Tim Transisi dan Ancaman Politik Transaksi

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Tim Transisi dan Ancaman Politik Transaksi<o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">J Kristiadi  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;">Peneliti Senior CSIS</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 12 Agustus 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 396.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                                                                    <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 466.75pt;" valign="top" width="622"> <div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">GAGASAN yang didorong niat baik politik Joko Widodo membentuk tim transisi pantas dihargai. Tujuannya adalah memuluskan proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terutama pasangan tersebut bertekad membuktikan kesungguhan untuk segera dapat bekerja keras menghasilkan kebijakan yang dirasakan masyarakat.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Niat itu semakin mendapatkan dukungan publik dengan penegasan Jokowi yang menyatakan akan kukuh berpegang teguh pada konstitusi dan hanya tunduk dengan kemauan rakyat. Itu berarti, ia tidak akan mengalah kepada tuntutan kepentingan yang melanggar konstitusi dan tidak memihak rakyat. Termasuk partai politik pendukung yang agendanya lebih mementingkan kepentingan partai daripada masyarakat.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Terobosan itu, yang merupakan bagian dari proses peralihan pemerintahan, atau sering disebut pula <i>presidential interregnum</i>, dapat menjadi tradisi baru yang akan menjamin kesinambungan pengelolaan pemerintahan. Praktik di negara lain biasanya periode transisi, mulai dari presiden terpilih sampai dengan inaugurasi. Inovasi politik tersebut mempunyai beberapa urgensi. Dalam jangka pendek, setelah pelantikan 20 Oktober, Jokowi-JK harus siap melakukan sejumlah pertemuan puncak, seperti KTT ASEAN, ASEAN + 3, KTT APEC, East Asia Summit, hingga G-20. Dalam jangka lebih panjang, gagasan ini diharapkan dapat memperlancar proses peralihan pemerintahan. Hal itu karena beragam model demokrasi sudah dipraktikkan sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini, tetapi proses peralihan pemerintahan berjalan jauh dari mulus.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Proses transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto (1966) diawali dengan ”perang saudara” tahun 1965 yang mengorbankan ratusan jiwa manusia. Penyerahan kekuasaan dilakukan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966. Dari Presiden Soeharto kepada BJ Habibie (1998), dipicu huru-hara peristiwa Mei 1998. Berikutnya, transisi dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid (1999) melalui sidang MPR yang mayoritas menghendaki BJ Habibie harus diberhentikan, antara lain karena dianggap bertanggung jawab atas lepasnya Provinsi Timor Timur dari kekuasaan Indonesia.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid berhenti di tengah jalan melalui Sidang MPR 2001 karena membubarkan DPR/MPR dan Partai Golkar. Ia digantikan oleh Megawati. Demikian pula transisi dari Presiden Megawati kepada SBY (2004) dirasakan kurang mulus. Penyebabnya, konon, dalam perspektif Megawati, proses pencalonan SBY, saat itu adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta salah satu kepercayaan Megawati, menjadi capres dirasakan kurang <i>gentleman</i>.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Tugas utama tim transisi Jokowi adalah menjabarkan visi-misi Jokowi-JK ke dalam rencana dan program konkret, mempercepat pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, mempersiapkan APBN 2015, serta konsep kelembagaan pemerintahan, termasuk merancang arsitektur kabinet, sektor, dan beragam kebijakan lain. Jokowi dan anggota tim mencoba meyakinkan publik bahwa tim ini steril dari kepentingan transaksi politik, terutama mengenai pengusulan calon menteri dan pejabat tinggi lain.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Namun, mengingat tim ini adalah tim yang tidak hanya bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi bagian dari pusat kekuasaan, hampir dapat dipastikan daya goda dan daya pikat kekuasaan akan menyihir para penikmat politik berdesak dan berjejal-jejal untuk merapat. Terlebih kelompok-kelompok yang gede rasa karena menganggap memberikan kontribusi terhadap kemenangan Jokowi-JK. Masing-masing merasa paling berhak menjadi lingkaran terdalam. Kontroversi mengenai ditunjuknya Rini Soemarno menjadi kepala staf tim merupakan bagian dari dinamika tersebut (<i>Tempo, Edisi 11-17 Agustus 2014</i>). Mungkin benar yang dikatakan John F Kennedy: <i>Kemenangan banyak ayah, kekalahan adalah yatim piatu</i> (<i>Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan</i>).<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Kecenderungan tersebut semakin tidak mudah dicegah mengingat praktik politik selama lebih kurang 15 tahun terakhir, ranah politik bergelimang dalam kubangan tawar-menawar kekuasaan yang berkiblat pada <i>self-interest</i>. Kapital menjadi pengendali politik, terutama dalam melakukan perekrutan jabatan publik. Oleh karena itu, tantangan yang lebih berat adalah menebas politik balas budi dan warisan politik transaksi yang sudah <i>”menubuh”</i> dalam bodi politik. Kapital menjadi variabel yang dominan dalam kehidupan politik. Kedaulatan rakyat nyaris sudah digantikan dengan kedaulatan kapital. Tawar-menawar memperoleh jabatan publik sudah dilakukan dengan kasatmata, amat transparan tanpa sedikit pun merasa melakukan perbuatan aib.<o:p></o:p></span></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%;">Senjata paling ampuh memitigasi ancaman politik transaksi adalah transparansi, resep manjur yang sudah dipraktikkan Jokowi, baik sebagai Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta. Keterbukaan harus menjadi prinsip pengelolaan pemerintahan Jokowi-JK. Ke depan, proses peralihan pemerintahan, termasuk pembentukan tim transisi, sebaiknya dilakukan melalui undang-undang. Dalam regulasi itu, diatur rinci, jelas, tegas, dan transparan mengenai ruang lingkup, agenda, dan biaya pemerintahan transisi. Baik juga dipikirkan pengaturan mengenai transisi pemerintahan juga dilakukan di tingkat lokal. Sebagai komparasi, Amerika Serikat mempunyai undang-undang mengenai pemerintahan transisi yang disebut <i>The Presidential Transition Act</i> yang telah diamandemen beberapa kali. </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Tim Transisi dan Ancaman Politik Transaksi J Kristiadi  ;    Peneliti Senior CSIS KOMPAS, 12 Agustus 2014                      ...

Baca selengkapnya »

Merenungi Kedaulatan Rakyat

<div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 636px;"> <tbody><tr style="height: 38.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="height: 38.25pt; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 474.15pt;" valign="top" width="632"> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; tab-stops: center 236.3pt left 379.35pt right 472.65pt; text-align: center;"><span style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt;">Merenungi Kedaulatan Rakyat <o:p></o:p></span></h1><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><span style="font-family: "FranklinGothic-ExtraCond","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: FranklinGothic-ExtraCond;">J Kristiadi  ;</span>   <i><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 13.0pt;">Peneliti Senior CSIS<o:p></o:p></span></i></div></td> </tr></tbody></table></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">KOMPAS, 08 April 2014<o:p></o:p></span></i></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                     </span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 206.35pt 268.65pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                                                          <o:p></o:p></span></i></b></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; tab-stops: 164.95pt 187.0pt;"><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">                                                              <o:p></o:p></span></i></b></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody><tr> <td style="padding: 0cm 2.8pt 0cm 0cm; width: 468.0pt;" valign="top" width="624"> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">MULAI tanggal 6 sampai 8 April, rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan memiliki kesempatan merenungi makna kedaulatan sebelum otoritas politik diserahkan kepada wakil rakyat melalui pemungutan suara pada Rabu, 9 April 2014. Kontemplasi itu sangat penting mengingat praktik berdemokrasi sejak kemerdekaan hingga era kebebasan, asas kedaulatan bernegara hanya menjadikan rakyat sebagai obyek.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kurun Demokrasi Terpimpin, retorika dan demagogi politik membius rakyat sehingga praktis kedaulatan rakyat diserap dalam pribadi seorang presiden. Masa Orde Baru, legitimasi kekuasaan yang otoritarian dan represif dilakukan dengan doktrin stabilitas politik. Dengan demikian, pemilu yang selalu disebut oleh penguasa sebagai pesta demokrasi adalah kebijakan represi negara membelenggu kebebasan rakyat. Mesin militer dan birokrasi negara menggilas siapa saja yang mencoba membangun kekuatan demokrasi.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sementara itu, 15 tahun terakhir, pada pemilu (termasuk pilkada) yang dilakukan dalam suasana liberal, rakyat hanya dijadikan komoditas politik yang sangat murah. Harga kedaulatan rakyat ibaratnya setara dengan harga sekantong sembako. Para wakil rakyat dan pejabat publik yang secara demokratis dipilih rakyat amat piawai menyalahgunakan kekuasaan untuk menguras kekayaan negara. Rakyat dibius dengan mantra politik bahwa pemilu adalah momentum merayakan kedaulatan rakyat. Namun, reduksi kedaulatan pada era kebebasan tidak menyurutkan rakyat membangun kekuatan yang dapat mengontrol dan mengoreksi negara.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pencermatan itu menunjukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan otentik, melalui proses pemilu, justru menghasilkan pemegang otoritas politik yang mendaulat atau mereduksi kedaulatan rakyat. Kausa primanya, daya tahan kedaulatan pribadi para elite politik terlalu lemah menghadapi ancaman godaan nikmatnya kekuasaan. Para pemimpin tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Mereka mudah menyerah pada desakan dan hasrat menyantap lezatnya kue kekuasaan. Indonesia sebagai entitas politik, meskipun telah merdeka hampir 70 tahun, tidak berhasil memerdekakan rakyat dari berbagai jerat kemiskinan, kebodohan, dan penderitaan lainnya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kilas balik itu sangat penting agar masyarakat terdorong menjadikan Pemilu 2014 menghadirkan wakil rakyat yang memiliki tingkat empati dan loyalitas tinggi kepada konstituennya. Syarat utama, kesadaran, keyakinan, serta penghayatan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, harus dijadikan modal. Rakyat adalah pemilik kedaulatan paling tulen. Karena itu, rakyat harus berpartisipasi penuh dalam Pemilu 2014. Daya tahan para aktor politik terhadap gangguan dan ancaman godaan kekuasaan dapat ditingkatkan apabila rakyat memiliki kewaspadaan tinggi dan pengawasan yang permanen terhadap pemegang otoritas politik.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Partisipasi maksimum rakyat dalam Pemilu 2014 dapat diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, cermat dan cerdas melakukan pilihan. Secara normatif, ukurannya mutu rekam jejak para calon anggota legislatif sebagai bukti komitmen dan pemihakan mereka terhadap kepentingan rakyat. Namun, mengingat jumlah caleg cukup banyak dan informasi mengenai mereka sangat terbatas, tidak terlalu mudah menentukan pilihan sesuai standar yang diharapkan. Karena itu, mungkin, agar mudahnya, dapat dipertimbangkan memilih parpol yang mencalonkan kandidat presiden yang kualitas rekam jejaknya, dalam batas-batas tertentu, dapat memberikan harapan perbaikan kehidupan yang lebih baik. Cara menentukan pilihan ini juga akan mempunyai kontribusi terhadap pemerintahan yang lebih stabil dan kuat karena mendapatkan dukungan partai di parlemen.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kedua, kajian Formappi tentang kinerja DPR periode 2009-2014 dapat dijadikan salah satu rujukan, mengingat meskipun kinerja mereka buruk, 90 persen dicalonkan kembali untuk periode 2014-2019. Berdasarkan asumsi pemimpin parpol memiliki kepentingan subyektif kepada petahana, kemungkinan besar mereka diberikan urutan atas dalam daftar calon. Meski dalam dua pemilu terakhir nomor urut bermakna signifikan, secara psikologis diharapkan dapat menggiring pemilih untuk mencoblos mereka. Urutan bawah kemungkinan diisi para aktivis, akademisi, dan kader-kader muda parpol yang belum banyak dikenal. Karena itu, mencari darah segar tempatnya mungkin di urutan bawah.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ketiga, pemilih juga harus berusaha mati-matian melawan lupa. Jangan terseret rayuan yang seakan-akan ingin membalikkan arah reformasi ke tatanan kekuasaan yang represif. Dosa penguasa masa lalu tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Untuk melawan lupa, harus selalu diingatkan: dalam rezim otoriter, berbeda pendapat dengan negara adalah kriminal.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Terakhir, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya agar rekapitulasi penghitungan suara mulai dari PPS (kelurahan/desa) menuju PPK (kecamatan) serta KPU kabupaten/kota, tidak menyimpang. Kecenderungan ini semakin menguat dan perlu kontrol ketat karena persaingan caleg intra dan antar parpol sudah menjurus kepada <i>zero sum game</i> (hidup atau mati). Pemenang akan menghabisi kompetitor, baik teman sesama kader partai maupun kader parpol lawan politiknya.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Melalui Pemilu 2014, semoga rakyat dapat membangun kekuatan untuk membangkitkan dan memadukan niat mulia para aktor politik sehingga mereka berpihak kepada rakyat. <i>Selamat menjadi pemilih yang cerdas!</i> </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; line-height: 150%;">●</span></div></td></tr></tbody></table>

Merenungi Kedaulatan Rakyat J Kristiadi  ;    Peneliti Senior CSIS KOMPAS, 08 April 2014                                          ...

Baca selengkapnya »