Membangun Jakarta Baru Sabam Sirait ; Calon Anggota DPD DKI Jakarta |
KORAN SINDO, 01 April 2014
| Dalam sebuah diskusi yang diadakan Radio SINDO Trijaya FM minggu lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok), yang menjadi panelis bersama saya, menyatakan bahwa untuk membangun sebuah Jakarta Baru tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat Provinsi DKI Jakarta saja. Membangun Jakarta Baru juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di sekitarnya. Memang, untuk mewujudkan Jakarta Baru butuh penataan yang serius. Apalagi hingga kepemimpinan Jokowi- Ahok dua problem dasar DKI Jakarta yakni kemacetan lalu lintas dan masalah banjir belum dapat diatasi secara tuntas. Berbagai hambatan, baik secara teknis maupun struktural, kerap menghalangi keinginan gubernur dan wakil gubernur untuk membenahi Jakarta. Namun, sesungguhnya bukansaja dukungandari pemerintah daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dibutuhkan untuk membangun Jakarta, melainkan juga dukungan dari berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan urusan Ibu Kota seperti MPR/DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah pusat (presiden beserta menteri-menterinya). Dukungan seluruh stakeholder Jakarta itulah yang dibutuhkan guna membangun Jakarta Baru. Sinergi antara pemerintah daerah DKI Jakarta dan pemerintah pusat sebuah keniscayaan dalam membangun Jakarta. Presiden dan gubernur DKI Jakarta harusmemilikivisidanpandangan yang sama soal Jakarta Baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang terkenal dengan ketegasan dan ide-ide kreatifnya tentang Jakarta itu saja selalu mengatakan kepada saya bahwa dirinya hanyalah menjalankan apa yang menjadi kebijakan dan impian Presiden Soekarno tentang Jakarta. Para wakil rakyat, terutama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan perwakilan daerah, seharusnya berperan dalam membangun Jakarta— tentu saja sesuai tugas dan kewenangannya. Apalagi kewenangan lebih besar yang diberikan untuk DPD periode mendatang salah satunya bersama- sama DPR menyusun APBN dan undang-undang desentralisasi dan pemerintahan daerah, bagi saya, merupakansebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi anggota DPD. Salah satu hal yang dapat dilakukan DPD adalah bagaimana memperjuangkan anggaran untuk daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta. Sampai saat ini perbandingan anggaran Jakarta dan daerah sekitar masih sangat timpang. Pada tahun anggaran 2014 APBD DKI Jakarta disahkan sebesar Rp72 triliun. Sementara APBD Provinsi Jawa Barat tidak sampai sepertiganya, hanya sebesar Rp 21,6triliun, dan APBD Provinsi Banten lebih kecil lagi sebesar Rp7,3 triliun. Apalagi untuk tingkat kabupaten/kota pasti lebih kecil lagi anggarannya. Ketimpangan anggaran yang begitu besar itu dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Jakarta Baru. Bagi saya, yang disebut dengan Jakarta Baru bukanlah sebuah gambaran tentang kota metropolitan yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat dan kesibukan yang luar biasa seperti kota New York, Tokyo, ataupun kota-kota besar di dunia lain. Jakarta Baru yang saya bayangkan adalah sebuah kota yang tertata rapi, aman, nyaman dan manusiawi, serta masyarakatnya tertib dan disiplin. Sebagai sebuah ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta harus mencerminkan tingkat peradaban masyarakat yang lebih tinggi yang dapat diperlihatkan oleh tata perilaku masyarakatnya yang tertib dan disiplin. Karena itu, yang tidak kalah penting dari itu semua adalah juga peran dari masyarakat itu sendiri. Komunitas-komunitas masyarakat yang ada di DKI Jakarta harus dilibatkan untuk membangun Jakarta Baru. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan tertib harus terus ditingkatkan. Hal yang sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri saat berkendara di jalan masih banyak penumpang di dalam mobil membuang sampah seenaknya di jalan raya melalui jendela mobilnya. Saya juga mengingatkan agar pemerintah daerah DKI Jakarta tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai masalah sosial di Jakarta. Boleh-boleh saja bersikap tegas dalam menghadapi para pemukim liar ataupun pedagang kaki lima, tapi sedapat mungkin jangan memakai cara-carakekerasan. Memang setiap kebijakan politik pastilah tidak bisa menguntungkan atau mengenakkan semua pihak. Untuk itu, perlu dipikirkan dan direncanakan secara cermat sehingga tidak merugikan banyak orang, apalagi yang berkaitan dengan rakyat kecil. Mewujudkan Jakarta Baru butuh kerja keras semua pihak. Perubahan di wajah Jakarta diyakini akan mampu mengubah wajah Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, kemampuan pemimpin DKI Jakarta untuk membangun kesadaran semua pihak sehingga mau secara sukarela bersama-sama membangun Ibu Kota kita yang tercinta ini amat dibutuhkan. Saya yakin Jokowi-Ahok adalah orang yang tepat untuk mewujudkan Jakarta Baru. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar