Arjuna Web

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632">  <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Ke   Mana Perginya Militansi KPK?<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">Bambang Satriya  ;</span>   <em><span style="font-size: 13pt;">Guru besar Stiekma dan Dosen Luar Biasa<o:p></o:p></span></em></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><em><span style="font-size: 13pt;">Universitas   Merdeka Malang dan UIN Malang</span></em><i><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">MEDIA INDONESIA, 17 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                      </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 259.5pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624">  <div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">PERTANYAAN besar sekarang   harus dialamatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masihkah KPK punya   jiwa militansi dalam pemberantasan korupsi, atau masihkah KPK berintegritas moral   tinggi atau teguh dalam menjaga kesakralan fungsionalitasnya sebagai pejuang antikorupsi.   <o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Pertanyaan itu sejatinya   sebagai gugatan terhadap kinerja KPK yang dinilai mengidap penyakit   malapraktik profesi. Terindikasi ada di antara elemen strategis KPK yang   menyalahgunakan kewenangan dengan cara menciptakan ‘duri’ internal terhadap penanganan   korupsi.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Elemen itu diduga menerima   suap dengan target bisa membelokkan atau ‘mengaburkan’ objektivitas   penanganan korupsi Hambalang. Kasus yang diduga melibatkan elitis ini dimainkan   kelompok-kelompok tertentu atau melibatkan ‘tangan-tangan gaib’ yang   berpengaruh.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Seperti diingatkan dalam Editorial   Media Indonesia, 16 April, bahwa kasus megaskandal korupsi proyek pembangunan   kompleks olahraga Hambalang, Bogor, betul-betul menguras energi dan waktu. Komisi   antirasywah yang mestinya bisa segera menuntaskan perkara Hambalang dan   kemudian berlari cepat mengusut kasus-kasus korupsi yang lain malah seperti   tersandera.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">KPK seolah kehilangan   keahlian untuk mengurai labirin duit korupsi yang diduga tidak hanya mengalir   ke tempat yang jauh, tapi juga ke lingkup terdekat mereka, yakni orang dalam   KPK sendiri. Beberapa waktu lalu kabar itu masih berupa desas-desus, tetapi kini   dugaan salah satu mantan pejabat eselon dua KPK bermain api telah menjadi fakta   di persidang an. Pada sidang perkara Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta,   Selasa (15/4), dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, terkuak bahwa pada   2011 ada aliran dana sebesar Rp2 miliar kepada Deputi Penindakan KPK saat   itu, Ade Rahardja, untuk mengamankan kasus Hambalang agar tidak naik ke tingkat   penyidikan.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Soal benar tidaknya berita   itu, tetapi seperti halnya setiap bentuk dugaan terjadinya suap pada elemen   yudisial, seharusnya ditelusuri. Khususnya oleh KPK dengan melibatkan aparat kejaksaan   atau kepolisian. Kalau KPK saja yang menangani kasus ini, secara psikologis layak   diragukan objektivitasnya. Pasalnya dengan terduga ‘orang KPK’, idealitasnya   yang melakukan pemeriksaan ialah penyidik (aparat) dari institusi di luar   KPK.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Di luar siapa yang harus menangani   ‘oknum’ KPK itu, yang secepatnya ditangani oleh pimpinan KPK ialah bagaimana seharusnya   setiap mesin-mesin KPK berusaha terus mengembangkan atau meningkatkan kinerja   dengan jiwa militan, kukuh dalam menjaga integritas moral, atau tidak sampai   terperosok dalam ‘pengembangan’ malapraktik profesi yang dijual oleh koruptor   atau siapa pun yang berkolaborasasi kriminalistik dengannya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Terhadap kasus korupsi di negeri   ini, apalagi sehebat dan sesensasional kasus Hambalang, siapa pun yang   diangkat sebagai lembaga penanggulangan korupsi semacam KPK tetaplah wajib   diposisikan menjadi lembaga yang layak dikontrol, tidak boleh dibiarkan punya   hak imunitas, atau dipraduga sebagai institusi paling bersih yang tidak   mungkin ternoda atau tergoda oleh limbah korupsi. Intitusi jadi kumpulan   manusia penghafal tatanan (hukum), tetapi belum tentu ‘bernyawa’ saat   menghadapi superioritas mafioso kekuasaan di negeri ini.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Memang seperti kata   Tanuwijaya (2009), kalau diposisikan secara riil, ‘teroris sejati’ di negeri   ini ialah koruptor, karena koruptor merupakan penjahat kerah putih atau   istilah Edwind Sutherland pelaku <i>white   collar crime</i>, yang punya kemampuan istimewa di bidang intelektualitas,   pengolahan kekuasaan atau manajemen birokrasi, jaringan yang memadai, dan   targat-target yang jauh hari sudah dikalkukasi secara sistemis. Akibat kuatnya   jaringan yang dibangun koruptor ini, KPK juga bisa menjadi sasaran utamanya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">KPK sejatinya menjadi   cermin utama politik penanggulangan korupsi yang dilakukan negara. KPK   menjadi gambar an syahwat negara (pemerintah) untuk memerangi korupsi. Jika   KPK-nya menunjukkan kinerja terbaik atau berjiwa militan dalam menghadapi   koruptor, konstruksi negara layak distigmatisasi sebagai negara yang kuat.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Jika sampai kasus suap   terhadap elemen KPK itu benar, ini menandakan bahwa koruptor lebih kuat atau   adidaya ketimbang kemampuan aparat. Elemen KPK, yang seharusnya bisa   mengerahkan segala bentuk senjata dalam memaksimalkan bekerjanya sistem peradilan   pidana perkara korupsi, sedang menghadapi tembok besar yang membuatnya kehilangan   keberdayaan atau ‘kecerdasan’ moral profetisnya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Ketika institusi yudisial   itu (KPK) tereduksi militansinya dalam menangani perkara korupsi berkategori   gurita, logis kalau pilar-pilarnya mendapatkan dakwaan publik sebagai   institusi yang mandul, yang kehilangan daya jelajahnya untuk memerangi korupsi.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Memang selama ini bukan hanya   terhadap kasus Hambalang KPK digugat militansinya oleh publik. Tidak sedikit   kasus korupsi yang tipenya ‘korupsi kelas gurita’, yang tidak atau belum disentuh   oleh KPK. Semestinya KPK tidak perlu membeda-bedakan besar kecilnya kasus dan   mengandung muatan politik tidaknya kasus, karena kinerjanya sudah disumpah untuk   menjalankan profesi ini dengan prinsip jujur, adil, dan egaliter.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Dalam dugaan suap pada KPK   itu, kita layak merefleksi apa yang diingatkan oleh kimiawan kenamaan Albert Enstein   bahwa ‘dunia ini menjadi tidak aman dan semakin tidak mengharmoniskan bukanlah   disebabkan oleh pelaku kejahatan, melainkan oleh kita yang mendiamkan kejahatan   itu terjadi’.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Itu menunjukkan, meskipun negara   ini telah membentuk lembaga baru bernama KPK untuk mengawasi penanganan kasus   korupsi, rakyat juga wajib memberdayakan kontrol secara maksimal, selalu   membuka mata, dan memasang telinga terhadap kinerja KPK yang mengemban amanat   menangani kasus korupsi. Mereka bisa leluasa dan mengulturkan suap secara absolut   bila kita mendiamkan atau mengamininya.<o:p></o:p></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div style="background: white; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">Kalau kita tidak gigih   menjalankan peran itu, kitalah yang layak menanggung dosa, karena kita ini   identik dengan membuka keran bersemainya kasus korupsi di negeri ini. Ketika   lembaga strategis berpenyakitan, kita wajib menjadi kekuatan yang sehat supaya   bisa menjadi dokter yang mengingatkan penyakit yang sedang mengidap dan potensial   mematikannya. ●</span></div></td></tr></tbody></table>

Ke Mana Perginya Militansi KPK? Bambang Satriya ; Guru besar Stiekma dan Dosen Luar Biasa Universitas Merdeka Malang dan UIN ...

Baca selengkapnya »