas hal itu diniatkan karena ketakutan dikejar bayangan kelakuan sendiri. Tiadanya lembaga yang cukup kredibel sejak Mahkamah Konstitusi dilanda tsunami korupsi telah memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang berlangsung dan berpotensi menjadi bencana yang bahkan bisa lebih dahsyat dibandingkan Thailand.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Masyarakat Thailand relatif homogen dan keberadaan raja masih menjadi pemersatu bangsa. Adapun masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai agama dan suku yang terbentang dalam wilayah yang sangat luas. Agama Buddha di Thailand dapat menjadi solusi, sementara Islam yang dianut mayoritas di sini belum satu wajah dalam memandang Indonesia. Di Thailand hanya ada keluarga Thaksin sebagai musuh bersama pihak oposisi, sementara di sini semakin banyak konglomerat, taipan, dan cukong ambil peran dalam melembagakan oligarki.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Banyak kalangan percaya Pancasila masih sakti sebagai pemersatu bangsa. Namun, di manakah Pancasila saat ini berada?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Semakin banyak kalangan yang redup kepercayaannya ketika demokrasi hanya melahirkan politisi rakus. Ketika banyak kader partai menjadi koruptor raja tega yang kemudian meringkuk di jeruji KPK, ketika birokrat hanya menjadi makelar proyek dan pengejar rente, ketika lembaga pendidikan hanya bisa mencetak sarjana plagiat dan penjilat yang hanya berebut posisi birokrasi, ketika sistem ekonomi hanya memberi peluang konglomerat mengisap kekayaan negara, ketika pemegang kuasa negara menjadi penghamba kepentingan asing, dan ketika tatanan negara dalam keadaan karut marut, di mana Pancasila?<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mencegah ”shutdown” Jakarta”<o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kudeta militer di Thailand tak akan menjadi masalah serius manakala raja tidak menentangnya. Namun, bagaimana dengan TNI? Apabila hasil Pemilu 2014 tidak melegakan semua pihak, kalangan kritis sangat mungkin mengimpor gerakan Shutdown Bangkok ke Jakarta. Kericuhan dan kerusuhan massa dalam merespons hasil pilkada bisa menjadi indikator bahwa hal sama dapat terjadi pada Pemilu 2014. Pengalaman menunjukkan, gerakan massa dan konspirasi elite politik cukup efektif menjadi presure group, bahkan telah berhasil menurunkan Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam ketiga pengambil alihan kekuasaan tersebut TNI tak luput ambil peran. Ketika menurunkan Soekarno, TNI mendukung kehendak rakyat yang anti komunis. Ketika menurunkan Soeharto, TNI mendukung kehendak rakyat yang menginginkan reformasi. Ketika menurunkan Gus Dur, TNI bersikap netral dengan alasan tidak mau terlibat konflik elite. Padahal, Gus Dur sebagai presiden yang notabene adalah panglima tertinggi sudah seharusnya TNI tidak mengambil jarak darinya. Sikap ini diambil karena seringnya Gus Dur memecat senior TNI.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Lalu bagaimana jika konflik nanti tidak hanya terjadi pada tingkat elite, tetapi juga antarmassa. Apakah TNI tetap akan bersikap netral? Apakah TNI tetap akan menjaga jarak? Militer di mana saja selalu terobsesi sebagai cermin negara dan saat negara chaos cerminnya menghilang. Militer senang mengekspresikan diri sebagai tentara pejuang dan saat kekacauan politik kata ”senang” bisa berubah jadi harus. Sebagai pejuang tafsirnya tentu suka tidak suka TNI harus mengambil peran meski akan mendapat tentangan keras dari kalangan yang tidak menghendaki TNI kembali ke panggung politik, termasuk kecaman keras dunia internasional sekalipun.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dwi Fungsi ABRI tinggal sejarah, TNI tak mau menjamahnya lagi. TNI sadar dua fungsi akan saling merugikan dan sekarang kembali ke fungsi asasi, yaitu pertahanan dan menjadi profesional. Mungkin ini bisa juga ditengok para konglomerat. Konglomerat memang tidak dilarang terjun ke dunia politik. Yang perlu dilakukan negara adalah membuat aturan main agar bebas dari konflik kepentingan. Di negara maju mereka tanggalkan atribut ke konglomeratannya begitu terjun ke dunia politik. Ada tugas yang lebih mulia bagi mereka, yaitu memajukan dunia usaha dan menguatkan ekonomi nasional agar berdaya saing, membuka lapangan kerja, dan menjadi penyumbang pajak terbesar serta seabrek amal mulia lainnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jika TNI mampu menanggalkan Dwi Fungsi-nya kemudian taat asas, mengapa mereka tidak? Dunia politik biarlah menjadi domain para politikus. Apabila itu semua dikerjakan, insya Allah Shutdown Jakarta tak akan terjadi dan TNI bisa lebih mengasah diri menjadi militer profesional yang disegani dan dihormati banyak bangsa. Kesimpulannya, jika tak ingin TNI kembali hijrah dalam politik, bangunlah civil society yang bermartabat dan beradab. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Pelajaran dari Bangkok Achmad Soetjipto  ;    Mantan KSAL, Ketua Persatuan Purnawirawan AL KOMPAS, 01 April 2014                ...

Baca selengkapnya »